Breaking News
Memuat breaking news...

Wabup Batubara Sampaikan Nota Keuangan dan Ranperda APBD 2027

Redaksi
Redaksi
Rabu, 18 November 2026 - 4.02 PM WIB
10
Wabup Batubara Sampaikan Nota Keuangan dan Ranperda APBD 2027
Wakil Bupati Batubara Syafrizal menyampaikan Nota Keuangan dan Ranperda APBD 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD, Rabu (18/11/2026).
Reading Comfort
adjust the font size

BATU BARA (beritasore.co.id): Wakil Bupati Batubara, Syafrizal, SE., M.AP., menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batubara, di Kecamatan Lima Puluh, Rabu (18/11/2026).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Batubara, Safi'i, dan dihadiri para wakil ketua dan anggota DPRD, jajaran Pemerintah Kabupaten Batubara, serta undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Wabup Syafrizal menyampaikan bahwa Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 telah selesai dibahas dan disepakati bersama pada 7 September 2026. Kesepakatan tersebut menjadi landasan dalam penyusunan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027.

Ia menjelaskan, target anggaran dalam Nota Keuangan dan Ranperda APBD 2027 mengalami penyesuaian dari target yang sebelumnya disepakati dalam KUA-PPAS. Penyesuaian itu dilakukan menyusul penetapan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat dalam APBN Tahun Anggaran 2027.

Selain menyampaikan Nota Keuangan APBD 2027, Wabup Syafrizal juga menjelaskan rencana perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Batubara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Perda tersebut selama ini menjadi landasan hukum pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta instrumen penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperkuat kapasitas fiskal, dan mewujudkan kemandirian keuangan daerah.

Seiring dinamika penyelenggaraan pemerintahan, perkembangan perekonomian, kebutuhan pelayanan publik, serta penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap sejumlah ketentuan dalam perda tersebut.

Wabup menegaskan, perubahan perda tentang pajak dan retribusi tidak semata-mata bertujuan meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga untuk mewujudkan sistem pemungutan yang lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, berkeadilan, serta memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Melalui penyempurnaan kebijakan itu, Pemerintah Kabupaten Batubara berupaya menciptakan keseimbangan antara peningkatan pendapatan daerah, kemampuan ekonomi masyarakat, serta keberlangsungan dunia usaha dan investasi di Kabupaten Batubara.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat kemandirian fiskal daerah, mengurangi ketergantungan terhadap sumber pendanaan dari pemerintah pusat, serta meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan sesuai kebutuhan dan prioritas masyarakat.

Mengakhiri sambutannya, Wabup Syafrizal mengajak seluruh pihak untuk menjadikan momentum tersebut sebagai langkah bersama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah, meningkatkan kemandirian keuangan daerah, serta mewujudkan pembangunan Kabupaten Batubara yang berkelanjutan dan berkeadilan.(als)

Topik
No topics for this article yet.

Discussion

Bagikan pemikiran dan pendapat Anda

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berdiskusi.
Berita Terkait
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement