MEDAN (Berita): Kinerja APBN Sumut sampai dengan 31 Maret 2024 mengalami defisit sebesar Rp6,40 triliun atau terkontraksi sebesar 223,23 persen bila dibandingkan periode sama tahun lalu.
“Defisit tersebut disebabkan terkontraksinya pendapatan negara di Sumatera Utara sedangkan realisasi belanja mengalami pertumbuhan,” tegas Syaiful, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumatera Utara dalam konferensi pers yang digelar secara online Senin (29/4/2024).
Siaran pers yang diterima dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Satu Sumatera Utara
Selasa (30/4/2024) menyebut Konferensi Asset & Liabilities Committee (ALCo) Regional Sumut bulan April 2024 periode hingga 31 Maret 2024 dihadiri Kepala Kanwil Direktorat Jenderal (Ditjen) Kekayaan Negara (DJKN) Dodok Dwi Handoko, Kepala Bidang (Kabid) Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Sumut I – Achmad Amin.
Kabid Penyuluhan, Pelayanan dan Humas ( P2 Humas) Kanwil DJP Sumut I Lusi Yuliani, Kabid Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kanwil DJP Sumut II Andjar Susanto, Kabid Kepabeanan dan Cukai Kanwil Ditjen Bea Cukai (DJBC) Sumut Hary Kustowo dan Kabid Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II, Kanwil DJPb Sumut Abdul Yusuf.
Syaiful menyebut realisasi pendapatan sebesar Rp8,17 triliun atau 18,20 persen dari target sebesar Rp44,91 triliun. Bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu maka capaian tersebut terkontraksi sebesar 12,02 persen.
Realisasi pendapatan negara terdiri dari penerimaan Perpajakan sebesar Rp6,97 triliun atau 17,82 persen dari target, terkontraksi 11,38 persen. Lalu penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp445,58 miliar atau 11,43 persen dari target, terkontraksi sebesar 42,73 persen. Sedangkan penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp758,12 miliar atau 39,66 persen, tumbuh 17,09 persen (yoy).
Sementara itu, jelas Syaiful, realisasi belanja APBN sebesar Rp14,58 triliun atau 21,43 persen dari pagu sebesar Rp68,02 triliun tumbuh 29,34 persen (yoy). “APBN berperan menjaga ketahanan perekonomian nasional di tengah perlambatan kondisi global,” kata Syaiful.
Kerja keras APBN diwujudkan melalui peningkatan dan akselerasi belanja negara.
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat utamanya untuk pemenuhan kewajiban Pemerintah dan bantuan kepada masyarakat. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai 31 Maret 2024 di Sumut mencapai Rp5,35 T atau 22,45 persen dari pagu.
Berdasarkan data dari Kanwil DJPb Provinsi Sumut, realisasi ini tumbuh 50,25 persen (yoy) dipicu pertumbuhan Belanja Pegawai 43,88 persen (yoy), Belanja Barang 102,10 persen (yoy) dan Belanja Sosial 39,53 persen (yoy). Selaras dengan itu, realisasi Transfer ke Daerah (TKDD) juga mampu tumbuh 19,69 persen (yoy) dengan realisasi mencapai Rp9,23 triliun atau 20,89 persen dari total anggaran TKDD.
Adapun realisasi pemberian THR 2024 realisasi sampai 22 April 2024 sampai pukul 16.00 WIB, dari sumber dana APBN sebesar Rp 541,01 miliar terdiri dari 762 satuan kerja atau 92.074 pegawai. Sedangkan dari sumber dana APBD sebesar Rp 1,01 miliar terdiri dari 34 pemda atau 182.746 pegawai.
Penerimaan Pajak
Syaiful menambahkan kinerja penerimaan pajak di Sumut yang dikelola Kanwil DJP Provinsi Sumut I dan II hingga Maret 2024 mencapai Rp6,97 triliun atau 17,82 persen dari target. Kontributor terbesar berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri dengan realisasi Rp1,47 triliun (21 persen); Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebesar Rp1,43 triliun (20,54 persen) dan PPh Badan sebesar Rp1,32 triliun (19 persen).
Kinerja penerimaan yang berasal dari Bea dan Cukai di Sumut, dikelola oleh Kanwil Bea & Cukai Provinsi Sumatera Utara. Penerimaan Bea Masuk sampai bulan Maret 2024 mencatat kinerja positif dengan pertumbuhan 5,88 persen (yoy) didorong oleh impor beras, gas petroleum dan gula.
Sedangkan penerimaan Bea Keluar juga mengalami kontraksi sebesar 96,22 persen (yoy) dipengaruhi penerimaan hasil tembakau mengalami penurunan sebesar 42,93 persen
belum terdapat realisasi penerimaan cukai Eti Alkohol (EA) sampai Maret 2024, dan penerimaan cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sampai 29 Maret 2024 tumbuh 10,56 persen.
Penerimaan cukai mengalami kontraksi sebesar 32,01 persen (yoy) dipengaruhi oleh harga referensi CPO Bulan Maret yang meningkat dibandingkan Januari dan Februari akibat peningkatan permintaan, penerimaan BK sampai bulan Maret masih terkontraksi
akibat adanya pengembalian Barang Keluar (BK).
Penerimaan Negara Bukan Pajak
Kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) per 31 Maret 2024 terealisasi sebesar Rp758,12 miliar (39,66 persen dari target), tumbuh sebesar 17,09 persen (yoy).
PNBP lainnya sebesar Rp403,42 miliar (56,28 persen dari target). Sedangkan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp354,70 M (29,69 persen dari target). PNBP Sumber Daya Alam di Sumatera Utara sebesar Rp204,31 miliar.
Penerimaan SDA tertinggi berasal dari Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Mineral dan Batubara (80,34 persen dari total realisasi), diikuti Pendapatan Dana Reboisasi (5,24 persen dari total realisasi).
Adapun Data Barang Milik Negara Satker di Kantor Wilayah DJKN Provinsi Sumatera Utara berupa Tanah dengan jumlah 6.671 Nomor Urut Pendapatan (NUP) dan gedung dengan jumlah 18.974 NUP.
Kemenkeu terus mendorong percepatan implementasi kredit/pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)? Penyaluran Ultra Mikro (UMi) hingga 31 Maret 2024 di Sumatera Utara tercatat telah disalurkan kepada 27.071 debitur dengan total penyaluran Rp144,96 miliar. Sementara, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sumut telah disalurkan kepada 46.973 debitur dengan total penyaluran Rp2,80 triliun.
Syaiful menjelaskan Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu Satu) Sumut sebagai pengelola fiskal di daerah akan terus berkolaborasi bersama instansi vertikal K/L, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder terkait untuk terus mendukung pemulihan ekonomi Sumut.
“Optimisme tetap harus dipelihara melalui berbagai kebijakan fiskal serta berbagai kegiatan penguatan pemulihan ekonomi nasional guna mengembalikan kepercayaan diri masyarakat dalam menjalankan aktifitas ekonomi,” kata Syaiful.
Ia menambahkan aktivitas ekonomi dan optimisme masyarakat tetap terjaga hingga Maret 2024. Ekonomi Sumatera Utara (Sumut) Triwulan IV 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 5,01 persen (y-on-y).
Sedangkan bila dibandingkan terhadap triwulan III 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 0,53 persen (q-to-q). Sumut mengalami inflasi sebesar 0,72 persen (m-to-m) lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 0,52 persen (m-to-m). Sumut mengalami inflasi sebesar 3,67 persen (yoy) lebih tinggi dibanding inflasi Nasional sebesar 3,05 persen (yoy).
Neraca perdagangan luar negeri Sumut Februari 2024 mengalami surplus sebesar 292,74 juta dolar AS. Indikator ekonomi di Sumut yang masih dalam kondisi baik tetapi tetap harus waspada mengingat kondisi global yang belum stabil yang dimungkinkan akan mempengaruhi kondisi di tingkat regional. (wie)
