JAKARTA (Berita ) : Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan realisasi sementara program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 mencapai Rp 658,6 triliun atau 88,4 persen dari pagu Rp 744,77 triliun.
“Sayangnya realisasi program PEN belum bisa mencapai keseluruhan karena beberapa program belum bisa dijalankan, sehingga pada akhirnya anggarannya dikembalikan lagi,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Realisasi APBN 2021 di Jakarta, Senin (3/1/2022).
Adapun realisasi sementara program PEN tersebut terdiri dari penanganan kesehatan Rp 198,5 triliun, perlindungan sosial Rp 171 triliun, program prioritas Rp 105,4 triliun, dukungan UMKM dan korporasi Rp 116,2 triliun, serta insentif usaha Rp 67,7 triliun.
Bendahara Negara tersebut menjelaskan realisasi anggaran penanganan kesehatan merupakan 92,3 persen dari alokasi Rp 214,96 triliun, yang telah diserap antara lain untuk biaya perawatan 1,4 juta pasien COVID-19, serta insentif kepada 1,5 juta tenaga kesehatan pusat dan santunan kematian 571 tenaga kesehatan.
“Untuk biaya perawatan pasien COVID-19 ini yang memang masih akan terus berubah karena masih akan ada audit,” ucap dia.
Ia melanjutkan realisasi perlindungan sosial mencapai 91,5 persen dari pagu Rp 186,64 triliun yang telah diberikan antara lain dalam bentuk diskon listrik kepada 32,6 juta penerima, bantuan kuota internet untuk 66,6 juta penerima, dan pengentasan kemiskinan ekstrim kepada 1,16 juta penerima di 35 kabupaten prioritas.
Untuk realisasi program prioritas merupakan 89,3 persen dari anggaran Rp 117,94 triliun, yang meliputi antara lain padat karya untuk 2,26 juta tenaga kerja dan fasilitas pinjaman daerah Rp10 triliun melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Sementara, realisasi dukungan UMKM dan korporasi antara lain telah diberikan untuk penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 40,76 triliun dan imbal jasa penjaminan (IJP) untuk 2,45 juta UMKM dan 69 korporasi, sehingga mencapai 71,5 persen dari pagu Rp162,4 triliun.
Kemudian, Sri Mulyani menuturkan realisasi insentif usaha mencapai 107,7 persen dari alokasi Rp 62,83 triliun, yang antara lain telah diberikan dalam bentuk penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan manfaat untuk seluruh wajib pajak.
“Insentif paling bagus penyerapannya, jadi ternyata dunia usaha lebih senang mendapatkan insentif karena lebih mudah dieksekusi dibanding dengan bantuan lainnya seperti bantuan UMKM dan korporasi atau bahkan program padat karya,” tutupnya. (ant )
