BINJAI( Berita) : Rizki Mardhatillah yang pernah menjabat Ketua Forum Mahasiswa Sumatera Utara (FORMASU) Banda Aceh, Senin (29/9), menilai kebijakan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution yang mewajibkan kendaraan plat luar Sumut harus menggunakan plat BK saat melintas di wilayah Sumut, tidak memiliki dasar regulasi yang jelas, hanya merepotkan masyarakat.
“Kita masih satu bumi NKRI, tidak seharusnya ada kebijakan yang membatasi mobilitas masyarakat, lagi pula tidak ada lex spesialis soal itu”, tegas Rizki.
Dan bagaimana pula jika kenderaan dari daerah Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah yang juga tidak menggunakan kode tanda nomor kenderaan BK, padahal itu wilayah Sumatera Utara.
Rizki juga menyoroti kebijakan ini tidak efektif dalam meningkatkan pendapatan daerah. “Masih banyak oknum yang tidak menyalurkan kewajibannya untuk meningkatkan pendapatan daerah, seharusnya Gubsu fokus pada penertiban sektor lain, yang lebih effektif dan tidak membuat repot rakyat, harus punya inovasi yang positip,” katanya.
Menutut Rizki Gubsu lebih baik fokus pada pemerataan pembangunan di Sumatera Utara dan meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor-sektor lain yang lebih efektif.
“Urus aja pemerataan pembangunan di Sumut, soal pendapatan daerah masih banyak yang bisa digali dan diserap, dengan catatan jangan membuat susah rakyat,” ucapnya.
Kebijakan ini telah menimbulkan banyak polemik di masyarakat, dan Rizki berharap Gubsu dapat mempertimbangkan kembali kebijakan ini demi kepentingan masyarakat luas.”
Kita harus mempertimbangkan dengan bijak, bagaimana kenderaan milik warga Sumut yang menggunakan plat BK di Banda Aceh, Jogyakarta, Sumatera Barat, dan daerah lainnya dipergunakan mahasiswa yang menjalani pendidikan di daerah itu. Yang penting ujar Rizki,” nomor tanda kenderaan itu tidak palsu .”.( RR)
