BATUBARA (Berita): Pemerintah Kabupaten Batubara meraih juara 2 kategori Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Teraktif pada kawasan sisi batas labuhan Rabu (22/5/2024).
Kepala Bidang Informasi Komunikasi dan Publikasi (IKP) Pemkab Batubara Rizki Harahap mengatakan penghargaan diberikan langsung Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Pematangsiantar Muqorobin kepada Penjabat (Pj) Bupati Batubara Nizhamul, SE MM pada acara High Level Meeting TPID dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Ballroom Hotel JW Marriot, Medan.
Pj Bupati Batubara menyampaikan Kabupaten Batubara merupakan daerah Non Indeks Harga Konsumen (IHK) yang penilaiannya berdasarkan Indeks Perkembangan Harga (IPH).
Indeks inflasinya mengacu kepada daerah lain yang memiliki kesamaan pola konsumsi masyarakatnya yaitu kota Pematangsiantar dalam merujuk angka inflasi.
Data rilis 2 Mei 2024 Badan Pusat Statistik (BPS) Pematangsiantar, angka inflasi Kabupaten Batubara Maret 2024 sebesar 3,92 persen, lebih tinggi bila dibanding target inflasi nasional yakni 2,5 ± 1 persen.
Sedangkan nilai indeks perkembangan harga (IPH) dalam kurun waktu Januari hingga Mei 2024.vMinggu ke-II Maret merupakan periode tertinggi IPH Kabupaten Batubara sebesar 3,54 bertepatan momen masuknya bulan suci Ramadhan kenaikan harga beberapa komoditas akibat peningkatan pola konsumsi masyarakat.
Nizhamul menambahkan ada beberapa upaya seperti rapat pengendalian inflasi setiap hari Senin, gerakan pangan murah dengan operasi pasar, pelaksanaan sidak pasar dan kilang padi, penjajakan kerja sama antar daerah, kerja sama dengan Bulog Cabang Kisaran dalam gerakan pangan murah, pendataan harga komoditas pokok dan pelaporan serta money inflasi.
Selain itu, katanya, hilirisasi cabai merah, bantuan ternak ayam, pemanfaatan lahan pekarangan bersama PKK, pemberian bantuan benih padi, pupuk, alsintan, penyusunan neraca pangan, penyusunan Perbup cadangan pangan pemerintah .
Untuk percepatan digitalisasi, dalam hal ini Pemkab Batubara yang tergabung didalam TP2DD telah membuat dan mengembangkan alat/sistem informasi tata kelola perpajakan dan perekaman data transaksi wajib pajak berbasis digital dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah.
Diantara nya e-simpada (Eletronik Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah), E-PBB (Eletronik Pajak Bumi dan Bangunan), E-BPHTB (Eletronik Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan), Tapping Box (Perekam Data Transaksi Online).
Pemerintah Kabupaten Batubara terus mendorong perluasan elektronifikasi dengan memanfaatkan kanal pembayaran Advance (Fintech, E-Commerce, Ritel) di seluruh transaksi penerima.
Bisa dilihat pada semester I tahun 2023 sebesar 90,60 persen dan semester II tahun 2023 sebesar 92,70 persen. Penerimaan non tunai melalui kanal-kanal pembayaran berdasarkan realisasi tahun 2023 sebanyak 75,17 persen.
.Sedangkan Kepala Perwakilan BI Pematangsiantar Muqorobin dalam sambutannya menyampaikan ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan dalam pengendalian inflasi.
Langkah-langkah extra effort dalam pengendalian Inflasi daerah seperti melaksanakan operasi pasar murah, sidak pasar, memastikan keterjangkauan harga yang melibatkan semua stakeholder.
“Menyusun neraca komoditas pangan strategis, memperluas kerjasama daerah serta menjalin komunikasi yang efektif dan kolaborasi pada berbagai pihak,” kata Muqorobin. (als).
