Batubara (Berita): Sejumlah aliansi masyarakat tergabung dalam Tunas Muda Gerakan Masyarakat Menuju Kesejahteraan Batubara (TM Gemkara) menggelar aksi unjukrasa di depan Kantor Bupati dan DPRD Batubara Kecamatan Limapuluh Senin (4/9).
Kordinator aksi TM Gemkara, Ismail mengatakan kekecewaannya terhadap Pemkab Batubara yang meminjam uang Rp.
139 miliar ke PT SMI. Disamping itu massa kecewa atas kepemimpinan Bupati Zahir yang dinilai tidak pro rakyat dan tak layak untuk didukung dua periode pada Pilkada 2024.
Selanjutnya massa melakukan aksi di gedung DPRD Batubara yang bersebelahan dengan kantor bupati. Para pengunjuk rasa akhirnya disambut Ketua DPRD Batubara M Safi’i dan Ketua Komisi I Rizal Syahreza bersama anggota dewan lain. Ketua DPRD Batubara M.Safi’i menyambut dan berjanji akan menindaklanjuti aspirasi TM Gemkara
sembari meminta 5 utusan untuk ikut ke ruang Komisi 1.
Dalam tuntutannya TM Gemkara minta Bupati Batubara untuk bertanggungjawab atas lahan tanah milik Pemerintahan Batubara di PT Kuala Gunung Seluas 350 hektar. Mereka minta Bupati dan DPRD Batubara bertanggungjawab atas uang Rp139 miliar di PT SMI. Juga minta bupati bertanggungjawab atas hilangnya uang Pemkab Rp7,6 miliar yang dibawa kabur mantan Kepala BPBD berinsial SY dan DPRD harus membentuk Pansus, minta Pemkab bertanggungjawab atas mangkraknya sejumlah aset daerah.
Selain mereka juga minta Pemkab bertanggungjawab atas pemanfaatan lahan pertapakan kantor bupati yang berubah fungsi menjadi kebun ubi dan PAD tidak jelas. Minta Pemkab Batubara transparan atas sertifikat lahan 50,15 hektar pertapakan kantor Bupati. Minta DPRD memanggil Kepala BPKAD terkait pembayaran lahan eks PT Socfindo sebesar Rp9,5 miliar serta bukti pencairan sesuai SP2D.
Mereka minta DPRD untuk menolak pengajuan pinjaman uang ke Bank Sumut karena merugikan rakyat. Minta DPRD memanggil Kadis PUPR terkait dana rutin tahun 2020-2022 yang diduga tak sesuai ketentuan. Juga minta agar DPRD memberikan rekomendasi kepada Pj Bupati yang asli putra/putri daerah. Minta DPRD untuk RDP dengan bupati, Sekda, Kadis PUPR.
Pantauan Berita, para pengunjuk rasa mendapat pengawalan ketat dari pihak Kepolisian dan Satpol PP.(als)
