OJK Sumbagut  Monitor Normalisasi Kinerja Asuransi Jiwa

  • Bagikan

MEDAN (Berita): Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatera Utara (Sumbagut) terus memonitor normalisasi kinerja asuransi jiwa dan peningkatan rasio klaim yang mengindikasikan adanya konsolidasi dalam pemasaran produk asuransi jiwa, terutama pada segmen asuransi jiwa Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI).

Kepala Regional 5 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatera Bagian Utara  Bambang Mukti Senin (17/7) mengatakan pada sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB), pendapatan premi sektor asuransi di Sumatera Utara selama Triwulan I 2023 mencapai Rp2,51 triliun, mengalami kontraksi sebesar -1,66 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya (2022: -4,66 persen).

“Khusus pada segmen asuransi umum, akumulasi premi tetap tumbuh positif sebesar 8,56 persen year-on-year (2022: 30,93 persen) menjadi Rp627 miliar,” katanya.

Bambang menyebut OJK akan memastikan bahwa proses konsolidasi tersebut dikelola dengan baik dan dampaknya terhadap kesehatan keuangan perusahaan dapat dimitigasi.

Sementara itu, nilai piutang pembiayaan oleh perusahaan pembiayaan masih terus tumbuh tinggi pada Mei 2023 sebesar 21,95 persen yoy (April 2023: 21,55 persen) menjadi Rp20,58 triliun.

Porsi pembiayaan produktif melanjutkan tren peningkatan yang signifikan hingga mencapai 41,70 persen (April 2023: 38,48 persen), didukung oleh pertumbuhan pembiayaan modal kerja dan investasi yang masing-masing sebesar 108,82 persen yoy dan 24,82 persen yoy.

Risiko perusahaan pembiayaan masih terjaga dengan rasio pembiayaan bermasalah (NPF) meningkat menjadi 2,09 persen (April 2023: 1,94 persen).

Kinerja fintech peer to peer (P2P) lending pada Mei 2023 terus menunjukkan pertumbuhan, dengan outstanding pembiayaan tumbuh sebesar 47,78 persen yoy (April 2023: 49,50 persen) mencapai Rp1,41 triliun. Sementara itu, tingkat risiko pembiayaan secara agregat (TWP90) berada dalam level yang aman yaitu 1,94 persen (April 2023: 1,45 persen).

Penyaluran pembiayaan/pinjaman oleh IKNB berkantor pusat di Sumatera Utara menunjukkan pertumbuhan positif. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang terdiri dari 1 LKM dan 1 Bank Wakaf Mikro (BWM) entitas di Sumatera Utara pada Mei 2023 mencatatkan pertumbuhan aset sebesar 8,98 persen yoy.

Sementara itu, penyaluran pembiayaan tercatat sebesar Rp4,23 miliar dengan pertumbuhan 2,02 persen yoy. LKM sebagai lembaga pembiayaan yang berfokus terhadap pengembangan masyarakat miskin produktif memiliki nominal pembiayaan yang relatif kecil dibanding lembaga lainnya.

Perusahaan Gadai Swasta yang terdiri dari 14 entitas telah memberikan pinjaman dengan total Rp44,84 miliar hingga Maret 2023 atau tumbuh 36,61 persen secara yoy. Pada Mei 2023, terdapat penambahan 1 perusahaan gadai swasta yang telah terdaftar dan berizin di OJK.

“Pertumbuhan tersebut menunjukkan perkembangan yang baik bagi pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, khususnya dengan penghasilan menengah ke bawah di Sumatera Utara,” tegas Bambang.

Edukasi dan Perlindungan Konsumen

Bambang menambahkan sejak awal Januari hingga 30 Juni 2023, OJK telah menerima 4.496 permintaan layanan dari masyarakat Sumatera Utara, yang terdiri dari 3.562 pertanyaan, 444 permohonan informasi, dan 490 pengaduan.

Dari pengaduan tersebut, sebanyak 177 merupakan pengaduan terkait perbankan, 143 merupakan pengaduan asuransi, 89 terkait dengan perusahaan pembiayaan, 73 terkait dengan fintech P2P lending (yang berizin yang terdaftar di OJK) dan sisanya merupakan layanan IKNB lainnya dan sektor pasar modal.

“Terkait dengan pengaduan yang masuk melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK) tersebut, OJK terus mendorong penyelesaian pengaduan, baik yang berindikasi sengketa maupun yang tergolong indikasi pelanggaran,” ungkapnya.

Terkait hal tersebut, terdapat 339 pengaduan (70,41 persen) yang terselesaikan penanganannya dan sebanyak 145 pengaduan (29,59 persen) sedang dalam proses penyelesaian.

Selama periode Januari hingga Juni 2023, OJK KR5 Sumbagut telah melaksanakan 43 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau 9.650 orang peserta di wilayah Sumatera Utara, termasuk didalamnya adalah program OJK Visit.

Sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan masyarakat, OJK KR 5 menerima kunjungan instansi/lembaga pendidikan yang ingin memperluas wawasan bidang tugas dan fungsi OJK dan Sektor Jasa Keuangan.

TPAKD

Di sisi lain, tambah Bambang, OJK terus mendorong peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sebagai forum koordinasi akselerasi perluasan akses keuangan regional untuk menunjang pemerataan literasi dan inklusi keuangan Sumatera Utara.

Dalam rangka menggerakkan roda pembangunan serta mengembangkan keuangan inklusif di desa secara masif guna meningkatkan perekonomian masyarakat, TPAKD Sumatera Utara telah menetapkan 7 desa wisata dalam piloting program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di desa wisata yang terdiri dari Desa Timbang Jaya di Kabupaten Langkat, Desa Lolo Golu di Kabupaten Nias Barat, Desa Sisarahili di Kabupaten Nias Utara, Desa Budaya Lingga di Kabupaten Karo, Desa Karang Anyar di Kabupaten Simalungun, Desa Sidodadi Ramunia dan Desa Pematang Johar di Kabupaten Deli Serdang.

OJK bersama dengan TPAKD, pemerintah daerah, dan organisasi perangkat daerah terkait telah melaksanakan focus group discussion (FGD) di 7 desa wisata tersebut dalam rangka melakukan profiling demografi, kondisi keuangan, potensi wisata, fasilitas dan pelaku UMKM.

Program inkubasi desa wisata juga dilaksanakan untuk dapat secara intensif membantu Pemerintah Desa, UMKM, dan masyarakat setempat dalam mengembangkan kualitas dan meningkatkan akses pembiayaan desa wisata.

Hingga Juni 2023, telah dilakukan 4 program inkubasi di Desa Lolo Golu Kabupaten Nias Barat, Desa Karang Anyar Kabupaten Simalungun, Desa Sidodadi Ramunia Kabupaten Deli Serdang, dan Desa Timbang Jaya Kabupateb Langkat.

OJK, Pemerintah Desa, dan lembaga jasa keuangan terkait berkolaborasi untuk melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM setempat dalam hal packaging dan  memasarkan produk di marketplace agar lebih competitive. Selain itu, dilakukan juga koordinasi dengan pihak sekolah dalam memudahkan pelajar untuk menabung melalui program Lakupandai. (wie)

Berikan Komentar
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *