BI Dorong Konektivitas Sistem Pembayaran ASEAN

  • Bagikan
Direktur Eksekutif - Kepala Departemen Internasional BI Rudy Brando(dua kiri) bersama Deputi Kepala Perwakilan BI Sumut Ibrahim (paling kiri), bersama pembicara  lainnya  Paulus Tri Agung Ristanto anggota Dewan Pers yang juga tim redaksi Harian Kompas dan Deputi Direktur BI Sumut Poltak Sitanggang di Mata Ie Resort, Sabang, Aceh Sabtu (24/6). beritasore/laswie wakid

SABANG (Berita): Bank Indonesia (BI) berhasil mendorong mewujudkan kerjasama konektivitas sistem pembayaran kawasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina dan Thailand (ASEAN5).

Direktur Eksekutif – Kepala Departemen Internasional Bank Indonesia (BI) Rudy Brando Hutabarat mengatakan hal itu kepada wartawan di Sabang, Aceh Sabtu (24/6).

Rudy berbicara pada acara Pelatihan Wartawan Ekonomi dan Bisnis Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara yang di gelar di Mata Ie Resort, Sabang, Aceh 22-25 Juni 2023. Pelatihan itu dibuka Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumut Ibrahim.

Hadir di sana pembicara lainnya Paulus Tri Agung Ristanto, anggota Dewan Pers yang juga tim redaksi Harian Kompas dan Deputi Direktur BI Sumut Poltak Sitanggang.

“Konektivitas itu untuk mendorong dan mendukung pertumbuhan perekonomian nasional,” katanya.

BI juga mendorong konektivitas sistem pembayaran cross – border yang lebih cepat, murah, transparan dan inklusif khususnya di kawasan. BI juga menginisiasi MoU Regional Payment Connectivity yang ditandatangani di sela KTT G20 November 2022 di Bali.

“Konektivitas sistem pembayaran di ASEAN dibuat karena selama ini biaya transfer cross border yang tinggi dan memakan waktu cukup lama. Tahapan transaksi cukup panjang dan belum terstandardisasi,” ujarnya.

Regional Payment Connectivity (RPC) ditujukan untuk mewujudkan dan mendukung pembayaran lintas batas yang lebih cepat, murah, transparan dan inklusif dengan modalitas: QR Code, Fast Payment, RTGS, Framework, Application Progaming Interface.

“Manfaat RPC rantai transaksi lebih singkat, biaya transaksi lebih murah, interkoneksi sistem pembayaran antar negara yang seamless dan transparan,” ungkap Rudy.

Ia menyebut konektivitas sistem pembayaran cross – border yang lebih cepat, murah, transparan dan inklusif khususnya di kawasan.

BI juga menginisiasi MoU Regional Payment Connectivity yang ditandatangani di sela KTT G20 November 2022 di Bali.

“Konektivitas sistem pembayaran di ASEAN dibuat karena selama ini biaya transfer cross border yang tinggi dan memakan waktu cukup lama. Tahapan transaksi cukup panjang dan belum terstandardisasi,” ujarnya.

Regional Payment Connectivity (RPC) ditujukan untuk mewujudkan dan mendukung pembayaran lintas batas yang lebih cepat, murah, transparan dan inklusif dengan modalitas: QR Code, Fast Payment, RTGS, Framework, Application Progaming Interface.

Manfaat RPC rantai transaksi lebih singkat, biaya transaksi lebih murah, interkoneksi sistem pembayaran antar negara yang seamless dan transparan.

Menurutnya, untuk pertumbuhan ekonomi di ASEAN lebih cepat maka perlu kebijakan lebih baik, perlu perputaran uang lebih baik. “Untuk itu diperlukan sistem pembayaran yang baik pula,” katanya.

“Jadi kalau ke ASEAN tak perlu bawa uang banyak karena pembayarannya bisa menggunakan QR Code,” kata Rudy.

BI menekankan pentingnya pembahasan kalibrasi Buaran kebijakan (policy mix) makro ekonomi sehingga menopang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi negara ASEAN.

Melalui  pertemuan ASEAN telah disepakati peningkatan kerjasama dengan International Financial Institution (IFls) sehingga salah satu prioritas untuk mengakses policy tollkits.                                     Transaksi Mata Uang Lokal

Rudy menambahkan sejumlah negara di ASEAN sepakat menggunakan mata uang lokal dalam transaksi pembayaran ekspor impor dan tidak lagi memakai mata uang dolar Amerika Serikat (AS).

Menurutnya, penggunaan mata uang lokal (Local Currency Transaction) atau LCT dalam penyelesaian transaksi perdagangan antara dua negara yang dilakukan dalam mata uang lokal masing-masing negara (tanpa melalui USD) dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS (USD) untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.

Rudy mengatakan Implementasi Local Currency Settlement (LCS) dilakukan sejak tahun 2018 sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan stabilitas nilai tukar rupiah, memperkuat resiliensi pasar keuangan domestik dan meningkatkan huhungan perdagangan serta investasi dengan negara mitra yang sudah exciting yakni Malaysia, Jepang dan Thailand.

Pada  2 Juni 2018 antara Indonesia dengan Thailand dan lanjut dengan penguatan pada Desember 2020. Pada 28 Juni 2020, LCS Indonesia dengan Jepang.

Pengembangan pada mata uang lokal di negara kawasan tujuannya untuk mengurangi ketergantungan terhadap mata uang hard currencies, terutama dolar AS dengan mendorong penggunaan mata uang dengan settlement perdagangan dan investasi untuk meningkatkan resiliensi pasar keuangan Indonesia.

Deputi Kepala Perwakilan BI Sumut Ibrahim mengatakan pelatihan wartawan Ekonomi dan Bisnis yang digelar BI ini merupakan acara tahunan. Tujuannya agar wartawan memiliki dan memahami pengetahuan tentang perkembangan ekonomi dan bisnis.

Selama ini wartawan jadi mitra baik Buat dengan setiap bulan pertemuan di acara Bincang Bareng (BBM) maupun lainnya. Kode etik jurnalistik di era digital. Bagong kode etik ini mengikuti jurnalisme. (wie)

Berikan Komentar
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *