MEDAN (Berita): Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Sumatera Utara hingga Desember 2024 menunjukkan tren yang optimistis.
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sumatera Utara yang juga Kepala
Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sumatera Utara Dodok Dwi Handoko
mengatakan hal itu dalam update realisasi APBNKita Regional Sumatera Utara periode sampai 31 Desember 2024 di Gedung Keuangan Negara Jalan Diponegoro Medan Jumat (24/1/2025).
Saat itu Dodol didampingi Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara I Arridel Mindra, Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara II Anton Budhi Setiawan, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai
(DJBC) Sumatera Utara Sugeng Apriyanto dan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Sumatera Utara Indra Soeparjanto.
Dodok menjelaskan pendapatan negara mencapai Rp41,17 triliun atau 102,91 persen dari target yang ditetapkan, meskipun terdapat penurunan sebesar 0,64 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Pendapatan negara terdiri dari penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Di sisi lain, belanja negara terealisasi sebesar Rp69,55 triliun atau 96,11 persen dari pagu anggaran, dengan pertumbuhan tahunan 5,82 persen (yoy). Belanja ini terdiri dari belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah, yang diarahkan untuk mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi serta mendukung berbagai program prioritas pemerintah.
Penerimaan pajak terealisasi sebesar Rp35,29 triliun atau 100,28 persen dari target, dengan kontribusi terbesar berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri yang mencapai Rp12 triliun. Jenis pajak lainnya yang mencatatkan kontribusi besar adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebesar Rp5,6 triliun.
PPh Final mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 23,6 persen (yoy), mencerminkan efektivitas kebijakan pajak yang mendukung aktivitas ekonomi tertentu. Meskipun sebagian sektor dominan, seperti industri pengolahan dan pertanian, masih mengalami kontraksi, sektor transportasi dan pergudangan menunjukkan pertumbuhan signifikan sebesar 21,8 persen.
Penerimaan kepabeanan dan cukai hingga akhir Desember 2024 mencapai Rp2,79 triliun
atau 103,77 persen dari target, namun mengalami penurunan sebesar 2,59 persen (yoy). Penurunan ini disebabkan oleh stagnasi harga referensi crude palm oil (CPO) serta kebijakan tarif efektif bea masuk yang lebih rendah.
Bea masuk mengalami kontraksi sebesar 0,46 persen, mencapai Rp1,17 triliun atau 100,92 persen dari target, dengan kontribusi utama dari produk seperti beras, gula, gas petroleum dan pupuk NPK. Sebaliknya, penerimaan bea keluar mengalami pertumbuhan sebesar 16,47 persen .
Penerimaan cukai juga mengalami penurunan 20,03 persen, dipengaruhi oleh penurunan produksi barang kena cukai (BKC).
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencatatkan capaian positif hingga Desember 2024, dengan total realisasi sebesar Rp3,09 triliun atau 145,28 persen dari target, tumbuh 5,17 persen secara tahunan. PNBP ini terdiri dari beberapa komponen utama: PNBP Lainnya, PNBP Badan Layanan Umum (BLU), serta PNBP Aset, Piutang, dan Lelang.
PNBP Lainnya mencapai Rp1,58 triliun, meskipun mengalami kontraksi 5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Pendapatan ini didominasi oleh BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) sebesar Rp172,24 miliar, serta layanan paspor dengan pendapatan Rp158,67 miliar. Kementerian/Lembaga seperti Polri dan Kemenkumham juga memberikan kontribusi signifikan, di mana Polri menyumbang Rp107,31 miliar dari penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), sementara Kemenkumham mencatat pendapatan Rp158,67 miliar dari layanan paspor.
Badan Layanan Umum (BLU) menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan realisasi
penerimaan sebesar Rp1,5 triliun atau 106,84 persen dari target, tumbuh 18,50% secara tahunan.
Pendapatan BLU didominasi oleh sektor jasa pelayanan pendidikan dan kesehatan. Kontributor lainnya termasuk Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, yang mendukung optimalisasi layanan publik di Sumatera Utara.
PNBP Aset, Piutang, dan Lelang mencatatkan realisasi sebesar Rp95,38 miliar atau 130,16 persen dari target, dengan pertumbuhan signifikan pada semua komponennya. PNBP Aset tumbuh 5,38 persen secara tahunan, mencapai Rp54,18 miliar, didorong oleh peningkatan pendapatan dari sewa tanah dan bangunan, serta penjualan barang rampasan.
PNBP Piutang Negara tumbuh 29,61 persen menjadi Rp129,91 juta, terutama dipengaruhi oleh pembayaran angsuran debitur dari sektor usaha kecil dan menengah yang memanfaatkan program keringanan utang.
Sementara itu, PNBP Lelang mencatatkan pertumbuhan 33,20 persen dengan realisasi Rp41,07 miliar. Pendapatan dari lelang didominasi oleh Bea Lelang Penjual dan Bea Lelang Pembeli, yang berasal dari jenis lelang eksekusi hak tanggungan, barang rampasan, dan harta pailit.
Belanja Pemerintah Pusat melalui satuan kerja di Sumatera Utara sampai dengan Desember 2024 juga mengalami pertumbuhan sebesar 8,72 persen yang terealisasi Rp25,28 triliun atau 92,69 persen dari pagu.
Pertumbuhan belanja ini didukung oleh pertumbuhan belanja barang, belanja pegawai, dan belanja bansos yang masing-masing tumbuh sebesar 13,62 persen, 11,97 persen dan 16,98 persen.
Transfer ke Daerah (TKD) hingga Desember 2024 mencapai Rp44,26 triliun atau 98,17 persen daripagu, mengalami peningkatan 4,23 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi komponen terbesar dalam TKD, dengan realisasi Rp26,16 triliun atau 98,53 persen dari pagu. Pertumbuhan ini didukung oleh penyaluran DAU untuk program spesifik seperti DAU PPPK, DAU bidang pekerjaan umum, kesehatan, dan pendidikan.
Selanjutnya, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terealisasi sebesar Rp3,26 triliun atau 94,61 persen dari pagu, dengan adanya peningkatan bidang air minum, pendidikan, sanitasi dan pertanian.
Sebaliknya, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik hanya mencapai Rp7,62 triliun atau 97,47 persen dari pagu, mengalami perlambatan akibat adanya pemotongan nilai penyaluran BOK Puskesmas 2024 sebagai pemenuhan kewajiban tahun 2023.
Dana Bagi Hasil (DBH) mencatat realisasi Rp2,13 triliun atau 99,98 persen dari pagu, karena adanya penurunan pagu DBH PPh Pajak (PPh 21, PPh 25/29 OP, PBB Perkebunan, PBB Non Migas) dan DBH SDA (Minerba, Panas Bumi dan Kehutanan) secara signifikan.
Dana Desa juga menunjukkan realisasi yang signifikan, mencapai Rp4,71 triliun atau 99,81 persen dari pagu. Realisasi ini didorong kenaikan alokasi pagu Dana Desa kepada 23 pemda dari 27 Pemda yang ada di Sumut yang menyalurkan Dana Desa.
Selain itu, Insentif Fiskal mencatatkan realisasi Rp379,82 miliar atau 90,02 persendari pagu, mencerminkan kinerja baik dalam pengelolaan keuangan daerah serta insentif dari tahun anggaran berjalan.
Komponen- komponen ini menggambarkan bagaimana TKD berperan penting dalam mendukung pembangunan daerah secara merata.
Dukungan APBN terhadap sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) diwujudkan
melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp15,39 triliun kepada 264.405 debitur atau 22,79 persen dari total UMKM di Sumatera Utara.
Sebagian besar penyaluran ini berada pada skema mikro dengan nilai Rp11,63 triliun. Selain itu, pembiayaan Ultra Mikro (UMi) mencapai Rp913,67 miliar, dengan kontribusi terbesar dari pinjaman pada rentang Rp2,5 juta hingga Rp5 juta.
Kinerja APBN Sumatera Utara hingga Desember 2024 melanjutkan tren positif. Realisasi belanja yang meningkat mendukung program-program prioritas pemerintah, sementara PNBP telah melampaui target APBN.
Dalam konteks global yang masih melemah akibat faktor geopolitik, perubahan iklim, dampak kebijakan proteksionis, dan harga komoditas, peran APBN tetap dioptimalkan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan konsumsi masyarakat yang kuat dan inflasi yang terkendali, perekonomian Sumatera Utara pada kuartal IV 2024 tetap terjaga. APBN akan terus berperan sebagai instrumen strategis dalam mendukung program-program pemerintahan baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (wie)
