BATU BARA (Berita): Untuk meningkatkan inflasi di Indonesia khususnya Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Batu Bara, menjadi topik serius perhatian Pemerintah Pusat.
Bupati Batu Bara Ir.H.Zahir M.AP bersama Forkopimda menghadiri Rapat koordinasi (Rakoor) bersama Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi secara terbuka di Aula Pertemuan Grand City Hall, Jl.Balaikota.
Hal itu disampaikan pesan WhatsApp resmi Bid Informasi dan Komunikasi (IKP) Dinas Kominfo Batu Bara kepada Berita, Kamis (03/11/2022).
Inflasi menjadi perhatian serius Pemerintah. Rapat koordinasi, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memerintahkan masing-masing daerah di Indonesia harus segera berbenah dan tanggap dalam mengatasi dampak inflasi yang dihadiri seluruh Pemerintah Daerah Sumatera Utara serta unsur Forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) terdiri Bupati/Walikota, Ketua DPRD, Kapolres dan Kajari.
Bupati Batu Bara Ir.H.
Zahir, M.AP didampingi Ketua DPRD Batu Bara M. Safi’i, Kapolres Batu Bara AKBP Jose DC Fernandes, Kajari Batu Bara Amru Siregar, Kepala BPKAD Batu Bara dan Asisten Setdakab Batu Bara.
Rakor dibuka resmi Gubsu”
Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi didampingi Pangdam I/BB, dan Kapolda Sumut membuka secara resmi Rakoor ditandai dengan pemukulan gong.
Sambutannya Edy Rahmayadi mengatakan inflasi yang tinggi sangat berdampak pada ekonomi masyarakat.
Untuk itu perlu adanya pengendalian harga barang dan jumlah pembelian barang agar ekonomi dapat stabil.
Rakoor juga membahas
evaluasi penyerapan APBD tahun 2022 di setiap daerah.
Penyerapan anggaran APBD di tiap-tiap daerah sangat berpengaruh besar pada pengendalian inflasi.
Ditekankan Pemerintah daerah harus bisa menjadi garda terdepan dalam menangani terjadinya inflasi.
Persentase angka inflasi Nasional berada pada angka 5,7%, sedangkan persentase angka inflasi Sumatera Utara berada pada angka 5,6%.
Kendati masih dinilai tinggi,
Pemprov Sumut dinilai mampu mengendalikan angka inflasi di daerah dan masuk dalam kategori sepuluh Provinsi dengan pengendalian inflasi terbaik di tingkat nasional serta menjadi Provinsi dengan penyerapan anggaran APBD tahun 2022 di angka 62,2% dari target minimum yang ditetapkan.
Gubsu menyebutkan, penyerapan anggaran APBD tahun 2022 di tiap Kabupaten/Kota di Sumatera Utara harus tuntas hingga 100%.(als)
