LANGSA (Berita): Nasir Djamil Anggota Komisi III DPR RI dan Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin minta Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh segera memeriksa direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Keumunieng Langsa yang diduga oleh Aliansi Aktivis Merdeka (Alaska) sebagai lumbung Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di daerah itu.
“Kita meminta Kejati untuk tidak diam terhadap kasus adanya dugaan KKN di tubuh Badan Usaha Milik Daerah PDAM Langsa.
Seharusnya ini menjadi atensi khusus Kejaksaan terkait keluhan masyarakat banyak di Kota Langsa,” ujar Safaruddin kepada beritasore.co.id melalui telepon seluler menyahuti kegelisahan masyarakat terhadap buruknya pelayanan PDAM Langsa, Senin (06/03/2023).
Persoalan PDAM di Langsa menjadi pembicaraan hangat dari berbagai kalangan.
“Karna ini sudah menjadi hajat orang banyak, apa lagi menyangkut kebutuhan air bersih dan adanya dugaan KKN yang meresahkan masyarakat. Kejaksaan hendaknya merespon dengan cepat,” katanya.
Senada dikatakan Nasir Djamil, jika benar laporan masyarakat pelanggan PDAM Langsa terkait adanya praktik KKN, maka pihak penegak hukum di Langsa dalam hal ini Kapolres dan Kejaksaan tidak boleh diam terkait keresahan itu.
APH ( Aparat Penegak Hukum ) Harus turun melakukan penyelidikan untuk mencari kebenaran terhadap dugaan KKN tersebut.
Apalagi kita tahu Pj Walikota Langsa sedang melakukan perbaikan ekonomi masyarakat melalui pembangunan, jangan sampai program Pj Walikota terganggu karena nimimnya kepercayaan publik,” paparnya.
Ia mengajak seluruh elemen agar mendukung program pemerintah daerah untuk mensejahterahkan masyarakat melalui perbaikan ekonomi, pembangunan dan tatakelola pemerintahan yang baik.
Penegak Hukum harus gerak cepat jangan diam, kalau penegak hukum diam, bagaimana nanti hidup masyarakat semakin tidak tenang. kata politikus PKS itu.
Sementara, masyarat di Kota Langsa terus mengeluhkan buruknya pelayanan PDAM Langsa.
Airnya berlumpur dan sangat tidak layak untuk digunakan. Kondisi seperti ini sudah bertahun-tahun kita alami, tutur Yusuf (56), salah seorang warga di Kota Langsa.
Seperti kita ketahui, padahal pemerintah daerah selalu memberikan penyertaan modal kepada PDAM Langsa.
Namun dana habis puluhan miliar tak berdampak apapun terhadap perbaikan pelayanan kepada pelanggan.
“Kita juga mendengar adik-adik pemuda yang tergabung dalam Alaska saat melakukan aksi unjuk rasa menyebut tingginya kebutuhan pegawai di PDAM Langsa hingga mencapai delapan milyar lebih setiap tahunnya dan diduga tertutupnya proses penerimaan karyawan di perusahaan daerah itu,” imbuhnya.( epa ).
