MEDAN (Berita): BI Fast sejak diluncurkan Bank Indonesia pada 21 Desember 2021 sampai sekarang, September 2022 akselerasinya secara nasional sangat cepat dimana transaksi mencapai Rp 800 triliun dari 242 juta transaksi.
Doni Primanto Joewono, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) mengatakan hal itu kepada wartawan di hotel JW Marriott Medan Jumat (23/9).
Ia menyebut sejak diluncurkan sampai sekarang transaksinya begitu cepat. Artinya banyak nasabah dalam bertransaksi menggunakan BI Fast. Biaya murah hanya Rp2.500 per transaksi dari selama ini Rp6.500 per transaksi.
Doni didampingi Kepala Perwakilan BI Sumut Doddy Zulverdi menjawab wartawan usai menghadiri pembukaan seminar “Akselerasi Ekosistem Ekonomi Keuangan Digital Indonesia melalui BI-Fast” yang digelar BI di hotel JW Marriott Medan.
Hadir pada acara itu Direktur Sistem Pembayaran BI Pusat Andiwiana S, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) Yusup Ansori, Deputi Kepala Perwakilan BI Sumut Ibrahim dan para Kepala Perwakilan BI Se- Sumatera serta pimpinan perbankan yang telah menggunakan BI Fast di daerah ini.
Doni menyebut sampai saat ini sudah 77 bank yang ikut BI Fast atau 85 persen dari volume transaksi di bawah Rp250 juta.
“Sedangkan jumlah bank hampir 200 yang diharapkan bisa semuanya ikut bergabung dengan BI Fast sampai 2023-2024,” ujarnya.
Ia menjelaskan setiap hari 60-70 juta transaksi menggunakan BI Fast. Sampai saat ini total yang bergabung ke BI Fast ada 77 bank dan non bank antara lain 49 bank swasta, 21 Bank Pembangunan Dareah (BPD) dan Unit Usaha Syariah (UUS), satu bank asing dan satu lagi Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
Dalam menerapkannya, kata Doni, BI Pusat membuat beberapa persyaratan. Bagi bank besar dengan jumlah transaksi besar, tak apa investasi besar untuk perangkat BI Fast.
Bagi bank-bank kecil yang transaksinya sedikit bisa menyewa atau secara multitenancy dengan pihak ketiga.
Untuk menjadi peserta BI-Fast, ada tiga alternatif yang diberikan BI saat ini yakni investasi infarstruktur sendiri, sharing infrastruktur fisik, dan sharing multitenancy dengan pihak ketiga. “Terserah mau pilih mana.
BI cuma minta supaya bank -bank dan lembaga sistem pembayaran lainnya bisa bergabung ke BI Fast seperti OVO, GoPay, Dana maupun LinkAja,” terang Doni.
Ia menjelaskan BI Fast hampir sama dengan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNB). Namun sistem itu berubah secara digital dengan terbitnya BI Fast.
Jika SKNB transaksi antar bank menunggu lama karena kliring dulu dan hanya pada jam kerja. “Sedangkan dengan BI Fast, begitu terkirim langsung sampai dan waktunya selama 24 jam dalam tujuh hari,” jelasnya.
Direktur BI Pusat Andiwiana S kepada wartawan menjelaskan BI Fast adalah infrastruktur Sistem Pembayaran ritel nasional yang dapat memfasilitasi pembayaran ritel secara real-time, aman, efisien, dan tersedia setiap saat (24 jam dalam tujuh hari).
Bank Indonesia mengembangkan BI-FAST terutama untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan transfer dana yang lebih efisien, cepat (real-time), daan tersedia setiap saat.
“BI-FAST diharapkan dapat memperkuat ketahanan Sistem Pembayaran Ritel nasional dengan menyediakan alternatif terhadap infrastruktur Sistem Pembayaran nasional eksisting,” jelas Andi.
BI-FAST dibangun dalam rangka mendukung konsolidasi industri Sistem Pembayaran nasional dan integrasi Ekonomi Keuangan Digital secara end-to-end yang CEMUMUAH (cepat, murah, mudah, aman, dan andal).
Pada acara itu Deputi Gubernur Doni Primanto Joewono mempraktekkan langsung pembayaran beli songket kepada Robert Sianipar, pengusaha songket Sianipar dengan menggunakan BI Fast.
Setelah terkirim langsung sampai ke rekening Sianipar. “Sudah sampai pak,” kata Sianipar diiringi tepuk tangan peserta akselerasi.
Kepala Perwakilan BI Sumut Doddy Zulverdi yang juga Koordinasi BI Sumatera mengatakan hingga Agustus 2022 merchant yang ada di Pulau Sumatera 33 juta, meningkat 128 persen dengan 1,9 juta pengguna yang juga meningkat 175 persen.
Doddy mengapresiasi Sumut sebagai tempat sosialisasi Akselerasi BI Fast. (wie)
