ACEH UTARA (B erita): Bencana banjir yang melanda Kabupaten Aceh Utara pada 5-17 Oktober 2022 telah menyebabkan Aceh Utara mengalami kerugian mencapai Rp.305.729.563.000. Sebagian besar kerusakan akibat bencana banjir itu belum tertangani hingga saat ini. Hal ini disebabkan Aceh Utara tidak memiliki kemampuan anggaran sebesar itu.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Utara, Asnawi melalui Sekretaris, Fakhrurazi (foto) saat dikonfirmasi Waspada, Kamis (17/11) pagi di ruang kerjanya merincikan jenis kerusakan akibat bencana banjir di Aceh Utara sesuai dengan data yang diterima pihaknya dari masing-masing SKPK.
Kata Fakhrul, sesuai dengan data yang diterima pihaknya dari Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, Erwandi, pasca dilanda musibah banjir, telah terjadi kerusakan 2.924 Ha lahan sawah dengan taksiran kerugian mencapai Rp.32.749.600.000,-. Dalam laporannya, Erwandi juga menyebutkan jenis kerusakan yaitu gagal persemaian benih padi dan gagal tanam akibat lahan sawah tenggelam.
Kemudian, Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Ir Lilis Indriansyah, MP dalam laporan yang dikirkan kepada pihak BPBD menyebutkan, telah terjadi kerusakan lahan perkebunan seluas 40 Ha. Di lahan tersebut terdapat tanaman cabai merah dan kedelai dengan taksiran kerugian mencapai Rp.5.000.000.000,-.
Selanjutnya, laporan kerugian akibat dampak banjir juga diterima oleh BPBD dari Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Syarifuddin, ST. Dalam laporan tersebut mereka menyebutkan telah terjadi kerusakan tambak seluas 1.089 Ha dengan taksiran kerugian mencapai Rp.11.708.350.000,-.
Berikutnya, data kerugian akibat dampak banjir diterima BPBD dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara, H Jamaluddin, S.Sos.,M.Pd. Kondisi yang dialami oleh dinas pendidikan cukup memilukan karena dengan pendidikan anak-anak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan PKBM sebanyak 49 unit ruang kelas rusak dan ditaksir kerugian mencapai Rp.22 miliar lebih.
Selanjutnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara juga melaporkan mengalami kerusakan mobiler dan 39 unit bangunan sekolah dasar (SD) dengan taksiran kerugianRp.62 miliar lebih. Mereka juga melaporkan mengalami kerusakan bangunan SMP dan tentunya banjir juga telah menyebabkan berbagai peralatan dan mobiler di dinas tersebut ikut rusak dengan kerugian mencapai Rp.12 miliar lebih. Total kerugian yang dialami Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara dalam musibah banjir tersebut mencapai Rp.97.724.878.000,-
“Kami hanya menerima data kerugian dampak banjir dari masing-masing SKPK, terkait di mana lokasi bangunan yang rusak akibat banjir kami tidak tahu dan data tersebut tentunya ada di dinas masing-masing,’ sebut Fakhrul.
Data yang sama, sebut Fakhrul, juga diterima pihaknya dari Dinas PUPR Aceh Utara dengan angka taksiran kerugian terbilang fantastis di bidang pengairan. Di mana pada saat bencana banjir melanda, telah terjadi lonsor dan jebolnya tebing sungai sepanjang aliran sungai yang ada di Aceh Utara sepanjang 4.300 meter. Untuk penanganan kerusakan tebing sungai tersebut membutuhkan biaya mencapai Rp.89.075.100.000 dan untuk bidang jalan dan jembatan mengalami kerugian Rp.34.424.900.000.
Selanjutnya, sebut Fakhrul, kerugian dampak banjir juga dilaporkan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ir Azmi, MT. Dalam laporannya disebutkan, pada bidang perumahan, ada beberapa unit rumah warga yang rusak akibat diterjang banjir dengan taksiran kerugian Rp.1.750.000.000.
Berikutnya, data kerugian dampak banjir juga diterima dari Kepala Dinas Kesehatan Aceh Utara, Amir Syarifuddin. Kepala dinas tersebut melaporkan telah mengalmi keruksan Pustu, Polindes, Puskesmas, rumah dinas dokter di Kecamatan Matangkuli, Pirak Timu, Lhoksukon dan di dinas tersebut dengan kerugian sebanyak Rp.30 miliar.
Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Cut Ibrahim melaporan taksiran kerugian dampak banjir sebanyak Rp.221.400.000. Dan terakhir data taksiran kerugian dampak banjir diterima dari Kepala Dinas Pendidikan Dayah, Abdullah Hasbullah sebanyak Rp.3.075.335.000.
“Total taksiran kerugian dampak banjir sesuai yang dilaporkan oleh masing-masing SKPD di Kabupaten Aceh Utara mencapai Rp.305.729.563.000. semua kerusakan akibat dampak banjir hingga saat ini belum terselesaikan dan bahkan kerugian dampak banjir pada tahun lalupun masih banyak yang belum tertangani, kecuali perbaikan tebing sungai yang rusak tahun lalu dan perbaikan tebing sungai di empat titik yang diperintahkan untuk segera ditangani oleh Menteri PUPR saat berkunjung ke Aceh Utara pasca banjir kemarin,” sebut Fakhrul.
Menjawab Waspada, Fakhrul menyebutkan, pihaknya menyerahkan seluruh data taksiran kerugian tersebut ke Kepala Bagian Pembangunan Setdakab Aceh Utara untuk dibuatkan surat yang diterbitkan oleh Pj Bupati Aceh Utara ditujukan kepada Kementerian Dalam Negeri dan BAPPENAS.
“Harapannya setelah mengirimkan surat pemberitahuan taksiran kerugian dampak banjir, muncul sikap atau kebijakan dari Kementerian Dalam Negeri dan BAPPENAS serta dari pihak Provinsi Aceh untuk penanggulangan kerusakan tersebut. Untuk merenovasi kerusakan akibat dampak banjir, Aceh Utara jelas tidak mampu karena anggaran yang dimiliki Aceh Utara tidak memadai,” katanya.
Ditanya apa tugas pokok BPBD Aceh Utara dalam kebencanaan, Fakhrul mengatakan, BPBD bertugas untuk memantau saat menerima informasi adanya bencana yang melanda daerah. Kemudian mengkaji cepat laporan tersebut ke Sekda untuk mengambil sikap apa yang harus dilakukan pihaknya. Kemudian, seluruh petugas di BPBD harus siap siaga 24 jam untuk mengantisipasi.
“Kita juga berkewajiban untuk mendistribusi logistik ke titik pengungsian, melakukan evakuasi jika ada warga yang membutuhkan. Mewaspadai munculnya korban jiwa. Hal tersulit yang dialami petugas di lapangan saat terjadi bencan adalah pada saat menghadapi kepanikan dan emosi warga. Namun hal ini harus kita sikapi dengan kepala dingin hingga akirnya semua persoalan dapat diatasi dengan baik. Kemudian kendala lainnya adalah kekurangan peralatan saat melakukan evakuasi warga pada tengah malam. Pun demikian ini tidak menjadi kendala, tetap kita lakukan tugas-tugas kemanusian,” terang Fakhrul lebih jauh. (b07).
