Kubu Demokrat Kecam Trump Serang Iran

  • Bagikan
Gedung Capitol Hill, Washington DC, Amerika Serikat. (ant/Xinhua)

WASHINGTON (beritasore.co.id): Sejumlah anggota parlemen dari Partai Demokrat pada Sabtu (28/2) mengecam Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump karena meluncurkan serangan militer besar-besaran terhadap Iran tanpa otorisasi perang dari Kongres.

Mereka menyatakan operasi tersebut menimbulkan “kekhawatiran hukum dan konstitusional yang serius.”

“Berdasarkan kata-kata presiden sendiri, ‘para pahlawan Amerika mungkin akan gugur,'” kata Senator Partai Demokrat Mark Warner, wakil ketua Komite Khusus Senat Bidang Intelijen.

“Hal itu saja seharusnya menuntut tingkat pengamatan, pertimbangan, dan akuntabilitas tertinggi, tetapi presiden tetap melanjutkan langkahnya tanpa meminta otorisasi Kongres.”

“Konstitusi sudah jelas, keputusan untuk membawa bangsa ini ke dalam perang berada di tangan Kongres, dan peluncuran operasi militer skala besar, terutama tanpa adanya ancaman langsung terhadap AS, menimbulkan kekhawatiran hukum dan konstitusional yang serius,” ujar Warner.

Senator veteran dari Partai Demokrat Tim Kaine menyebut serangan itu sebagai “kesalahan kolosal,” serta mendesak rekan-rekannya untuk “segera kembali” ke Gedung Capitol guna melakukan pemungutan suara mengenai apakah mereka akan memberikan otorisasi atau membatasi serangan AS terhadap Iran.

“Selama berbulan-bulan, saya bersuara dengan lantang tentang fakta bahwa rakyat Amerika menginginkan harga yang lebih rendah, bukan lebih banyak perang, terutama perang yang tidak mendapat otorisasi Kongres sebagaimana diwajibkan Konstitusi dan tidak memiliki tujuan jelas,” kata Kaine dalam sebuah pernyataan.

Senator Ruben Gallego, anggota Partai Demokrat dari Arizona, menulis di media sosial pada Sabtu pagi bahwa rakyat Amerika tidak seharusnya “menanggung kerugian terbesar demi perubahan rezim dan perang yang belum dijelaskan ataupun dibenarkan kepada publik Amerika.

“Hakeem Jeffries, pemimpin Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS, mengatakan Trump “gagal meminta otorisasi Kongres sebelum menyerang Iran.”

Presiden AS mana pun, kecuali dalam “keadaan mendesak,” “wajib meminta otorisasi untuk penggunaan kekuatan militer untuk pencegahan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan perang,” kata Jeffries dalam sebuah pernyataan.

Dia juga menambahkan bahwa operasi yang sedang berlangsung tersebut “telah membuat pasukan Amerika rentan terhadap tindakan balasan Iran.”

Semua yang saya dengar dari pemerintah sebelum dan setelah serangan terhadap Iran ini mengonfirmasi bahwa ini adalah perang atas pilihan sendiri tanpa tujuan akhir yang strategis,” kata anggota DPR Jim Himes, anggota Partai Demokrat tertinggi di Komite Khusus Tetap DPR Bidang Intelijen.

Himes mengatakan dia telah secara langsung menyampaikan kepada Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio bahwa aksi militer di Timur Tengah “hampir tidak pernah berakhir baik bagi AS.””Tampaknya Donald Trump belum belajar dari sejarah,” kata Himes.

Sebelum serangan dilancarkan, Rubio secara pribadi menghubungi sejumlah anggota parlemen tertinggi di Capitol, menurut laporan Associated Press (AP).

Disebutkan pula bahwa pemberitahuan tersebut menyinggung soal rudal balistik, tetapi tidak mengindikasikan bahwa serangan akan berlangsung seluas itu ataupun memiliki tujuan yang begitu besar.

Namun, juru bicara kantor Jack Reed, anggota Partai Demokrat tertinggi di Komite Angkatan Bersenjata Senat, mengonfirmasi pada Sabtu pagi bahwa senator tersebut tidak menerima pemberitahuan.

Reed mengatakan dalam pernyataan pada Jumat (27/2) bahwa pemerintahan Trump tidak memberikan Kongres “pengarahan maupun informasi intelijen yang nyata” terkait operasi militer besar-besaran terhadap Iran yang sedang berlangsung.

“Kongres tidak menerima pengarahan maupun informasi intelijen yang nyata, dan sulit untuk membenarkan tindakan tanpa alasan yang jelas,” kata senator tersebut.

Meskipun sejumlah pemimpin Partai Republik menyatakan dukungan bagi operasi militer terhadap Iran, Thomas Massie, anggota DPR dari Partai Republik asal Kentucky, mengkritik serangan tersebut sebagai “tindakan perang tanpa otorisasi Kongres” dalam unggahannya di media sosial. Selesai. (ant)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *