KUTACANE (Berita) : Dewan Perwakilan Kabupaten Aceh Tenggara, Selasa (29/11) kembali menggelar rapat Paripurna Masa Sidang I Tahun 2022, tentang Rancangan Qanun APBK Aceh Tenggara Tahun 2023 .
Pada lanjutan hari kedua sidang Paripurna DPRK Agara, untuk mendengar Pandangan Umum Fraksi-Fraksi.
Dalam pandangan umum FRAKSI Partai Golkar yang di bacakan Oleh Samsuardi, ST menyoroti beberapa Pengolaan APBK di bawah OPD yang dinilai belum sepenuhnya memahami sepenuhnya terkait Tupoksinya.
Kami temui adanya penyusunan rencana kerja dan anggaran terkesan asal jadi, hanya melakukan Copy Paste dari tahun ke tahun.
Dan minta Bupati Agara untuk melakukan Evaluasi dan tindakan tegas terhadap pimpinan OPD yang masih banyak bermain-main dalam tugasnya.
Berdasarkan Nota keuangan Raqan APBK 2023 , yang telah dibacakan PJ Bupati Agara sebesar Rp 1,209 Triliun. meliputi Target PAD sebesar Rp 91,581 Miliar dan dari laporan Kepala OPD pada medio pertengahan Nopember masih banyak belum memenuhi target pada tahun ini.
Meminta Bupati melalui jajarannya untuk kembali berkosentrasi untuk menggali Potensi PAD mengejar capaian target sebelumnya.Jika Kepala OPD tidak mampu menggali target PAD agar dapat memberi Sanksi tegas, dengan mengganti kepala OPD yang secara sengaja membocorkan Sumber PAD.
Pada Nota Pengantar belanja modal yang disampaikan PJ Bupati,menyampaikan Rp 138,268 Miliar, pandangan Partai Golkar terdapat belanja modal Gedung dan bangunan senilai Rp 75,756 Miliar tampak jelas perbedaan dalam APBK hanya tercatat RP 9,288 Miliar mintan penjelasan dari Bupati atas perbedaan nominal di nota keuangan tersebut.
Lebih Jauh F-Partai Golkar menilai masih banyaknya ketidak sesuaian antara RKA dan APBK 2023, berharap kedepannya TIM TAPK dan OPD agar memangkas program kerja sesuai dengan target daerah.
Khusus kepada Dinas PUPR Agara, harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah, terkait pemeliharaan alat berat, termasuk usulan peningkatan sejumlah jalan desa penguapan sepanjang 4 Km, jalan desa urat Peseluk, dan beberapa titik jalan perkebunan rakyat diwilayah Ketambe dan Darul Hasanah.Demi mengejar capaian Produk DOMISTIK Regional Bruto (PDRB ).
Khusus BUMD Fraksi Golkar minta Bupati untuk melakukan Pendataan Aset bergerak dan tidak bergerak untuk menyerahkan pengelolaannya kepada PD Makmur sepakat.
Untuk dinas Pertanian FG menyoroti adanya kidak Patuhan antara sinergisitas anatara pimpinan dan bawahan.
Agar membantu biaya Oprasional pada tingkat penyuluh lapangan.
Terkait Agara Daerah rawan bencana, meminta kepada BPBD agar melakukan mitigasi bencana, untuk mengotimalisasi terjadinya bencana yang kerap melanda Agara.Dengan pola pemetaan yang matang.
Untuk Bappeda, agar melakukan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan UU No 25/2004 dan Permendagri No 86/2017.
FG juga meminta Pemerintah daerah agar memberi tambahan anggaran Operasional Rp 2,2 Miliar demi capaian target Wisata Religi Masjid Agung Attagwa Kutacane.(aie)
