MEDAN ( Berita ) : Indonesia harus menjadi Negara yang berada di garda terdepan membela Etnis Uighur, yang selama ini diperlakukan sangat kejam oleh pemerintah China.
Kerjasama Indonesia – China yang harmonis selama ini harus bisa dimanfaatkan untuk membantu Etnis Uighur.
Pandangan itu disampaikan Pengamat Hukum Internasonal Universitas Sumatera Utara (USU) Prof. Suhaidi, Senin (22/3).
Dia menanggapi tentang pembantaian besar-besaran pemerintah China terhadap muslim Uighur, dengan maksud memusnahkan atau membuat mereka punah.
Disampaikan Prof. Suhaidi, dunia tidak boleh menutup mata dalam permasalahan ini, terlebih Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia. “Indonesia harus garda terdepan menyuarakan persoalan ini.
Mata dunia harus dibuka untuk melihat pelanggaran berat HAM China terhadap etnis Uighur,” katanya.
Menurut Suhaidi, momen kerja sama Indonesia – China dalam bidang perdagangan dan investasi yang saat ini lagi‘ mesra-mesranya’, perlu dimanfaatkan Indonesia untuk menekan pemerintah China agar menghentikan pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur.
Dia mengakui, segala persoalan jika dikaitkan dengan politik, memang tidak semudah membalikkan tangan, butuh pemikiran dan analisis yang serius.
Namun, jika dalam kerjasama perdagangan dan investasi Indonesia-China yang diuntungkan China, maka momen ini harus digunakan Indonesia sedikit menekan China guna menyelamatkan Muslim Uighur.
“Sebaliknya, jika kerja sama dengan China itu yang diuntungkan Indonesia, maka Indonesia perlu energi lebih melakukan tekanan dengan dasar tersebut,” paparnya.
Namun, sambungnya, sebagai negara muslim terbesar di Indonesia, demi kepentingan lebih luas maka Indonesia dapat meminta China agar kasus Uighur dapat diselesaikan dengan memperhatikan ketentuan HAM.
Pada pripsipnya, dalam situasi apapun, menurut Suhaidi,Indonesia harus melakukan perannya sebagai negara besar danuntuk menjaga kestabilan politik internasional dan nasional,terlebih dalam kasus Uighur ini.
Sebab, sambungnya, posisi Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia, kemudian, kondisi politik nasional Indonesia, di mana mayoritas masyarakat Indonesia mengingkan Indonesia berperan lebih dalam penyelesaian kasus Uighur.
Tak kalah penting, menurut Suhaidi, jika dilihat dari sisi politik Indonesai yang bebas dan aktif.
Maka Indonesia sebaiknya tidak perlu mengkhawatirkan posisi China sebagai salah satu investor terbesar di Indonesia.
Karena dalam hubungan perdagangan dan investasi selalu dengan prinsip saling menguntungkan.
Dia mengatakan, tanpa tekanan negara-negara dunia di PBB tidak terkecuali Indonesia, maka dikhawatirkan China tentu tidak akan mengubah represi HAMnya terhadap Uighur.
”Genosida terhadap etnis Uighur persoalan serius, dunia tidak boleh menutup mata,”katanya
Menurutnya, Indonesia perlu kritis menyikapi pelanggaran HAM yang selama ini dihadapi Muslim di Uighur.
“Penindasan terhadap kelompok Muslim Uighur sangat mencederai rasak emanusiaan dan oleh sebab itu harus segera dihentikan”ujarnya.
Sebelumnya diberitakan,anggota Komisi I DPR RI AlMuzzammil Yusuf mengatakan, apa yang dilakukan pemerintah China terhadap muslim Uighur,sangat tidak patut ditunjukkan di panggung internasional.
Misalnya saja, pernikahan yang dipaksakan, sterilisasi kelahiran, pemerkosaan, penyiksaan hingga pembantaian.
Kemudian juga, memisahkan anak dengan orangtua, dan membangun penjara massa untuk muslim Uighur. (WSP)
