Tanjungnalai ( Berita ) : H. M Syahrial Walikota Tanjungnalai menghadiri Rapat Koordinasi ( Rakor ) Kesiapan Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada ) serentak Tahun 2020 di Provinsi Sumatera Utara ( Propsu. ) Pada 9 Desember 2020.
Walikota Tanjungbalai, H.M Syahrial SH,MH dalam Rakor Kesiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 dilaksanakan Grand Aston City Hall, Jalan Balai Kota Medan, Jumat (03/07/2020
Acara dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, didampingi Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi saat melakukan kunjungan kerja ke Sumut.
Rapat yang dihadiri perwakilan dari KPU Provinsi Provinsi Sumatera Utara, Bawaslu Sumut dan sejumlah kepala daerah Kabupaten/Kota Se Sumut, membahas isu strategis dalam rangka memantapkan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020.
Untuk diketahui, ada 23 Kabupaten/Kota yang akan menggelar Pilkada Serentak 2020 di Wilayah Sumatera Utara.
Mendagri Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah yang akan menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun ini, segera mencairkan seluruh dana hibah pemilihan yang sudah tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Namun, masih ada beberapa daerah yang belum mencairkan dana hibah itu keseluruhannya.
Menurut mendagri, rapat yang digelar di Medan, adalah rapat persiapan menjelang digelarnya Pilkada di 23 daerah yang ada di Sumut.
Mendagri gembira mendengar laporan dari Ketua KPU dan Bawaslu Sumut yang melaporkan pada prinsipnya semua daerah yang akan menggelar pemilihan di Sumut telah siap.
“Semua siap untuk melaksanakan, bahkan bapak Gubernur sudah memberikan hibah tanah dan kantor untuk KPUD Provinsi.
“Menunjukkan kesungguhan dari bapak Gubernur untuk mendukung Proses demokrasi yang ada.
Kemudian dari sisi anggaran tadi sudah saya sampaikan sebagian besar anggaran untuk Pilkada dari NPHD oleh daerah kepada KPUD, Bawaslu ada yang sudah mencapai 100 persen, tapi ada juga yang baru separuh,” katanya.
Mendagri menambahkan, masih terkait dengan anggaran Pilkada, khusus untuk Sumut, hanya sebagian kecil daerah yang belum mencairkan.
Misalnya, Mandailing Natal dan Samosir. Tapi kepala daerah bersangkutan sudah menyampaikan komitmennya menyelesaikan pencarian dana hibah Pilkada pada tanggal 7 Juli ini. “Bupatinya menyampaikan tanggal 7 Juli akan diberesin semua.
Hanya ada masalah internal di Bawaslu yang di Samosir, nah kemudian dari APBN juga yang sudah dihibahkan atau yang sudah ditransfer oleh Kemenkeu sebanyak lebih kurang 996 miliar dan kepada bawaslu sebanyak 157 miliar, itu juga sudah nyampe di KPUD Kabupaten dan kota.
Selain itu, kata Mendagri, anggaran dari daerah sebagian sudah masuk, ada yang 100 persen ditransfer., kemudian dana yang dari APBN sebagian sudah masuk untuk tahap pertama, dan untuk Wilayah Sumatera Utara sudah masuk semua.
” Tinggal yang kita minta sisa realisasi anggaran yang belum 100 persen paling lambat minggu depan sudah diserahkan atau dicairkan kepada Bawaslu dan KPUD masing-masing karena tanggal 15 Juli sudah mulai Pemutakhiran data door to door.
Ini memerlukan pengamanan untuk alat proteksi dalam rangka pengamanan Covid, Ujarnya.
Selain itu, Hasil rakor Menkopolhukam, Mendagri, termasuk Ketua Komisi II DPR, optimis Pilkada pada 9 Desember 2020 di Sumut bisa terlaksana.
Kita ramai-ramai bantu untuk sosialisasi Pilkada Serentak 2020 agar partisipasi masyarkat tinggi dan isu yang kita angkat adalah mengenai masalah efektivitas kepala daerah dalam rangka menangani Covid-19.
Sehingga pilkada bisa mempercepat pengendalian Covid-19 di sumyut, disamping akan membantu sektor ekonomi dan dampak sosialnya ,” kata Mendagri.
Secara terpisah, Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia mengatakan, Komisi II DPR mengapresiasi kegiatan rapat koordinasi dalam rangka persiapan pilkada.
Namun menurutnya seminggu kedepan, ia dan Mendagri akan hadir dalam rapat serupa di beberapa provinsi yang lain.
” ini menunjukkan bahwa Pemerintah dan kita semua sangat serius mempersiapkan pilkada serentak dengan protokol Covid-19 yang cukup ketat.
Jadi kalau ada selama ini perdebatan-perdebatan apakah kita bisa melakukan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 dalam situasi pandemi ini kalau kita lihat dari pertemuan atau rapat koordinasi teknis ini kita optimis, ” katanya.
Karena dalam rapat, kata Doli Kurnia jika mendengar laporan dari penyelenggara dan kepala daerah, seperti di Sumut, semuanya menyatakan siap, jadi tidak ada lagi hal-hal teknis yang menjadi alasan kalau semuanya tidak siap.
Saya kira ini sangat positf, tinggal kita semua setelah ini PR-nya masih banyak, mudah-mudahan kita bisa melaksnakan pilkada ini dengan cukup baik, masyarakat tetap sehat, kita semua selamat dari pandemi Covid-19,” tuturnya.
Terkait masih adanya kekhawatiran Pilkada mengenai penularan Covid-19 , Doli Kurnia mengatakan sosialisasi menjadi sangat penting dilakukan.
Pilkada ini jadi ajang adu gagasan dan adu berbuat dalam rangka efektivitas penanganan Covid-19 beserta dampaknya. “Otomatis kalau nanti kita naikkan isu Covid-19 , maka ini akan ada adu gagasan antara para kontestan.
Nah kalau seadainya isu tingkat Covid-19 banyak yang naik menjadi positif serta kematian, masyarakat silahkan menilai sendiri, berisiko bagi petahana, bisa tidak dipilih oleh rakyatnya.
Tapi kalau dia bisa menekan dengan berbagai teknis manajemen penanganan Covid-19, rakyat akan puas seperti kasus di Korsel, partisipasi masyarakat tinggi karena rakyat membutuhkan kepala daerah atau pemimpin yang bisa menangani Covid-19 menyangkut hajat hidup seluruh orang, ” urainya.
Sementara itu Wali Kota Tanjungbalai, H.M Syahrial usai menghadiri acara tersebut mengatakan bahwasanya sejauh ini Pemkot Tanjungbalai terus berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu Tanjungbalai terkait pelaksanaan Pilkada 2020 di Kota Tanjungbalai.
Insyaallah, semua berjalan lancar dan kita akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak agar semuanya pelaksanaan Pilkada di Kota Tanjungbalai tahun ini dapat dilaksanakan 9 Desember 2020,” Ujarnya. (syn)
