Sobir Lubis Bantah Ada Tekanan terhadap PK Jelang Musda VII Golkar MadinaSobir Lubis Bantah Ada Tekanan terhadap PK Jelang Musda VII Golkar MadinaSobirLubisBantahAdaTekananterhadapPKJelangMusdaVIIGolkarMadina

PANYABUNGAN (beritasore.co.id): Wakil Ketua DPD Partai Golkar Mandailing Natal (Madina), Sobir Lubis, SH, membantah adanya tekanan atau intervensi terhadap Pimpinan Kecamatan (PK) menjelang Musda VII Golkar Madina.

"Saya sebagai pengurus DPD Golkar Madina menyatakan itu tidak benar. Kalau soal ada yang mendatangi, hal yang wajar. Mungkin ada kader Golkar yang maju menjadi kandidat, sah-sah saja," ujar Sobir saat dikonfirmasi melalui telepon, Kamis (12/11).

Sobir menyebut, di Dapil I yang meliputi Panyabungan, Panyabungan Timur, dan Panyabungan Barat, tidak ada pengurus yang melapor kepadanya soal intervensi. Menurutnya, dukungan PK di Dapil I sepenuhnya hak masing-masing pengurus kecamatan.

Namun, informasi berbeda datang dari sejumlah pengurus PK di Dapil II, III, dan IV. Mereka mengaku mendapat telepon dan kunjungan dari pihak yang disebut membawa kepentingan tertentu untuk mengubah dukungan.

Sedikitnya pengurus PK dari tiga dapil mengaku telah didekati, yakni dari Dapil II (Ulu Pungkut), Dapil III (Panyabungan Selatan), dan Dapil IV (Natal).

Seorang pengurus PK Dapil III yang identitasnya dirahasiakan mengungkapkan, pihak yang mendatangi mengaku suruhan seorang Kepala Dinas di lingkungan Pemkab Madina. Mereka diajak menandatangani surat pernyataan dukungan kepada kandidat lain, menggantikan dukungan yang sebelumnya diberikan kepada salah satu bakal calon Ketua DPD Golkar Madina.

Pengakuan serupa datang dari pengurus PK di Dapil II yang mengaku didatangi seseorang yang diidentifikasi sebagai Sekretaris Camat (Sekcam). Tujuannya disebut sama, yakni meminta PK mengalihkan dukungan dari Indah Annisa kepada kandidat lain yang disebut mendapat dukungan Bupati Madina.

Sejumlah pengurus PK juga mengaku mendapat tawaran uang dalam jumlah besar serta janji jabatan bagi keluarga atau kolega yang bekerja di lingkungan Pemkab Madina.

Jika pengakuan itu benar, persoalannya bukan lagi sekadar lobi politik, melainkan dugaan penggunaan jaringan birokrasi dan pengaruh kekuasaan untuk memengaruhi keputusan organisasi partai. Namun, identitas pihak yang mendatangi, asal perintah, serta kebenaran tawaran uang dan jabatan masih perlu penelusuran dan konfirmasi lebih lanjut.

Sementara itu, senior Golkar Madina, Syariful Sarling Lubis, SE, mengingatkan agar Musda tetap berpedoman pada AD/ART dan petunjuk pelaksanaan (Juklak) partai.

Dengan pengalaman sekitar 40 tahun sebagai kader Golkar, Sarling menilai mekanisme organisasi harus menjadi pegangan utama. Menurutnya, rapat pleno Golkar Madina telah dilaksanakan pada 7 Oktober 2026, tetapi jadwal dan teknis Musda belum diumumkan secara jelas.

Sarling membagi kader yang dinilainya layak berkontestasi ke dalam dua kategori. Kategori pertama yang dinilai memenuhi syarat tanpa diskresi DPP, yakni Zubaidah Nasution, Sobir Lubis, Erwin Efendi Nasution, dan Arsidin Batubara. Kategori kedua yang dinilai membutuhkan diskresi DPP, yakni Jeni Saputra, Indah Annisa, Salman, dan Saipullah Nasution.

Ia berharap Musda menjadi momentum konsolidasi, bukan perpecahan. Ia juga mengingatkan pentingnya regenerasi, keterbukaan pencalonan, penolakan praktik transaksional, serta kepatuhan terhadap mekanisme organisasi.

Golkar Madina memiliki 23 PK yang berperan penting dalam penentuan kepemimpinan periode 2026-2031. Lobi dan komunikasi politik merupakan hal wajar dalam kontestasi. Namun, jika benar ada tekanan, tawaran uang, atau janji jabatan pemerintahan untuk mengubah dukungan, persoalannya sudah menyentuh etika politik dan independensi organisasi.

Pejabat yang disebut-sebut, pihak yang mengaku menjadi perantara, dan para kandidat yang namanya dikaitkan perlu diberi ruang klarifikasi.

Musda VII seharusnya menjadi ruang bagi kader untuk menguji kapasitas, rekam jejak, dan visi kepemimpinan, bukan arena mempertukarkan jabatan pemerintahan dengan dukungan politik. (Kdr)