SMSI Madina Desak Polisi Usut Tuntas Dugaan PETI di Jambur TarutungSMSI Madina Desak Polisi Usut Tuntas Dugaan PETI di Jambur TarutungSMSIMadinaDesakPolisiUsutTuntasDugaanPETIdiJamburTarutung

KOTANOPAN (beritasore.co.id): Serikat Media Siber Indonesia [SMSI] Kabupaten Mandailing Natal mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus dugaan pertambangan tanpa izin [PETI] di Desa Jambur Tarutung, Kecamatan Kotanopan, setelah tiga unit alat berat ekskavator dibakar warga, Minggu [4/10/2026] dini hari.

Desakan itu disampaikan Ketua SMSI Madina, Jefry Barata Lubis, kepada wartawan di Panyabungan, Minggu siang.

"Kami dari SMSI Madina mendesak aparat penegak hukum untuk menangkap pemilik ekskavator tersebut," ujar Jefry di Kantor SMSI Madina, Kompleks Perumahan Cemara Sipapaga, Panyabungan.

Menurut Jefry, informasi yang dihimpun dari warga setempat menyebutkan tiga unit ekskavator yang dibakar berada tak jauh dari masjid desa. Sebelumnya, warga disebut telah memberi peringatan kepada pemilik alat berat berinisial P agar menghentikan aktivitas yang diduga PETI tersebut, namun tidak diindahkan.

Atas kejadian itu, SMSI Madina menyampaikan empat poin pernyataan sikap:

1. Mengapresiasi kepedulian warga Desa Jambur Tarutung dalam menjaga kelestarian lingkungan. 2. Mendesak Polres Madina dan Polda Sumatera Utara untuk mengungkap pemilik dan pemodal aktivitas dugaan PETI tersebut, tidak hanya operator di lapangan. 3. Meminta Pemkab Madina, Dinas Lingkungan Hidup, dan instansi terkait menutup lokasi dan melakukan pemulihan lingkungan sesuai ketentuan. 4. Mengimbau masyarakat untuk menahan diri dan tidak melakukan tindakan anarkis serta menyerahkan proses hukum kepada aparat berwenang.

Sementara itu, Kapolres Madina AKBP Bagus Priandy melalui Kasat Reskrim AKP Tri Boy Alwin Siahaan saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp mengatakan pihaknya telah memonitor kejadian tersebut.

"Sudah dimonitor dan akan ditindaklanjuti," ujarnya singkat.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi mengenai kronologi pembakaran dan status hukum pemilik alat berat tersebut.(Kandar).