MEDAN (Berita): Belakangan ini, aspirasi pemekaran Pantai Barat Mandailing dari kabupaten induk Mandailing Natal makin bergema, sedangkan Bupati Madina HM Jafar Sukhairi Nasution mendukung. Oke.
Beberapa menit setelah tayang ‘Semoga Terwujud Pantai Barat Di Akhir Pemerintahan Jokowi’, Jumat (3/2), mantan Wakil Ketua DPRD Sumut Yasyir Ridho Loebis bereaksi.
“Kita setuju dimekarkan, untuk percepatan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat,” ujar politisi Partai Golkar ini melalui saluran telepon seluler kepada waspada.id dan beritasore.co.id di Medan.
Yasyir Ridho Loebis mengingatkan, jangan lupa: ada juga pembangunan dilakukan pemerintah provinsi di sana, pembangunan jalan di Pantai Barat Madina: Batangnatal, Natal dan Batahan, misalnya.
“Iya kan, proyek multiyears yang dipelopori Gubsu Edy Rahmayadi,” ujar Yasyir Ridho Loebis. Soal pembangunan di daerah itu, kata dia, Pemkab Madina yang lebih tahu.
Sedangkan Bupati HM Jafar Sukhairi Nasution mengatakan, dia selaku kepala Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal saat ini terus mengikuti proses perkembangan usulan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Pantai Barat yang merupakan usulan pemekaran induk Kab. Madina, yang pernah diusulkan di masa pemerintahan sebelumnya.
“Kami tetap pantau prosesnya dan perkembangannya, termasuk regulasinya, kan, berkasnya sudah di DPR RI, jadi pada dasarnya kita mendukung pembentukan DOB Pantai Barat,” ungkap bupati seperti dilansir Madina Pos, belum lama ini.
Sukhairi juga menjelaskan telah memerintahkan Camat Natal untuk tetap menjaga aset pertapakan fasilitas umum untuk kantor bupati dan fasilitas lainnya di Kec. Natal yang akan direncanakan sebagai ibu kota kabupaten nantinya.
“Kita, [Pemkab Madina], sudah menerima hibah dari tokoh masyarakat, itu menjadi bagian dari rencana awal pemekaran ini seperti pertapakan kantor bupati 18,4 Ha di Bukit Bandera dan sebagainya,” ujar bupati.
“Fasilitas rencana pertapakan kantor bupati sudah ada dan itu tetap kita awasi, jadi sanak kami nggak usah ragu, saya ini anak boru kalau menurut adat di Pesisir Pantai Barat, yang jelas perkembangannya tetap kita pantau,” ungkapnya.
Sukhairi juga menepis adanya ketimpangan alokasi pembangunan bagi wilayah Pantai Barat.
“Terimakasih masukan sanak famili kami dari wilayah Pantai Barat, kami tetap berusaha melakukan konsep pembagian alokasi anggaran yang adil bagi seluruh wilayah di Kabupaten Madina, jadi tidak ada yang pilih kasih, semua berdasarkan pertimbangan yang baik,” ujarnya.
Namun, lanjutnya, anggaran kita terbatas untuk dapat membenahi keseluruhan secara serentak.
“Itu aja, namun yakinlah semua usulan masuk dalam skala prioritas kita di Pemerintahan Kabupaten Madina.”
Untuk 2023, lanjut bupati, nanti ada 12 paket pembangunan di wilayah Pantai Barat bersumber dari APBD Madina.
“Kemudian, kita juga mengusulkan melalui anggaran BKP juga beberapa titik diperuntukkan di wilayah Pantai Barat serta program lainnya,” ujar bupati juga Ketua DPW PKB Sumut ini. (irh)
