TAPSEL (Berita): Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) H Dolly Pasaribu, SPt, MM, menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Pangeran Diponegoro No. 30, Medan, Jumat (1/4).
Adapun tujuan penandatanganan nota kesepahaman BPIP ini yakni, untuk mendorong pelaksanaan sosialisasi, pembudayaan dan penggalian mutiara Pancasila pada kearifan lokal dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila juga dalam mendorong pengembangan kerjasama dalam rangka pengamanan nilai-nilai Pancasila.
Dalam kesempatan itu, Bupati Tapanuli Selatan, Dolly Pasaribu dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kepala BPIP beserta jajarannya, Dia berharap dengan nota kesepahaman ini, Pemkab Tapsel mampu menguatkan tatanan masyarakat Kabupaten Tapsel yang Pancasilais.
Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Edy Rahmayadi yang di wakili Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset dan SDA H Agus Tripriyono SE MSi AK.Ca menyampaikan, bahwa Pembumian Pancasila di Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh BPIP, tidak bisa ditawar lagi.
“Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah tentu menyambut baik langkah yang diambil oleh BPIP untuk membumingkan kembali nilai-nilai Pancasila di Provinsi Sumatera Utara, dalam rangka membangun sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Sumatera Utara,” ujarnya.
Sedangkan Wakil Kepala BPIP, Hariyono menerangkan bahwa, Pancasila merupakan milik semua Rakyat Indonesia dan bukan hanya milik pemerintah pusat saja, sehinga, Pancasila harus dirawat terus menerus dan tidak pernah hilang.
“Pemerintah melibatkan ruang yang besar untuk partisipasi masyarakat, ini merupakan pendekatan yang strategis untuk mengefektifkan kegiatan program pembinaan ideologi Pancasila sampai ke akar rumput,” ucap Hariyono.
Dia memyebutkan, Sumut adalah provinsi ke delapan di Indonesia yang membentuk Jejaring Panca Mandala. Jejaring Panca Mandala merupakan wadah untuk menjalin sinergi dengan semua pemangku kepentingan, yang diisi oleh lima unsur, yakni, pemerintah, dunia pendidikan, dunia usaha, pers dan masyarakat, tuturnya.
Penandatanganan Nota kesepahaman BPIP ini juga diikuti Pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta 14 kabupaten kota di Sumut yakni, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Asahan, Kabupaten Batubara, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Karo, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Padang lawas Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Toba, Wali Kota Medan dan Wali Kota Binjai. (Rong)
