MEDAN (Berita) : Perjuangan untuk membentuk pemerintahan sendiri dan berdaulat guna bisa melindungi, memajukan dan mencerdaskan bangsa sebagaimana ditentukan oleh konstitusi memang mengalami kendala besar karena pemerintah Indonesia menggunakan pendekatan neoliberalistik.
Sebab itu, hak dasar rakyat belum mengacu pada konstitusi berdasarkan UUD 1945.
Karena Ini juga yang menjadi penyebab pemerintah kelabakan menjalankan fungsi negara, ujar Akedemisi Politik dan Sosial Shohibul Ansori Siregar menjawab Berita, Kamis,(18/3) di Medan.
Hak dasar rakyat seperti mendapatkan pelayanan kesehatan gratis pendidikan gratis jaminan pekerjaan kepada warganya, dalam hal ini negara belum hadir dalam memenuhi kewajibannya
Padahal seyogyanya, seperti pelayanan rumah sakit dan pendidikan serta penyediaan lapangan kerja wajib disediakan sebagaimana diperintahkan konstitusi, ungkap Shohibul.
Tapi, neoliberalisme telah mendikte negara dan pemerintah kita sebagai modus untuk melakukan penjajahan baru. Akibatnya, negara bisa sangat kesulitan mengurus rakyatnya.
Shohibul mencontohkan dalam hal ketersediaan pangan. “Banyak komoditi yang seyogianya melimpah di negeri ini dan dikelola sendiri namun tetap harus melakukan impor karena keperkasaan negara besar yang ingin memastikan hegemoninya”,urai Shohibul.
Kedaulatan pangan, lanjut Shohibul, hanya menjadi wacana belaka meski di zaman orde baru (Orba) pernah berhasil dengan memperoleh pengakuan sebagai negara swasembada pangan oleh Food and Agriculture Organization (FAO).
Dampak akibat impor, efisiensi dan produktifitas pertanian pangan menjadi lemah apalagi ditopang dengan infrastruktur yang buruk. Ditambah dengan penerimaan pasar yang tidak ramah.
Penyebabnya apa ?, karena kebijakan impor lebih diinginkan untuk tetap berlangsung oleh negara pendikte, ucap Shohibul. (lin)
