OJK Dan Pemda Perkuat Perekonomian Di Tapsel

  • Bagikan
Yovvi Sukandar selaku Deputi Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Provinsi Sumatera Utara (tiga kanan) pada Focus Group Discussion (FGD) di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tapanuli Selatan, Selasa (11/2/2026). beritasore.co.id/ist

TAPANULI SELATAN (beritasore.co.id): Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan terus berupaya memperkuat perekonomian
daerah dengan mendorong sektor unggulan di bidang agrikultur, pariwisata dan
ekonomi kreatif.

Kepala Kantor OJK Provinsi Sumatera Utara Khoirul Muttaqien Jumat (13/2/2026) mengatakan kesimpulan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Peningkatan Nilai
Tambah Ragam Keunggulan Daerah melalui Sinergi Hilirisasi Agrikultur, Pariwisata,
dan Ekonomi Kreatif, Mendukung Peluang Pendalaman Pasar Sektor Jasa Keuangan
di Kabupaten Tapanuli Selatan” yang berlokasi di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tapanuli Selatan, Selasa (11/2/2026).

Kegiatan ini digelar OJK dan Pemda untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang
pengembangan hilirisasi sektor unggulan daerah, khususnya komoditi jagung, kopi
serta pembudidayaan ikan, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah
daerah, pelaku usaha sektor riil, dan sektor jasa keuangan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Yovvi Sukandar selaku Deputi Direktur Pengawasan Perilaku
Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Provinsi
Sumatera Utara menegaskan peran strategis sektor keuangan dalam mendukung
pembangunan ekonomi daerah.

Sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
bersama dengan Pemerintah memiliki peran penting dalam mendorong kontribusi
sektor keuangan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan
berkeadilan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.

“Mengurangi ketimpangan ekonomi, dan mewujudkan Indonesia yang sejahtera, maju, dan bermartabat,” ujar Yovvi.

OJK juga menekankan bahwa pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan
Daerah (TPAKD) merupakan bagian dari implementasi Strategi Nasional Keuangan
Inklusif (SNKI) untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas pemanfaatan
produk dan layanan jasa keuangan di daerah.

Sejalan dengan Roadmap TPAKD 2026–2030, TPAKD diarahkan untuk berperan
sebagai delivery platform di daerah dalam mendorong pembiayaan produktif
berbasis potensi lokal, pendalaman pasar sektor jasa keuangan, serta penguatan
sinergi lintas sektor.

Pendekatan ini menegaskan bahwa inklusi keuangan tidak hanya diukur dari peningkatan akses, tetapi juga dari kualitas pemanfaatan layanan keuangan yang mampu menggerakkan aktivitas ekonomi produktif.
Kabupaten Tapanuli Selatan dinilai memiliki potensi ekonomi yang signifikan,
khususnya pada komoditi jagung, kopi serta pembudidayaan ikan yang selama ini
menjadi penopang utama perekonomian masyarakat.

Melalui penguatan hilirisasi, potensi tersebut diharapkan tidak berhenti pada tahap produksi primer, tetapi mampu memberikan nilai tambah melalui pengolahan pascapanen, peningkatan kualitas produk, pengemasan, serta perluasan akses pasar termasuk pemanfaatan dukungan pembiayaan dari sektor jasa keuangan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, Sofyan Adil, menyampaikan
komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penguatan ekosistem pembiayaan sektor riil.

“Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendukung pelaksanaan programprogram TPAKD dan OJK, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mewujudkan ekosistem keuangan daerah yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan,” ujar Sofyan Adil.

Melalui pelaksanaan FGD ini, diharapkan terbangun kesepahaman dan kolaborasi
yang lebih kuat antara pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, dan pelaku
usaha dalam rangka memperkuat ekosistem pembiayaan sektor riil, meningkatkan
kapasitas usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli
Selatan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.

FGD ini juga menjadi langkah awal penyusunan strategi penguatan sektor unggulan daerah yang lebih terarah, terukur, dan didukung oleh sektor jasa keuangan. (wie)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *