MEDAN (Berita): Realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Sumut sampai triwulan III 2022 mencapai Rp 6,57 triliun dengan kontributor realisasi terbesar pada Kluster Perlindungan Masyarakat (67,54 persen) yang berfungsi untuk memperkuat daya beli masyarakat rentan.
Siaran pers Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Perwakilan Sumut diterima melalui Kabid P3 Humas Kanwil Ditjen Pajak Sumut I Bismar Fahlerie Kamis (3/11/2022).
Bismar menyebut Kemenkeu Perwakilan Sumut memaparkan Kinerja APBN Sumut pada Press Release ALCo dan seminar ekonomi yang digelar Kemenkeu Perwakilan Sumut, Rabu (2/11/2022) di Gedung Keuangan Negara (GKN) Jalan Diponegoro Medan dengan tema ‘Dinamika Perekonomian Sumatera Utara Pasca Kebijakan Pengalihan Subsidi BBM’.
Realisasi pada Kluster Perlindungan Masyarakat ini diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 1,40 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM); Sembako kepada 3,74 juta KPM; Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng kepada 2,29 juta KPM; BLT BBM kepada 1,75 juta KPM; serta BLT Desa dan Bantuan Subsidi Upah (BSU).
Peran APBN sebagai shock absorber sangat diperlukan dengan tetap memperhatikan kesehatan APBN agar tetap sustainabel dan kredibel dalam menjaga perekonomian dari tekanan ekonomi global yang masih volatile.
Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu Satu) Sumatera Utara sebagai pengelola fiskal di daerah akan terus berkolaborasi bersama instansi vertikal K/L, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder terkait untuk terus mendukung pemulihan ekonomi Sumut.
Optimisme tetap harus dipelihara seiring transisi dari pandemi menuju fase endemi dengan upaya perluasan cakupan vaksinasi guna mengembalikan kepercayaan diri masyarakat dalam menjalankan aktifitas ekonomi.
Sampai 30 September 2022 cakupan vaksinasi di Sumatera Utara telah mencapai 11,28 juta dosis untuk vaksin I; 9,63 juta dosis untuk vaksin II; 3,91 juta dosis untuk vaksin III/booster, dan sebanyak 30.788 dosis untuk vaksin IV yang diperuntukkan bagi petugas publik.
APBN sebagai simbol kehadiran negara merupakan instrumen strategis yang harus terus dijaga kesehatannya agar pemulihan bisa berjalan secara berkeadilan.
Di tengah kondisi global yang volatil Indonesia masih tetap resilien didukung kinerja APBN yang ekspansif dan konsolidatif.
Pemerintah terus melakukan penguatan di sisi penerimaan serta mengupayakan akselerasi belanja dengan tetap memperhatikan good governance untuk menopang pertumbuh.
Penerimaan Pajak
Pada seminar itu, Kakanwil Ditjen Pajak (DJP) Sumut I merangkap Sumut II Eddi Wahyudi memaparkan kinerja penerimaan perpajakan di Sumut yang dikelola Kanwil DJP Provinsi Sumut I & II sampai yriwulan III 2022 telah mencapai Rp 28,54 triliun (93,79 persen dari target Rp 30,43 triliun).
Realisasi penerimaan perpajakan ini tumbuh signifikan 81,25 persen (yoy).
Kontributor terbesar dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri (24,20 persen); PPH Pasal 25/29 Badan (21,68%); dan PPN Final (19,84 persen).
Akselerasi penerimaan perpajakan didukung pertumbuhan yang lebih baik pada jenis pajak utama (yoy) seperti PPh Badan (216 ,69 persen); PPN Dalam Negeri (40,08 persen), PPN Impor (24,31 persen), dan PPh Final (313,07 persen).
Sedangkan menurut sektor, didominasi sektor Industri Pengolahan (34,94 persen) diikuti sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (27,72 persen).
Kinerja Bea Cukai
Sementara itu kinerja penerimaan yang berasal dari Bea dan Cukai di Sumatera Utara, dikelola oleh Kanwil Bea & Cukai Provinsi Sumatera Utara, terealisasi sebesar Rp5,60 triliun (86,65 persen dari target Rp6,46 triliun).
Realisasi ini tumbuh 40,76 persen (yoy) didukung pertumbuhan Bea Masuk (13,29 persen); Bea Keluar (52,29 persen), dan Cukai (22,03 persen).
Penerimaan Bea Masuk masih didominasi oleh produk impor seperti gula, produk canai lantaian, pupuk, kacang tanah, residu, tuangan logam, buah, aksesoris kendaraan bermotor dan bawang.
Sedangkan akselerasi Bea Keluar didukung pengenaan tarif maksimal produk CPO dan turunannya.
Penerimaan Cukai juga mampu tumbuh dengan baik didukung pertumbuhan Cukai Hasil Tembakau/ CHT (23,04 persen) dan MMEA (18,71 persen) meskipun pembebasan cukai terhadap Ethil Alkohol (EA) masih diberlakukan guna mendukung penanganan Covid-19.
Kinerja PNBP
Kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi Rp1,63 triliun atau 84,72 persen dari target PNBP dengan kontributor penerimaan terbesar berasal dari Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan mencapai Rp341,26 milyar (20,96 persen).
Realisasi PNBP tumbuh 19,04 persen (yoy) yang menunjukkan sinyal pemulihan ekonomi yang terjaga didukung reformasi struktural. Beberapa jenis PNBP yang dikelola Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Provinsi Sumatera Utara antara lain PNBP Lelang, PNBP Barang Milik Negara (BMN) dan PNBP Piutang Negara juga menunjukkan pertumbuhan dengan capaian realisasi PNBP sebesar Rp44,06 miliar atau 141,44% dari target triwulan III 2022 sebesar Rp31,15 miliar.
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai triwulan III 2022 mencapai Rp12,81 triliun atau 62,52 persen dari total anggaran belanja pemerintah pusat.
Berdasarkan data dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Utara, realisasi ini terkontraksi 3,36 persen (yoy) dipicu kontraksi belanja Modal 18,84 persen (yoy) atau sebesar Rp1,95 triliun.
Sementara realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 28,97 triliun atau 72,09 persen dari total anggaran TKDD.
Realisasi ini mampu tumbuh 0,44 persen (yoy) dipicu pertumbuhan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 25,26 persen (yoy) atau sebesar Rp1,16 triliun dan realisasi Dana Desa 20,31 persen (yoy) atau sebesar Rp3,31 triliun.
Dari sisi APBD, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat masih menjadi penggerak utama realisasi Pendapatan dengan kontribusi mencapai 73,50 persen yang menunjukkan dukungan dana pusat melalui TKDD menjadi faktor dominan untuk pendanaan di Sumut.
Pemerintah terus menjaga peran APBN untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional meskipun diliputi ketidakpastian sebagai dampak normalisasi kebijakan moneter negara maju dan konflik geopolitik. (wie)
