KUTACANE (Berita) : Aliansi pemuda dan masyarakat Peduli Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh, minta Aparat Penegak Hukum (APH) usut dugaan Korupsi di Lingkungan RSU H Sahudin Kutacane.
Dalam orasinya Al Mujawadin saat turun kejalan Selasa (25/1), di depan gedung Mapolres setempat, menyuarakan dari keluhan pasien atas dugaan kekurangan beberapa jenis Obat dan menyampaikan dugaan Mark Up ruang operasi dan inisiator senilai Rp 8,9 M APBK 2019.
Serta menyampaikan kegiatan rehabilitasi ruang inap Kelas III dinilai asal jadi, penataan ruang oprasi menguras dana Rp 5,5 M dan pengadaan Alkes penanganan COVID-19 mencapai Rp 1,5 M dinilai mangkrak (tidak berfungsi) dari APBK 2021.
Kepada Berita Almujawadin didampingi Sagari selaku Koordinator lapangan, Rabu (27/1) di kantor PWI mengatakan pihaknya akan terus mengawal kasus di BLUD RSU H Sahudin Kutacane.
Kami bergerak berdasarkan UU No 31/99,UU No 09/98 serta UU No 40/2004 dan UU PMK No 74/2016 tentang ke Farmasian, ini murni atas keluhan masyarakat serta temuan Aliansi Pemuda dan Masyakat Peduli Agara dilapangan Kata Al.
Mantan direktur RSU H Sahudin Kutacane dr BP via mantan sekretarisnya Budi Afrizal kepada Berita Kamis (27/1) via Maseggernya membenarkan kegiatan 2019 dan 2020 dibawah tanggung jawab mereka.
Namun, terkait adanya dugaan Mark UP Budi belum mengklarifikasi tudingan yang dilontarkan Aliasi Pemuda dan Masyarakat Agara itu.
Sementara itu Direktur RSU H Sahudin Kutacane dr Ifradin (aktif) Via Sekertarisnya Budi Afrizal membenarkan ada kegiatan rehabilitasi ruangan Kelas III, penataan ruang Operasi dan Pengadaan Alkes penanganan Covid-19, terkait ini juga belum ada klarifikasi dari Budi Afrizal PLT DPPKB Kabupaten Aceh Tenggara itu.
Ketua DPRK Aceh Tenggara Denny F Roza menjawab Berita Kamis (27/1) via WA-nya,mengatakan nanti saya komunikasikan dulu dengan ketua Tim Pansusnya.
Untuk saat ini, Kata Denny semua hasil tim Pansus sudah kita terima, terkecuali dari tim pansus pak Sopian.Terang Denny.
Ditempat terpisah salah satu anggota Tim Pansus DPRK Agara utusan Partai Demokrat Sopian Skd menjawab Berita Kamis (27/1) di Kute Lawe Hijo Kec Bambel, semua sudah kita serahkan berkas hasil pansus kepada Ketua DPRK, ujar Sopyan
Dari hasil pansus mereka, membenarkan adanya dugaan ketimpangan dalam beberapa kegiatan di RSU H Sahudin Kutacane, kata Sopian singkat.(aie)
