MEDAN (Berita): Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara (Sumut) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penetapan Standar Pelayanan Publik (SPP) pada Pelayanan Statistik Terpadu (PST).
FGD itu menghadirkan anggota DPRD Sumut, dosen dan mahasiswa di Ruang Vicon Lantai 3 BPS Sumut, Jumat (17/3/2023).
Ketua Tim Fungsi IPDS Fadjar Wahyu Tridjono mengungkapkan FGD ini merupakan amanat PermenPAN-RB No.15 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa review untuk standar pelayanan publik maksimal adalah satu tahun sekali, sementara untuk evaluasinya maksimal tiga ahun sekali.
“Sehingga untuk menentukan standar kepada publik harus melakukan FGD untuk memperoleh masukan, apakah pelayanan yang diberikan BPS Sumut sesuai standar,” jelas dia.
Selain itu, juga merupakan amanat UU No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, bahwa setiap unit pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanannya terhadap setiap jenis pelayanan yang diberikan.
Fadjar juga menjelaskan dalam melaksanakan pelayanan BPS Sumut memberikan banyak data yang bisa didapat dengan banyak cara. Di antaranya langsung di perpustakaan serta pelayanan statistik terpadu (PST).
“Data yang kita sediakan cetak dan digital. Dan kini yang paling disukai dalam bentuk digital. Namun demikian dalam bentuk hard copy akan tetap kita simpan,” katanya.
Selain itu, sambungnya, melalui layanan chat. Langkah ini, menurut dia, cukup membantu pengguna data berdiskusi tentang statistik. “Bisa chat online, telepon, atau bisa datang ke BPS juga untuk mendapatkan data,” terangnya.
Dalam kegiatan dia juga mengungkapkan berdasarkan aturan dan kebijakan yang dikeuarkan BPS, ada tiga cara untuk mendapatkan data BPS. Yakni Layanan Data yang berbayar, dengan pembayaran nol rupiah dan gratis.
“Jadi kita juga melakukan penjualan data, walaupun harganya ada yang nol rupiah. Data mikro yang dijual bisa nol rupiah, jika mendapatkan rekomendasi dari perguruan tinggi,” terangnya.
Dia menjelaskan, layanan data berbayar adalah layanan data BPS yang memberlakukan tarif pada produk BPS.
Layanan berbayar ini didasarkan kepada Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada BPS.
Sedangkan, layanan nol rupiah dapat diberikan terhadap pihak tertentu atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, untuk penjualan publikasi cetakan, publikasi elektronik/softcopy, data mikro atau peta wilayah jerha statistik yang peruntukkannya tidak bersifat komersial.
Melalui layanan ini, warga buka mendapatkan informasi dan data, di mana layanan akan buka pukul 08.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB. Sama dengan jam operasional layanan Live chat BPS.
Selain itu, sambung dia, BPS Sumut juga juga buat survei kebutuhan data. Di mana berdasarkan hasil survei, Indeks Kebutuhan Konsumen (IKK) dari tahun ke tahun meningkat.
Tahun 2021 IKK 90,26 meningkat menjadi 95,32 di tahun 2022. Jumlah pengunjung juga meningkat. Tahun 2022 menjadi 187.181 pengunjung, dari tahun 2021 sebanyak 182.823.
Sementara Anggota DPRD Sumut Ahmad Darwis mengungkapkan hingga kini melihat masih banyak, mahasiswa yang membutuhkan data terkait aktivitas perkuliahan.
Mereka masih kesulitan dalam mencari data. Apakah mahasiswa yang belum tahu cara mendapatkan data atau BPS yang belum memberikan sosialisasi.
Atau mereka yang kurang mengerti. Makanya BPS perlu melakukan sosialisasi lebih massif,” kata Ahmad Darwis. (wie)
