JAKARTA (Berita): Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengingatkan, agar para menteri dan kepala lembaga proporsional dalam mengisi pagu anggaran demi meningkatkan kualitas belanja.
“Dalam Kabinet Presiden Joko Widodo pagu belanja yang disediakan pada tahun APBN 2023 sangat besar mencapai Rp 3.061 triliun,” kata Menkeu pada acara Rakornas Pelaksanaan Anggaran 2023 di Jakarta, Rabu (17/5/2023).
Sri Mulyani mengingatkan para Menteri dan Kepala Lembaga mendorong lembaga yang dipimpinnya memfokuskan perencanaan hingga pelaksanaan penganggaran, pada prioritas belanja yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Tahun 2023 adalah tahun terakhir [pemerintahan] Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin.
Saat Ini adalah tahun yang menentukan, banyak tujuan pembangunan telah dan berhasil kita capai, namun kita menghadapi situasi yang sering tidak terkontrol, terjadinya pandemi, perubahan geopol, ini memang akan sangat menentukan,” tutur Menkeu.
Selain dalam pengelolaan anggaran, lanjutnya, penting juga pada level birokrasi K/L untuk dapat mengikuti prioritas yang telah ditetapkan oleh Jokowi, serta dijalankan secara konsisten.
“Tidak hanya sekedar retorika, tapi menjalankan melalui APBN-nya, anggarannya,” tegasnya.
Selain itu, Sri Mulyani juga mendorong belanja K/L seefisien mungkin dan berfokus pada dampak atau output yang dihasilkan terhadap perekonomian nasional.
“Ini yang menjadi tantangan bagi kami di Kementerian Keuangan bersama dengan Bappenas nantinya, untuk bisa membuat sistem penganggaran yang semakin mudah, tidak menyita waktu untuk urusan birokrasi, tapi waktu akan difokuskan pada hasil dan dampak,” jelasnya.
Lebih lanjut, dia juga mendorong K/L agar bisa menciptakan value for money dari belanja yang telah dimanfaatkan, yaitu menghasilkan output yang jauh lebih besar.
“Apalagi di daerah atau di bidang yang dianggap berisiko tinggi, yang mana swasta tidak berani masuk, mungkin pemerintah perlu masuk dulu, baru kegiatan ekonominya bergerak, baru pemerintah bisa memberikan ruangan itu pada swasta, sehingga anggaran pemerintah tidak perlu paling depan dan dominan,” tuturnya.
Menkeu menambahkan, belanja kreatif dan penciptaan value for money di K/L tersebut masih sangat minim.
Oleh karena itu, kompetensi untuk belanja secara kreatif, inovatif, hingga menciptakan lapangan kerja, perlu terus didorong. (agt)
