MEDAN (Berita): Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“KPPU”) menemukan dugaan
pelanggaran persaingan usaha yang sehat dalam proyek digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik PT Pertamina (Persero) (“Pertamina”).
Deswin Nur, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU menyebutkan hal itu dalam siaran persnya diterima melalui Kepala Kanwil I KPPU Ridho Pamungkas Jumat (11/7/2025).
Dugaan pelanggaran tersebut merujuk pada indikasi adanya praktik diskriminasi yang dilakukan Pertamina dalam memilih metode pengadaan penyedia terkait proyek tersebut.
Proyek digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina secara
umum mencakup pengadaan sistem near real-time monitoring distribusi dan penjualan BBM
di 5.518 SPBU Pertamina dari total sekitar 7.000 SPBU yang tersebar di seluruh Indonesia.
Adapun tujuan utama dilaksanakan proyek tersebut untuk melakukan monitoring atau
pengawasan konsumsi BBM khususnya solar subsidi di setiap SPBU di seluruh Indonesia.
Dalam rangka mengimplementasikan proyek yang bernilai Rp3,6 triliunan tersebut,
Pertamina telah melakukan penunjukan langsung salah satu Badan Usaha Milik Negara dengan alasan sinergi BUMN tanpa mempertimbangkan berbagai pelaku usaha lain yang memiliki potensi dan kemampuan melaksanakan proyek tersebut.
KPPU menilai tindakan penunjukan langsung tersebut berpotensi mengarah pada
praktik diskriminasi yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebagaimana tindakan yang juga pernah dilakukan Pertamina dalam penunjukan langsung untuk proyek pembuatan logo yang telah diputus KPPU melalui Putusan KPPU Nomor: 02/KPPU-L/2006.
KPPU menilai bahwa proyek digitalisasi ini memiliki nilai yang cukup besar dan secara
langsung memiliki keterkaitan dengan pengeluaran negara terkait BBM bersubsidi, sehingga seharusnya Pertamina terlebih dahulu membuka kesempatan kepada seluruh pelaku usaha di Indonesia yang memiliki kemampuan melaksanakan proyek tersebut agar diperoleh penawaran harga dan kualitas terbaik.
Hal tersebut sejalan dengan saran dan rekomendasi KPPU terhadap Pemerintah agar meninjau ulang kebijakan berkaitan dengan sinergi BUMN karena memiliki potensi terjadinya inefisiensi dan hambatan usaha sebagaimana diduga juga terjadi dalam pelaksanaan proyek ini.
Alternatif pengadaan berbasis wilayah dengan mekanisme tender terbuka seharusnya
bisa menjadi solusi agar kinerja dan efisiensi dapat diukur, serta kompetisi usaha tetap terjagakarena mengurangi hambatan masuk (entry barrier) dalam industri tersebut.
Hal ini mengingat fakta bahwa masih ada berbagai pelaku usaha lain yang sebelumnya menyatakan kesediaan untuk turut ambil bagian dalam proyek serupa, namun tidak diberi ruang untuk berkompetisi.
Dengan kata lain, penunjukan langsung yang tidak membuka kesempatan bagi pelaku usaha lain menunjukkan adanya dugaan praktik diskriminasi. Praktik ini mengarah pada pelanggaran
Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999 tentang larangan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.
Merespons bukti awal tersebut, KPPU memutuskan untuk mulai melakukan
Penyelidikan atas dugaan pelanggaran Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999 tentang larangan
praktik diskriminasi yang dilakukan Pertamina terhadap pelaku usaha tertentu.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen KPPU untuk menjaga iklim persaingan yang sehat, transparan dan akuntabel, terutama dalam proyek-proyek strategis nasional yang melibatkan dana publik dalam skala besar.
(wie)
