Temui Wamenhan, Bupati Nias Barat Usulkan Penguatan Pertahanan di Beranda Samudera HindiaTemui Wamenhan, Bupati Nias Barat Usulkan Penguatan Pertahanan di Beranda Samudera HindiaTemuiWamenhan,BupatiNiasBaratUsulkanPenguatanPertahanandiBerandaSamuderaHindia

JAKARTA (beritasore.co.id): Kementerian Pertahanan RI merespons usulan penguatan pertahanan dan pengawasan maritim di wilayah barat Kepulauan Nias yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia.

Respon tersebut mengemuka dalam audiensi Bupati Nias Barat, Dr. Eliyunus Waruwu, S.Pt., M.Si., dengan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI, Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto, M.D.S., M.S.P., di Jakarta, Jumat (11/9/2026).

Audiensi dipimpin langsung Wamenhan. Turut hadir Dirjen Strategi Pertahanan Kemhan Mayjen TNI Bagus Suryadi Tayo, Dirjen Perencanaan Pertahanan Mayjen TNI I Gusti Ngurah Wisnu Wardana, Deputi Geostrategi Dewan Pertahanan Nasional Mayjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang, serta Plt. Kabag Dukungan Administrasi dan Protokol Wamenhan Marsma TNI Nyono Sugondo.

Dorong Penguatan di Sirombu

Dalam pertemuan itu, Bupati Eliyunus menekankan urgensi penguatan pengawasan laut di Nias Barat, khususnya di Kecamatan Sirombu dan gugusan pulau terluar yang menghadap Samudera Hindia.

Ia menyebut kehadiran Yonif TP 903/Baluseda telah memperkuat pertahanan matra darat. Namun, penguatan itu perlu diimbangi dengan kehadiran unsur laut.

"Keberadaan Yonif TP 903 sudah memperkuat pertahanan darat. Ke depan, kami berharap diikuti dengan peningkatan kehadiran dan pengawasan di wilayah laut," ujar Eliyunus.

Menanggapi hal itu, Wamenhan Donny menjelaskan pembangunan Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) maupun satuan Marinir membutuhkan kajian mendalam dan proses panjang. Untuk tahap awal, Pos TNI AL (Posal) menjadi opsi paling realistis.

"Kalau membangun brigade Marinir atau Lanal mungkin masih membutuhkan proses. Yang paling sederhana biasanya Angkatan Laut mempunyai pos-pos. Mungkin sementara bisa kita sarankan Pos AL," kata Donny.

Ia memastikan konsep yang ditawarkan Pemkab Nias Barat akan disampaikan kepada Menteri Pertahanan dan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal).

"Nanti kita sampaikan konsep hari ini kepada Pak Kasal dan Pak Menhan. Harapannya kawasan laut ini bisa semakin tertib dan pelanggaran dapat diminimalisir," tuturnya.

Sambil menunggu kajian tersebut, Wamenhan meminta Pemkab memperkuat koordinasi dengan unsur TNI yang sudah ada di Kepulauan Nias. Ia juga mendorong peran aktif pemerintah daerah dan nelayan sebagai sumber informasi awal.

"Bapak yang tahu kondisi di lapangan. Kalau ada informasi, sampaikan kepada Danlanal, termasuk foto dan informasi pendukung," ujarnya.

Dalam audiensi itu, turut dibahas optimalisasi patroli KAL Hinako di perairan barat Nias.

TNI Harus Bantu Kesulitan Rakyat

Wamenhan menegaskan kehadiran satuan TNI harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat, sesuai Delapan Wajib TNI.

"TNI dengan rakyat harus bersatu. Salah satu Delapan Wajib TNI adalah mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya," tegasnya.

Eliyunus mengamini hal tersebut. Ia mencontohkan peran cepat personel Yonif TP 903 saat banjir melanda Nias Barat beberapa waktu lalu.

"Waktu banjir kemarin, personel TNI bergerak cepat membantu evakuasi. Kehadiran mereka benar-benar kami rasakan. Sangat positif untuk keamanan, penanganan bencana, maupun pergerakan ekonomi masyarakat," kata Eliyunus.

Putra Daerah Didorong Masuk Unhan dan TNI

Isu sumber daya manusia juga menjadi pembahasan. Wamenhan mendorong Nias Barat menyiapkan putra-putri terbaik untuk seleksi Universitas Pertahanan RI (Unhan RI).

"Saya mengharapkan dari Nias Barat juga ada, lima atau sepuluh orang. Dimonitor kapan pembukaannya dan anak-anak terbaiknya dipersiapkan," pinta Donny.

Selain Unhan, ia juga mendorong generasi muda Nias Barat mengikuti seleksi prajurit TNI.

Eliyunus menyambut baik dan akan menindaklanjuti dengan pembinaan pelajar berprestasi sejak dini.

"Dalam jangka panjang, yang menentukan kemajuan daerah adalah kualitas SDM. Kesempatan bagi anak-anak Nias Barat untuk masuk Unhan maupun TNI harus kami persiapkan serius," ujarnya.

Bahasan Air Bersih dan Kampung Nelayan

Eliyunus juga menyampaikan persoalan krisis air bersih di sejumlah wilayah Nias Barat. Upaya pengeboran telah dilakukan, namun belum mendapat debit memadai, sehingga Pemkab mendorong pemanfaatan air permukaan sebagai solusi jangka panjang.

"Air bersih sangat mendesak, baik untuk masyarakat, pelayanan kesehatan maupun kebutuhan satuan TNI di Nias Barat," katanya.

Donny menyebut akan mengkoordinasikan hal tersebut dengan program TNI AD terkait penyediaan air bersih dan pembangunan jembatan.

Audiensi juga membahas usulan program Kampung Nelayan Merah Putih untuk penguatan ekonomi dan ketahanan masyarakat pesisir.

Di akhir pertemuan, Eliyunus menegaskan Nias Barat tidak meminta perhatian karena jauh dari pusat, melainkan menawarkan posisi strategis untuk kepentingan nasional. Pemkab siap mendukung penyediaan lahan, data, akses infrastruktur, dan koordinasi masyarakat.

"Kami tidak meminta perhatian karena Nias Barat jauh dari pusat. Kami menawarkan posisi strategis Nias Barat untuk kepentingan Indonesia. Nias Barat berada di beranda Indonesia yang langsung menghadap Samudera Hindia. Menguatkan Nias Barat bukan semata membangun kabupaten, tapi ikut memperkuat beranda barat Indonesia," tegasnya.

Menutup audiensi, Wamenhan menekankan kolaborasi.

"Tugas Bapak sebagai kepala daerah adalah memakmurkan rakyat. Kita juga bisa ikut bersama-sama. Intinya kita bersama-sama membangun bangsa ini sekaligus mempertahankan negara," pungkas Donny. (KZ)