MEDAN (Berita): Indeks inklusi keuangan di Sumatera Utara saat ini mencapai 93,98 persen merupakan tertinggi kedua secara nasional setelah DKI Jakarta.
Sedangkan target inklusi nasional pada tahun 2024 sebesar 90 persen.
Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengatakan hal itu dalam sambutannya dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Keuangan Pembangunan Aset dan Sumber Daya Alam Agus Tripriyono pada acara
puncak “Pasar Keuangan Rakyat” di Plaza Medan Fair Jumat (28/10/2022).
Acara itu serangkaian Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2022 dengan tema “Inklusi Keuangan Meningkat, Perekonomian Semakin Kuat”.
“Jika inklusi keuangan meningkat maka perekonomian semakin kuat,” katanya sesuai tema BIK 2022.
Saat ini masyarakat terus didorong untuk menggunakan produk dan jasa keuangan.
‘Kami berharap kepada OJK dan industri jasa keuangan di Sumut agar terus mendorong UMKM,” katanya.
Bulan Inklusi Keuangan adalah salah satu Program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
“Namun capaian tidak hanya inklusi tapi harus paham dengan sektor keuangan itu sendiri,’ katanya
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara bersama Industri Jasa Keuangan (IJK) yang tergabung dalam Forum Komunikasi IJK (Forkom IJK) Sumatera Utara kembali menyelenggarakan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2022.
Hal ini dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Sumatera Utara
BIK 2022 dengan tema “Inklusi Keuangan Meningkat, Perekonomian Semakin Kuat”.
Bulan Inklusi Keuangan diadakan untuk meningkatkan pemahaman dan penggunaan masyarakat terhadap produk dan/layanan jasa keuangan.
Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK, Sophia Isabella Wattimena dalam sambutannya mengatakan nasional menargetkan indeks inklusi keuangan 90 persen.
Pada tahun 2019, capaian inklusi keuangan Sumut 93,98 persen dimana literasinya 32 persen.
“Gap antara literasi dan inklusi cukup jauh. Jadi perlu ditingkatkan literasinya ke masyarakat seperti pemahaman tentang pinjaman online,” kata Sophia.
Ia menyebut selama periode Bulan Inklusi Keuangan berlangsung, OJK mendorong seluruh Industri Jasa Keuangan agar dapat menawarkan produk-produk jasa keuangan yang murah, mudah dan terjangkau bagi masyarakat dengan tetap menerapkan market conduct yang baik agar masyarakat terhindar dari hal-hal yang berpotensi merugikan kedepannya.
“Selanjutnya, saya berharap kegiatan Bulan Inklusi Keuangan ini terus dilakukan di seluruh daerah yang ada di Sumatera Utara, sehingga dapat menjangkau dan meningkatkan literasi keuangan seluruh masyarakat, bukan hanya yang berada di perkotaan,” ujar Sophia.
Kepala OJK Regional 5 Sumatera Bagian Utara, Yusup Ansori menyampaikan beberapa apresiasi terkait dengan capaian yang diperoleh Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.
Selain tingkat inklusi yang menempati peringkat dua nasional, TPAKD Provinsi Sumatera Utara Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, yang bertujuan sebagai forum koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah, mencatat berbagai prestasi.
TPAKD Award Tahun 2020 diperoleh Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Langkat serta TPAKD Award Tahun 2021 diterima Provinsi Sumatera Utara dan Kota Tebing Tinggi.
Selain itu, penghargaan Tokoh Inklusi Keuangan yang diterima oleh Walikota Tebing Tinggi pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan tahun 2022.
Capaian lainnya terkait dengan TPAKD Sumatera Utara di Tahun 2022 seperti Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) yang menerima KEJAR Award 2022 sebagai salah satu Provinsi Terbaik dalam implementasi KEJAR dan sudah memiliki rasio kepemilikan rekening oleh pelajar yaitu 87 persen diatas target nasional sebesar 80 persen pada akhir tahun 2022.
Program unggulan lainnya yang dimiliki oleh TPAKD Sumatera Utara adalah One Village One Agent (OVOA) yang bertujuan dalam memperluas akses keuangan dengan menghadirkan minimal 1 Agen Laku Pandai di setiap Desa.
Pada Juni 2022, tercatat sebanyak 5.257 Desa dari 6.110 Desa sudah memiliki Agen Laku Pandai atau dengan kata lain capaiannya sudah 86,04 persen.
Pada September 2022, terdapat penambahan sejumlah 484 Desa atau dengan kata lain terjadi peningkatan 7,92 persen sehingga capaian dari One Village One Agent di Sumatera Utara sudah mencapai 93,96 persen.
Peningkatan tersebut didominasi oleh desa di Kepulauan Nias, yang ditandai dengan pertumbuhan rekening dana pihak ketiga (DPK) bank umum di wilayah tersebut sebesar 19,58 persen yoy.
“Hal ini sejalan dengan target TPAKD yaitu untuk memperluas akses keuangan,” katanya.
Rangkaian kegiatan BIK Pasar Keuangan Rakyat 2022 terdiri dari financial expo yang diisi oleh 48 booth terdiri dari berbagai IJK dari Perbankan, Pasar Modal,
Perasuransian, Multifinance dan Pergadaian.
Pada kegiatan tersebut, diadakan penyerahan simbolis produk keuangan, penyerahan simbolis pemberian CSR, peluncuran Sarana Informasi Mobil Literasi dan Inklusi Keuangan (SiMOLEK) dan peluncuran website TPAKD Provinsi Sumatera Utara.
Selain itu, juga diadakan charity (medical checkup dan donor darah), pameran produk/layanan jasa keuangan dan UMKM, serta kampanye program literasi dan inklusi keuangan mengenai business matching, perbankan dan lembaga pembiayaan.
Sebagai informasi, inklusi keuangan merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk memberikan kemudahan akses keuangan bagi masyarakat.
“Inklusi keuangan berperan dalam pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan dan memajukan perekonomian,” ungkapnya.
Informasi mengenai daftar Perusahaan Fintech P2P Lending (Pinjaman Online) yang telah memiliki izin usaha dan tanda terdaftar dari OJK dapat diakses melalui situs OJK di www.ojk.go.id.
OJK juga telah menyediakan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018.
Layanan ini dapat diakses secara online melalui www.kontak157.ojk.go.id ataupun melalui hotline 157.
Pasar Keuangan Rakyat itu berlangsung 28-30 Oktober 2022 dengan banyak acara seperti lomba mewarnai, Kids model, Tens model, dance, photo sampai K-Pop Idol.
Di acara itu sejumlah perbankan dan Industri Jasa Keuangan (IJK) menawarkan produknya.
UMKM binaan perbankan dan IJK juga turut menjual produknya di sana, termasuk UMKM binaan Bank Indonesia. (wie)
