JAKARTA (Berita): Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban mengatakan, pemerintah tetap akan mempertahankan komposisi saham sebesar 60 persen di Bank Tabungan Negara (BTN) melalui rights issue berupa penyertaan modal negara (PMN) dana segar sebesar Rp 2.48 triliun.
“Dari PMN itu akan ditambah lagi dengan dana publik sebesar Rp1,65 triliun, sehingga total dana rights issue yang di bidik BTN mencapai Rp4,13 triliun,” urainya di Jakarta, kemarin.
Aksi penambahan modal melalui mekanisme rights issue dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BBTN, rencananya akan digelar pada November 2022 dengan jumlah dana yang dibidik mencapai Rp4,13 triliun.
“Komposisi tersebut akan menjaga kepemilikan saham pemerintah di BTN sebesar 60 persen, sementara publik menggenggam 40 persen saham,” ujarnya.
Rio berharap kebijakan PMN itu mampu memperkuat rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) tier-1 BBTN menjadi di atas 15,4 persen selama 2022–2025 dan mengakselerasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan target mencapai 1,32 juta unit.
“Kami berharap bahwa dengan adanya PMN ini maka dapat dilakukan perbaikan dari CAR tier-1 BTN. Sebagaimana diketahui CAR Tier-1 BTN per kuartal II/2022 hanya 12,6 persen, sedangkan bank-bank lain di atas 20 persen,” imbuhnya
Rio menambahkan bahwa dalam memenuhi kebutuhan permodalannya, BTN menggunakan utang dengan biaya yang tinggi sehingga CAR tier-2 mencapai 4,6 persen, sementara rata-rata bank lain berada di bawah level 2 persen.
Dia menyatakan bahwa dengan kondisi tersebut, ada potensi penurunan CAR akibat meningkatnya Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) kredit perseroan dari Rp58 triliun menjadi Rp168 triliun. Hal ini setara dengan penurunan CAR sebesar 4,7 persen.
Adapun manfaat dari privatisasi tersebut, kata Rionald, penyediaan fasilitas KPR kepada masyarakat akan terus berlangsung dan dapat meningkatkan lapangan kerja di sektor perumahan.
“Selain itu, hal ini juga akan menurunkan cost of fund dari BTN terkait dengan keharusan mereka menambah modal di tier-2. Direncanakan jadwal dari privatisasinya pada bulan November tahun 2022,” terang Rio.
Dia mengingatkan, tanpa right issue maka BTN hanya mampu menyalurkan 807.000 unit rumah dalam 5 tahun kedepan. CAR perseroan juga berada di level 14 persen atau lebih kecil dibandingkan syarat minimum 15,4 persen sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) 17, apabila berlaku secara penuh. (agt)
