KABUL (Berita): Perdana Menteri Taliban, Mohammad Hassan Akhund, pada Rabu (19/01/2022) mengajak negara-negara Muslim untuk menjadi yang pertama mengakui secara resmi pemerintahaan yang baru berkuasa di Afghanistan sejak Agustus lalu.
Hingga kini, belum ada satu negara pun yang mengakui pemerintahan kelompok Taliban di Afghanistan, dan seluruh negara di dunia hingga kini masih menunggu bagaimana Taliban yang sering disebut sebagai kelompok penganut Islam garis keras akan mengatur negara itu.
Meski kelompok Taliban telah berjanji untuk lebih melonggarkan aturan mereka terutama terkait hukum syariat dalam memerintah Afghanistan, kaum perempuan tetap tidak dilibatkan dalam banyak posisi di jajaran pegawai pemerintahan, serta sejumlah sekolah untuk kaum perempuan masih di larang.
“Saya menyeru negara-negara Muslim untuk menjadi yang pertama dan mangkui kami secara resmi. Maka (dengan itu) saya harap kami bisa berkembang dengan cepat,” Akhund mengatakan dalam sebuah konferensi di Kabul dengan merujuk pada krisis ekonomi yang sangat parah di Afghanistan.
“Kami tidak menginginkan bantuan semua pihak. Kami tidak ingin itu untuk para pejabat, kami (hanya) ingin itu untuk warga penduduk kami,” ujar Akhund, sambil menambahkan bahwa Taliban telah memenuhi semua persyaratan yang dibutuhkan dengan memperbaiki perdamaian dan keamanan di negara itu.
Lembaga bantuan independen Afghanistan (hingga saat ini) tengah menghadapi bencana krisis kemanusian, yang diperparah dengan pengambil-alihan pemerintahan oleh kelompok Taliban sejak Agustus lalu ketika negara-negara Barat membekukan bantuan internasional dan akses bagi sejumlah aset milik Afghanistan yang ada di luar negeri.
Lapangan pekerjaan semakin sulit, dan banyak pegawai pemerintahan belum mendapat gaji selama beberapa bulan, di negara yang hampir sepenuhnya bergantung pada bantuan asing di bawah pemerintahan yang sebelumnya didukung Amerika Serikat.
Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) telah memperingatkan bahwa setengah dari populasi di negara itu tengah terancam kekurangan bahan pangan.
Negara-negara di dunia tengah dihadapkan tugas rumit untuk menghubungkan bantuan ke Afghanistan tanpa bersinggungan dengan pihak yang sekarang berkuasa di negara tersebut termasuk Akhund karena termasuk dalam daftar orang yang dikenai sanksi internasional.
Bulan lalu, sebuah pertemuan khusus yang diadakan oleh 57 delegasi anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) menolak mengakui secara resmi pemerintahan kelompok Taliban, dan Menteri Luar Negeri Afghanistan bentukan Taliban yang ikut dalam acara itu sempat dikucilkan dalam acara foto bersama dalam acara.
Namun OKI berjanji akan berkerjasama dengan lembaga PBB untuk mencoba membuka aset milik negara Afghanistan yang dibekukan yang bernilai ratusan juta dolar AS.
Pakistan, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab merupakan tiga negara yang mengakui pemerintahan Taliban sebelumnya. (Nst/AFP/rzl)
