NIAS (Berita): Bupati Nias, Yaatulo Gulo, SE., SH., MSi, menyampaikan jawaban/tanggapan atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Nias terhadap Nota Keuangan Rancangan Perda (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2026.
Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nias melaksanakan rapat paripurna dalam rangka tanggapan Bupati Nias terhadap pemandangan Umum Fraksi DPRD atas Nota Keuangan Raperda Tentang APBD Tahun Anggaran 2026 di ruang Rapat DPRD Kabupaten Nias dipimpin oleh Ketua DPRD, Sabayuti Gulo, Senin (24/11/2025)
Bupati Nias menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Nias tetap berkomitmen menyusun APBD yang realistis, responsif, serta berpihak pada pelayanan publik, pemulihan ekonomi, peningkatan kualitas SDM, dan pembangunan infrastruktur. Berbagai masukan fraksi menjadi perhatian dalam penyempurnaan APBD 2026 demi mewujudkan Kabupaten Nias Maju Berkelanjutan.
Dalam penjelasannya, Bupati Nias menegaskan bahwa penyusunan APBD 2026 dilakukan secara realistis, responsif, dan tetap berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat meskipun ruang fiskal terbatas.
Pemerintah Kabupaten Nias juga memprioritaskan pemulihan ekonomi, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, serta pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia menjelaskan bahwa akselerasi pembangunan akan terus diperkuat melalui optimalisasi belanja prioritas dan koordinasi lintas sektor agar setiap anggaran memiliki output dan outcome yang terukur.
Seluruh pengalokasian belanja daerah juga telah diselaraskan dengan tema pembangunan Kabupaten Nias, yaitu
“Peningkatan Kualitas SDM melalui Pembangunan Infrastruktur, Ekonomi, Sosial dan Budaya.” jelas Bupati.
Terkait usulan pemeliharaan ruas jalan di Desa Sisobahili I Tanose’o Kecamatan Hiliduho, pemerintah melalui Dinas PUTR telah mengalokasikan anggaran pemeliharaan rutin pada Tahun Anggaran 2025.
Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk mengkaji Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 mengenai pembangunan fasilitas Koperasi Desa Merah Putih agar dapat diakomodasi melalui APBD 2026 prioritas daerah. (KZ)
