UMADINA (Berita): Pengacara senior di Jakarta asal Mandailing Natal mengaku miris melihat nasib masyarakat Singkuang 1, Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Madina.
Bagaimana tidak. Sudah 18 tahun PT RPR belum menyerahkan plasma kepada petani.
Masyarakat sudah sekian tahun menuntut hak, termasuk aksi massa di areal perkebunan 19 hari saat Ramadan.
“Masyarakat sangat menderita. Kita, yang tidak bisa melihat ketidakadilan dialami rakyat, lebih-lebih rakyat kecil.
Kita harus saling membantu,” ujar M. Amin Nasution, SH, MH, pengamat hukum dan praktisi hukum, kepada waspada.id dan beritasore.co.id melalui sambungan telepon seluler, Rabu (26/4).
Pendiri LBH 2018 di Madina dan konsultan ALSA (Asian Law Students Association) FH UGM ini mengetahui, Pemkab Madina sudah mengeluarkan SP-1 dan SP-2.
Ditanya, deadline dikabarkan 21 April 2023 dan dikatakan Pemkab sampai saat ini belum mengeluarkan SP-3, sebenarnya apa konsekuensi hukum jika SP-3 dikeluarkan ?
“Izin bisa dicabut. Makanya, saya jadi heran, secara regulator Pemda itu eksekutor.
Kenapa dia memposisikan diri sebagai mediator,” ujar Amin Nasution yang juga Dosen FH Universitas Islam Syech Yusuf Tangerang.
Dikatakan, apabila mediasi tidak berhasil, lanjut Amin Nasution, pertanyaannya siapa lagi yang menjadi eksekutornya, sementara dalam aturan bermediasi, hal-hal yang mengemuka dalam bermediasi tidak boleh dijadikan sebagai bahan untuk mengeksekusi.
“Jadi, di sini saya melihat ada kerancuan secara dinamika hukum apabila Pemda memposisikan diri sebagai mediator,” ujar advokat sebelum lebaran melawan Kemenkumham.
Managing partners M. Amin Nasution, SH, MH & Partners Law Firm ini mengingatkan warga Singkuang 1, agar semua harus menahan diri, jangan anarkis.
“Insya Allah, kemenangan sudah dekat, tinggal tunggu waktu saja, kalau anarkis kemenangan makin jauh,” ujar pengacara senior seabreg kesibukan, masih sering nongol di grup Forum Anak Madina memberi advis dan saran khususnya menyangkut penderitaan warga Singkuang 1. (irh)
