MEDAN (Berita Sore): Ketua Komisi I DPRD Medan, Rudiyanto Simangunsong SPdI minta Pemerintah Kota Medan dan seluruh perangkatnya untuk menerapkan payung hukum Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan No 9/2017 tentang Pedoman Pembentukan Lingkungan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan. Sehingga, setiap pergantian Kepling tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Rudianto Simangunsong (foto) kepada wartawan di Medan, Rabu (5/1) menyikapi pergantian Kepling di Medan yang sering menimbulkan masalah.
“Kami (Komisi I) meminta kepada pihak terkait di Pemko Medan seperti Lurah dan Sekcam sebagai pelaksana proses pemilihan Kepling untuk dapat menjalankan Peraturan daerah dan Peraturan Walikota/Perwak tentang Kepling seutuhnya,” pinta Rudianto asal Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Medan itu.
Menurut Rudianto mantan anggota DPRD Tanjungbalai itu, persoalan pemilihan Kepling di beberapa tempat yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Maka kr depannya, perlu pelaksanaan dilaksanakan secara transfaran.
“Kami juga meminta pelaksanaan ini dilakukan secara transparan, terbuka dan profesional. Tidak boleh ada kepentingan pribadi atau mungkin institusi untuk pemilihan Kepling di Kota Medan,” tegas nya seraya mengatakan apalagi misalnya ada diduga bunyi-bunyi nilai rupiah dari pemilihan Kepala Lingkungan.
Dalam persoalan ini, pihaknya juga menerima banyak keluhan dari masyarakat salah satunya terkait transfaransi dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. “Kami menerima banyak keluhan dari warga dilingkungan mengenai hal ini, semisal ketidak terbukaan informasi, diduga ada permainan uang dari jabatan tersebut, kepentingan organisasi atau partai dan lainnya,” terangnya.
Untuk itu, pihaknya meminta Wali Kota Medan untuk turun tangan menyelesaikan persoalan ini. “Kami berpikir saudara Wali Kota perlu untuk turun tangan mengawasi perjalanan pemilihan Kepling di Kota Medan. Lurah & Sekcam yang dalam pelaksanaan pemilihan Kepling terjadi kehebohan di tengah-tengah warga bolehlah saudara Walikota membina aparatur,” desaknya.
Penasihat Fraksi PKS DPRD Medan ini mewanti-wanti persoalan ini bisa menjadi persoalan serius bagi Pemko Medan di bawah pemerintahan Muhammad Bobby Afif Nasution.
“Kekacauan pemilihan Kepling ini bisa jadi akan menurunkan kredibilitas saudara Wali Kota jika tidak diselesaikan dengan segera,” tegasnya.
Diketahui, persoalan pemilihan Kepala Lingkungan (Kepling) di Kota Medan masih manjadi masalah dibeberapa tempat. Meski Pemko Medan sudah memiliki payung hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan No.9/2017 tentang Pedoman Pembentukan Lingkungan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan, namun produk hukum tersebut belum memberikan efek yang berarti di masyarakat.
Dugaan Kecurangan Di Amplas
Akhir akhir ini ramai diberitakan, Dua calon Kepala Lingkungan (Kepling) di Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas, Fitriani Harahap dan Desnila Ariani meminta agar Walikota Medan Bobby Nasution mendatangi Kantor Camat Medan Amplas.
Mereka menilai ada dugaan kecurangan yang dilakukan pihak panitia pemilihan Kepling yang dibuka di Kantor Kelurahan masing-masing yang dimotori oknum Camat Medan Amplas.
Fitriani Harahap mantan Kepling V dan Desnila Ariani mantan Kepling VI, Kelurahan Sitirejo II yang kembali ikut bertarung untuk menjadi orang nomor satu di lingkungannya, menilai panitia tidak transparan dan diduga ada ‘kongkalikong’ dengan calon-calon Kepling lainnya. (mz)
