PALAS (Berita) : Konflik lahan yang telah berlangsung lama dan berulang antara warga dengan pihak perusahaan PT. Sumatera Silva Lestari dan PT Sumatera Riang Lestari (SRL) tidak kunjung ada solusi maupun penyelesaian dari Eksekutif serta Legislatif Palas.
Informasi dihimpun, bentrok warga Sihornop Aek Nabara Barumun dan PT SSL kembali pecah sejak, Kamis 28 hingga Sabtu 30 Oktober 2021 yang mengakibatkan jatuhnya 1 korban jiwa dan kerugian lainnya dari kedua belah pihak.
“Eksekutif dan legislatif dinilai tak berdaya bagai macan ompong yang tak mampu menyelesaikan konflik lahan korporasi dengan masyarakat,” kata Direktur Lingkar Studi Pembangunan (LSP) Sumatera Utara, Ansor Harahap, Senin (1/11).
Ansor menuturkan, Pemda dan DPRD yang seharusnya menengahi dan menyelesaikan persoalan konflik warga dan perusahaan ternyata jauh panggang dari api.
Sebab, dinilai tidak pernah serius dan fokus mengurusi persoalan-persoalan besar di Palas hingga tak ada satupun yang tuntas.
Kondisi itu dinilai akibat empati dan moralitas legislatif dan eksekutif begitu rendah. Sehingga langkah-langkah yang dijalankan selama ini hanya sebatas menanggapi atau memadamkan sementara gejolak konflik yang terjadi.
Terlebih, diduga oknum DPRD dan Pejabat Eksekutif ambil bagian lahan di wilayah konsesi PT SRL/SSL.
Bila ini benar adanya, maka dipastikan persoalan semakin rumit dan sulit adanya penyelesaian yang berpihak kepada masyarakat.
Kita menduga kuat Eksekutif dan Legislatif selama ini tidak mempunyai data dan peta konflik lahan yang memadai. Sehingga upaya pemerintah terkesan sporadis saja.
“Ini menunjukkan betapa DPRD dan Pemkab gagal mengurus Palas. Sarana yang ada di DPRD tidak bermanfaat dalam mengurai persoalan yang dihadapi masyarakat,” tegas Ansor.
Ditambahkannya, ia sangat prihatin atas sikap DPRD dan Pemkab Palas yang seolah tidak punya beban yang tinggi terhadap berbagai persoalan yang ada. Sehingga yang terjadi selama ini pemerintahan berjalan apa adanya.
Parahnya kata Ansor Harahap, masih ada oknum anggota DPRD yang layaknya seperti sampah tidak berguna. Sebab, nihilnya moralitas dan tanggungjawab terhadap rakyat.
“Tidak ada peristiwa yang membuat hati mereka terketuk, karena dinilai hati sudah membeku di tengah banyak isu yang terjadi di daerah ini,”cetusnya.
Sementara itu, sesuai pernyataan pihak SSL di media yang mengungkapkan perusahaan hanya menguasai lebih kurang 6.900 hektar dari 33.393 hektare lahan dan selebihnya dikuasai pihak lain, termasuk korporasi perkebunan kelapa sawit.
Ansor Harahap, menilai PT SSL sangat arogan dan tidak punya hati nurani atas dugaan perusakan tanaman kelapa sawit yang ditanami warga untuk keberlangsungan hidup keluarganya.
“Kenapa pihak perusahaan tidak mengolah lahan kosong lainnya dalam konsesi, kenapa harus yang sudah ditanami warga jika pun benar dalam area konsesi,” sebutnya.
Ansor mengungkapkan, sudah seharusnya kehadiran perusahaan di daerah ini memberikan manfaat utamanya bagi masyarakat.
Jangan sebaliknya kehadiran PT SSL dan PT SRL diduga sebagai pembawa konflik di daerah ini. (tio)
