MEDAN (Berita): Dengan adanya kemajuan teknologi dan media sosial, tantangan untuk menangkal berita hoax semakin besar.
Hal ini akan sangat mempengaruhi proses demokrasi dan keputusan masyarakat dalam memilih calon pemimpin.
“Untuk mengatasi permasalahan ini, langkah-langkah tangkal berita hoax perlu segera diambil, dibutuhkan edukasi yang lebih masif kepada masyarakat tentang cara mengenali berita hoax,” kata Meutya Hafid, Ketua Komisi I DPR RI Rabu (13/3/2024).
Masalah terkait hoax ini juga pernah diungkapkan Meutya pada seminar Literasi Digital bertajuk “Tangkal Berita Hoaks pada Pemilu 2024” di Medan awal Januari 2024.
“Masyarakat perlu memahami tentang bagaimana melakukan pengecekan fakta dan keaslian berita sebelum menyebarkannya ke orang lain,” kata Meutya.
Selain itu, tambahnya, media massa dan media sosial juga perlu bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi, tidak hanya memikirkan popularitas atau keuntungan semata.
Meutya Hafid juga berharap, dengan adanya informasi yang benar, diharapkan masyarakat dapat lebih cerdas dalam menyikapi isu-isu politik yang muncul menjelang dan pasca Pemilu 2024.
“Di tengah arus informasi yang begitu cepat dan jumlahnya yang begitu besar, tangkal berita hoax pada pemilu 2024 bukanlah tugas yang mudah,” ucapnya.
Namun, dengan adanya upaya bersama antara pemerintah, lembaga independen, serta masyarakat, diharapkan permasalahan ini dapat diminimalisir. “Pemilihan umum yang adil dan demokratis dapat terwujud jika berita hoax berhasil ditangkal dengan efektif,” jelasnya.
Seorang Influencer dan Content Creator, Sylvi Dhea Angesti juga mengatakan Pemilu 2024 merupakan momen yang sangat penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia.
Pada Pemilu yang digelar 14 Pebruari 2024, pemerintah juga meningkatkan pengawasan terhadap konten-konten yang tersebar di media sosial. Kebijakan yang ketat perlu diberlakukan terhadap pihak-pihak yang dengan sengaja menyebarkan berita palsu atau hoax.
“Sanksi yang tegas perlu diterapkan sebagai bentuk efek jera dan menjadi pelajaran bagi yang lain,” ucapnya.
Tidak hanya itu, jelas Sylvi, peran lembaga independen dalam memeriksa kebenaran berita dan fakta-fakta politik juga perlu ditingkatkan.
“Lembaga ini akan membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi yang valid dan berimbang,” tambahnya.(wie)
