MEDAN (Berita): Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal lebih besar dibandingkan jumlah yang legal.
Jumlah pekerja ilegal di luar negeri mencapai 4,6 juta sedangkan yang resmi atau legal 4,4 juta pekerja tersebar di 140 negara penempatan.
Hal tersebut disampaikan Kepala BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) Benny Rhamdani saat melakukan kunjungan silaturahmi bersama rombongan, di Bumi Warta Harian Waspada, Rabu (9/3).
Dalam kunjungan silaturahmi tersebut, Kepala BP2MI didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumut Bahar Siagian, Deputi Direktur BPJamsostek Wilayah Sumbagut Panji Wibisana, Deputi Bidang Penempatan dan Perlindungan Kawasan Amerika dan Fasifik Lasro Simbolon.
Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Kawasan Asia dan Fasipik Lismia Elita, Deputi Bidang Penempatan dan Perlindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah Irjen Pol. Achmad Kartiko, dan Kepala UPT BP2MI Medan Siti Rolijah.
Rombongan disambut disambut pimpinan Waspada yang diwakili Redaktur Pelaksana Non Berita Dr. H. Dedi Sahputra, Humas Dr. H. Erwan Effendi, dan Redaktur Ekonomi Sulaiman Hamzah.
“Kalau melihat jumlah ada 4,4 juta pekerja yang resmi di 140 negara penempatan. Sedangkan 4,6 juta yang ilegal. Jadi lebih banyak angkanya pekerja ilegal dibandingkan yang legal.
Kalau Sumut dalam 5 tahun terakhir 36.000 pekerja legal, diyakini tiga kali lipat yang ilegal. Rata-rata begitu,” sebut Benny Rhamdani.
Benny Rhamdani menyebutkan, kehadirannya di Sumatera Utara selain sosialisasi UU No.18 tahun 2017, pihaknya ingin membangun kolaborasi penanganan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Karena di UU yang baru ini tanggung jawab PMI tidak hanya menjadi tanggungjawab pusat, tetapi ada juga tanggungjawab pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten, kota sampai tingkat desa.
Lindungi PMI
Sebelumnya, dilakukan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) BP2MI Bersama Pemprovsu dan Bupati/Wali Kota se Sumut. Agenda Rakortas adalah Sosialisasi Undang Undang No.18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), di aula rumah dinas Gubsu, Rabu (9/3).
Pada kesempatan itu, Benny Rhamdani mengajak semua pihak untuk melindungi pekerja migran dari kejahatan mafia. Karena mengatasi persoalan pekerja migrantidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja.
Kata Benny, pemerintah sampai saat ini masih menghadapi masalah untuk mengatasi PMI illegal. Hal itu dikarenakan beberapa faktor.
Seperti pelakunya merupakan pemilik modal besar, juga para mafia melibatkan oknum-oknum di banyak instansi. Termasuk di BP2MI. ‘’Kita ingin fair mengungkapkan ini,’’ katanya.
BP2MI sendiri, sebut Benny, selama ini telah mengurus lebih kurang 1.300 jenazah PMI. Dari jumlah itu, 95 persennya merupakan PMI ilegal.
Kemudian ditemukan juga 870 PMI yang sakit, depresi, cacat fisik hingga hilang ingatan. Setelah diteliti 90 persen dari jumlah itu diketahui PMI ilegal.
Melihat kondisi ini, menurut Benny, disimpulkan bahwa Indonesia masih berada pada fase darurat PMI illegal. Itu dilakukan oleh mafia yang melakukan bisnis kotor dengan ‘menjual’ anak bangsa. ‘’Mereka bersenang-senang di atas penderitaan anak bangsa,’’ tuturnya.
Sementara itu, Gubsu Edy Rahmayadi, mengaku menyambut baik ajakan Kepala BP2MI untuk menangani PMI ilegal. Karena hal ini bukan hanya terkait dengan pribadi para PMI, tapi juga menyangkut kehormatan bangsa.
Disampaikan Edy Rahmayadi, untuk Sumut sendiri, saat ini tercatat ada 10.062 orang PMI legal. Sedangkan jumlah PMI ilegal yang terdeteksi ada sekitar 46.000 orang.
Edy Rahmayadi mengaku baru mengetahui jumlah PMI ilegal itu karena dampak dari pandemi Covid-19 yang melanda dunia.
‘’46.000 TKI itu kita tahu setelah mereka dideportasi dari negara tempat mereka bekerja karena pandemi Covid-19. Tapi saya yakin, yang masih tinggal di negara penempatan masih ada juga,’’ ujarnya.
Edy Rahmayadi mengaku setuju kalau mengatasi persoalan PMI ilegal ini tidak mudah. Dibutuhkan kerjasama semua pihak, dari mulai tingkat desa sampai tingkat provinsi. ‘’Kami loyal kepada BP2MI, dengan melakukan berbagai kegiatan BP2MI. Termasuk juga sosialisasi UU No.18/2017 tentang Perlindungan PMI,’’ katanya. (Wsp)
