JAKARTA (Berita) : Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ingin porsi kredit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di perbankan dinaikkan menjadi 30 persen. Karena dari pelaku usaha sebesar 99 persennya berada di sektor UMKM. “Kita tahu bahwa 99,9 persen pelaku usaha kita adalah pelaku UMKM.
Meskipun jumlahnya besar, sampai saat ini porsi kredit di perbankan saya lihat masih belum berubah, masih ada di kisaran 20 persen.
Sekali lagi ini sudah mungkin tiga atau empat kali saya sampaikan, di kisaran 20 persen saja. Oleh sebab itu, target kita sampai tahun 2024 bisa mencapai 30 persen,” kata Jokowi pada acara pertemuan tahunan industri jasa keuangan, secara virtual di Jakarta, Kamis (20/1).
Dikatakan, untuk bisa sampai ke angka tersebut, tidak bisa mengandalkan pertumbuhan alamiah saja, diperlukan strategi yang harus dijalankan dengan terobosan-terobosan dari sekarang dan diikuti oleh aksi-aksi yang serius, yang konsisten, dan berkelanjutan.
Tidak boleh lagi ada cerita, misalnya akses kredit yang sulit, akses pembiayaan bagi pelaku usaha di sektor informal yang sulit, UMKM yang kesulitan mengakses permodalan, koperasi yang sulit mengakses permodalan.
“Ini harus bisa kita permudah dan bisa kita percepat, sehingga memberikan peluang yang lebih besar bagi generasi muda yang memulai usaha dan juga UMKM, untuk mengembangkan usaha atau memperbesar skala usahanya,” ujarnya.
Jokowi menuturkan, UMKM bisa menjadi komponen penting untuk memulihkan perekonomian dan berperan mengatasi persoalan bottleneck supply chain, akibat tingginya tren kenaikan permintaan yang belum mampu dipenuhi oleh para pemasok, akibat belum 100 persen pulihnya rantai pasok global.
Keberhasilan UMKM bertransformasi di masa pandemi bisa menjadi modal awal yang penting untuk membawa mereka naik kelas ke tingkat, ke level yang lebih tinggi, dan menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi yang sedang kita lakukan,” tegasnya.
Sementara itu Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan, untuk mencapai target penyaluran kredit UMKM sebesar 30 persen pada tahun 2024, salah satu kebijakan prioritas di sektor jasa keuangan adalah memperluas akses keuangan kepada masyarakat.
Menurut Wimboh, program yang disiapkan antara lain model klaster dalam satu ekosistem pembiayaan, pemasaran oleh , pembinaan, serta optimalisasi lahan yang belum tergarap dengan bekerja sama dengan Gubernur dan Kepala Daerah setempat.
Program-program KUR (kredit usaha rakyat) Kluster, kredit/pembiayaan melawan rentenir, digitalisasi BPR dan Lembaga Keuangan Mikro, Bank Wakaf Mikro, serta skema pemasaran melalui program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia juga termasuk dalam program ini.
“Di pasar modal terus akan kami kembangkan pembiayaan UMKM melalui security yang sudah kami luncurkan awal tahun 2021,” papar Wimboh.
Dia sampaikan, saat ini sistem keuangan Indonesia terjaga dengan baik, yang ditunjukkan dengan indeks stabilitas sistem keuangan yang terkendali dan sejalan dengan perbaikan indikator ekonomi dan keuangan.
Terlihat pada posisi kredit yang tumbuh 5,2 persen selama 2021. Sedangkan NPL terkendali pada level 3 persen dan cenderung turun dari tahun lalu sebesar 3,06 persen. (agt)
