SATMA AMPI Madina Soroti Dugaan Pungutan Rp5 Juta per Ekskavator di Desa Kampung BaruSATMA AMPI Madina Soroti Dugaan Pungutan Rp5 Juta per Ekskavator di Desa Kampung BaruSATMAAMPIMadinaSorotiDugaanPungutanRp5JutaperEkskavatordiDesaKampungBaru

PANYABUNGAN (beritasore.co.id): Satuan Mahasiswa (SATMA) AMPI Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menyoroti dugaan pungutan Rp5 juta untuk setiap unit ekskavator yang akan beroperasi di Desa Kampung Baru, Kecamatan Linggabayu.

Dugaan itu disampaikan Bendahara SATMA AMPI Madina, Muhammad Saleh, melalui pesan WhatsApp kepada wartawan, Kamis (12/11/2026) malam.

Menurut Saleh, berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, sebelum alat berat masuk ke Desa Kampung Baru, diduga telah digelar musyawarah desa yang dihadiri kepala desa, perangkat desa, sebagian masyarakat, dan pihak lainnya.

Musyawarah tersebut diduga dibuka oleh seseorang bernama Sab bersama kepala desa.

"Dalam musyawarah itu diduga ada kesepakatan, setiap unit alat berat yang masuk dikenakan biaya Rp5 juta per unit. Selain itu, ada pembagian 2,5 persen dari hasil aktivitas pertambangan untuk desa atau pengurus," ujar Saleh.

Saleh mempertanyakan dasar hukum, transparansi, dan mekanisme pengelolaan dana tersebut.

"Kalau benar ada musyawarah yang menyepakati pungutan Rp5 juta dan pembagian 2,5 persen, hal itu harus dijelaskan secara terbuka. Siapa yang menerima, siapa yang mengelola, dan ke mana aliran dananya?" kata Saleh.

Ia mengingatkan agar kesepakatan yang mengatasnamakan kepentingan desa tidak menjadi celah untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu.

"Jangan sampai atas nama masyarakat dan desa, justru muncul dugaan praktik kongkalikong dan kepentingan pribadi. Jika memang ada penerimaan uang, harus jelas pertanggungjawabannya," ujarnya.

Saleh menegaskan, persoalan ini tidak bisa dipandang sekadar kesepakatan masyarakat. Jika aktivitas pertambangan tersebut tidak memiliki izin, maka pungutan maupun pembagian hasil yang terkait dengannya juga perlu ditelusuri sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atas dasar itu, SATMA AMPI Madina mendesak Polres Mandailing Natal untuk melakukan penyelidikan.

"Kami meminta aparat tidak hanya melihat aktivitas alat beratnya, tetapi juga menelusuri siapa pemodalnya, siapa pengurusnya, siapa yang menerima setoran, dan siapa yang menikmati hasilnya. Semua harus terang dan tidak boleh ada pihak yang kebal hukum," kata Saleh.

SATMA AMPI Madina menegaskan, dugaan tersebut perlu dibuktikan melalui penyelidikan yang transparan dan profesional. Pihak-pihak yang disebut dalam informasi tersebut, termasuk Kepala Desa Kampung Baru dan Sab, perlu diberi ruang untuk menyampaikan klarifikasi.

Hingga berita ini ditayangkan, Kepala Desa Kampung Baru dan Camat Linggabayu, Adimel Fery, S.H., M.H., yang dikonfirmasi melalui WhatsApp pada Kamis (12/11/2026), belum memberikan jawaban. (Kdr)