MEDAN (Berita): Pembentukan Kabupaten Pantai Barat Mandailing sebagai pemekaran dari Kabupaten Mandailing Natal, didoakan sekaligus diharap terwujud dalam waktu dekat.
“Semoga di akhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo berkenan membuka moratorium pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di negeri ini. Aamiin yaa robbal alamiin,” ujar Riswan, SE, tokoh Pantai Barat, melalui FB, Jumat (3/2).
Waspada.id dan beritasore.co.id sempat mengikuti percakapan melalui FB milik Riswan Chadrin, dia gambarkan, pembentukan Kab. Pantai Barat sudah melewati perjalanan panjang.
“Ini, asa yang belum tercapai,” ujar Riswan, birokrat yang sudah malang melintang di Pemko Medan dan Pemprovsu.
Bahkan, pada sembilan tahun lalu (3 Februari 2014), Riswan sudah menulis lewat FB. Dikatakan, pada rapat kerja antara Komisi II dengan Mendagri, Menkumham, Menkeu dan DPD RI 3 Februari 2014.
Nah, pada waktu itu telah disahkan jadwal dan mekanisme pembahasan 65 RUU tentang pembentukan DOB, antaralain telah ditetapkan sidang paripurna pengambilan keputusan pembentukan DOB 6 Maret 2014.
FB Riswan Chadrin dibanjiri komentar, yang umumnya sama. Mereka mengiginkan terwujudnya Kab. Pantai Barat Mandailing di akhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Riswan pengen jumpa membicarakan lebih lanjut tentang Pantai Barat. “Yokklah, kita ngopi dulu, jangan berangkat dulu ke Panyabungan,” ujarnya lewat FB kepada waspada.id dan beritasore.co.id sedang berada di Medan.
Sebelumnya, sejumlah tokoh Pantai Barat menyampaikan keinginan agar pemerintah pusat membuka moratorium pembentukan DOB di negeri ini.
Eksploitasi SDA
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Madina Arsidin Batubara mengatakan, seolah-olah, kabupaten induk Madina hanya mau manisnya saja dari wilayah Pantai Barat, seperti kesan eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alamnya (SDA).
Dikatakan, pemekaran Pantai Barat sudah selesai. Hanya saja, kata dia, butuh kesabaran kita semua, sembari berdoa agar pemerintah pusat segera mewujudkannya.
Arsidin Batubara mengimbau dan mendorong, agar para pemangku kepentingan pembangunan supaya lebih “memanusiakan manusia” dalam kebijakan pembangunan.
“Itu, ditandai dengan perbaikan insfrastruktur dasar yang memadai, sehingga arus barang dan jasa tidak terhadap oleh suasana dan keadaan seperti cuaca alam yang melanda akhir-akhir ini,” kata Wakil Ketua DPD Partai Golkar Madina.
Sehingga, lanjut Arsidin Batubara, nampaklah ketidakberesan itu sehingga pembangunan “memanusiakan-manusia” itu sangat jauh kesannya.
Kurang Diperhatikan
Wakil Ketua DPRD Madina periode 2004-2009 dari Fraksi PBR (Partai Bintang Reformasi), Aflan Qadafi Nasution, mengungkapkan, Pantai Barat Mandailing Natal menjadi daerah potensial tapi dinilai kurang diperhatikan.
“Jalan kabupaten penghubung kampung Kapas-Batusondat perbatasan dengan Sumatera Barat sudah ada. Badan jalan sudah ditumbuhi kayu hutan seolah jalan tidak pernah dijamah manusia,” katanya.
Dikatakan, jalan tersebut dibuka 1994 semasa Tapsel. Setelah pemekaran Madina 2004 semasa Bupati Amru Daulay, kata dia, diadakan peningkatan jalan berbentuk penyertuan dan jembatan beton dan jembatan kayu gelagar besi, namun sekarang sudah hancur dan sudah tidak kelihatan lagi.
Penyumbang APBN
Ali Anapiah, mantan anggota DPRD Madina dua periode 2004-2009 dan 2009- 2014 dari PDI Perjuangan, menyampaikan komentar sangat mengejutkan.
“Wayah Pantai Barat dari dulu penyumbang terbesar APBN melalui hasil hutan yaitu loh diekspor dan dikirim memenuhi kebutuhan dalam negeri seperti ke Surabaya, Medan, Padang dan lain-lain,” ujarnya.
Dia mengungkapkan, seiring berlalunya waktu setelah hutannya habis, lalu berubah menjadi tanaman sawit dikuasai perusahaan lokal dan nasional.
“Jalan-jalan merupakan urat nadi perekonomian masyarakat justru tidak mendapat perhatian dari pemerintah,” ujar Ali Anapiah.
Dijelaskan, dengan penghasil sawit setiap bulan telah berkontribusi ke APBN melalui pajak ditetapkan pemerintah.
Namun, lanjutnya, kontribusi daerah Pantai Barat Mandailing Natal terhadap pendapatan negara sangat tidak seimbang dengan pembangunan di Pantai Barat.
Dari sektor pembangunan infrastruktur sarana prasarana jalan masyarakat Pantai Barat, kata dia, tidak obahnya seperti masyarakat Papua yang hasil buminya diambil tetapi pembangunan diabaikan.
Selaku putra daerah Pantai Barat, dia meminta kepada pemerintah pusat agar secepatnya membuka moratorium pemekaran daerah dan memekarkan calon kabupaten Pantai Barat Mandailing dari kabupaten induk Kab. Mandailing Natal. (irh)
