Polemik Bursa  Calon Wakil Bupati Langkat: Menyoroti Monuver Tokoh Luar Dan Urgensi Kepemimpinan Putra DAERAH Teluk AruPolemik Bursa  Calon Wakil Bupati Langkat: Menyoroti Monuver Tokoh Luar Dan Urgensi Kepemimpinan Putra DAERAH Teluk AruPolemikBursaCalonWakilBupatiLangkat:MenyorotiMonuverTokohLuarDanUrgensiKepemimpinanPutraDAERAHTelukAru

Oleh : Muhammad Fery Prayoga, MPd

DINAMIKA politik jelang pemilihan dan pengisian posisi Wakil Bupati Langkat untuk mendampingi Calon Bupati Definitif Tiorita Br Surbakti, S.H., kian memanas dan menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat. Alih-alih memberikan ruang bagi kader dan tokoh internal daerah untuk memimpin, bursa kepemimpinan justru diramaikan oleh figur-figur eksternal yang dinilai minim keterikatan historis dan sosiologis dengan Kabupaten Langkat.

Setelah sebelumnya nama Muhammad Faisal Bahar, anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Fraksi PAN, santer dikabarkan masuk dalam radar bursa pencalonan, kini publik kembali dikejutkan dengan kemunculan nama Ronggur Raja Doli Simorangkir. Politisi yang saat ini tercatat sebagai anggota DPRD Kota Binjai sekaligus Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Utara tersebut turut dikabarkan membidik kursi Wakil Bupati Langkat demi mendampingi Tiorita Br Surbakti.

Masifnya pergerakan figur-figur dari luar daerah ini kontan memicu gelombang pertanyaan kritis, kekecewaan, serta perdebatan di tengah masyarakat Langkat.

1. Krisis Kaderisasi: Apakah Langkat Krisis Tokoh?

Fenomena merapatnya para politisi luar daerah ke bursa kekuasaan Langkat memantik reaksi keras dari para pengamat politik lokal dan tokoh masyarakat. Muncul sebuah pertanyaan mendasar yang menggelitik nurani publik: Apakah di Kabupaten Langkat sudah tidak ada lagi tokoh lokal yang layak, kompeten, dan kapabel untuk menduduki kursi Wakil Bupati Langkat?

Langkat merupakan salah satu kabupaten terbesar di Sumatera Utara yang kaya akan sumber daya manusia, cendekiawan, birokrat ulung, serta politisi berintegritas tinggi. Kabupaten ini bukan daerah tandus kepemimpinan. Oleh sebab itu, ambisi politik pihak-pihak luar untuk mendarat dan memegang kendali di kursi eksekutif Langkat dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap potensi kader-kader lokal yang selama ini telah berkeringat membangun daerah.

Publik menilai, langkah para politisi luar ini terkesan oportunis mencari panggung kekuasaan baru di luar basis konstituen asal mereka, alih-alih mengabdi dan menyelesaikan tanggung jawab di wilayah pemilihan masing-masing.

2. Desakan Keras untuk 50 Anggota DPRD Kabupaten Langkat

Di tengah pusaran polemik ini, sorotan tajam juga diarahkan langsung kepada lembaga legislatif daerah. Sebanyak 50 orang anggota DPRD Kabupaten Langkat dituntut untuk membuka mata lebar-lebar, bersikap jernih, dan menunjukkan keberpihakan politik yang murni kepada masyarakat yang mereka wakili di bawah sorotan konstituen.

Sebagai perwakilan rakyat Langkat, para legislator di Gedung Dewan digelandang tanggung jawab moral yang besar untuk menolak segala bentuk intervensi atau politisasi jabatan yang mengabaikan kepentingan lokal. Anggota DPRD Langkat diminta tidak tinggal diam dan tunduk pada syahwat politik elite partai di tingkat provinsi semata, melainkan harus berdiri tegak memperjuangkan hak-hak politik putra daerah agar tidak menjadi penonton di rumah sendiri.

3. Urgensi Representasi Wilayah: Menyoroti Potensi Teluk Aru dan Samsul Rizal (SAMRAI)

Kritik tajam atas dominasi figur luar ini berujung pada tuntutan kuat agar kepemimpinan eksekutif mendatang benar-benar mencerminkan keterwakilan geografis dan sosiologis Kabupaten Langkat secara adil.

Salah satu wilayah yang memiliki basis massa riil, kontribusi sosial yang masif, serta figur mumpuni adalah kawasan Teluk Aru. Dari kawasan pesisir utara Langkat ini, mencuat nama Samsul Rizal, yang akrab disapa SAMRAI, sebagai salah satu figur representatif yang dinilai sangat layak dan pantas diperhitungkan dalam bursa kepemimpinan daerah.

Keberadaan figur lokal seperti Samsul Rizal dipandang mampu merepresentasikan aspirasi masyarakat pesisir Teluk Aru yang selama ini mendambakan perhatian pembangunan yang lebih merata. Memaksakan figur dari luar seperti Muhammad Faisal Bahar maupun Ronggur Raja Doli Simorangkir dikhawatirkan hanya akan memperlebar jurang komunikasi antara pemerintah daerah dengan kebutuhan riil masyarakat di akar rumput.

4. Profil dan Rekam Jejak Samsul Rizal (SAMRAI)

Sebagai figur alternatif dari lokal, Samsul Rizal memiliki peta kekuatan tersendiri yang diukur dari kelebihan, kekurangan, serta rekam jejak kontribusinya:

a. Kelebihan Samsul Rizal: Dikenal memiliki kedekatan yang kuat dengan masyarakatgrassroots (akar rumput), memiliki jaringan sosial yang luas di kawasan pesisir, bernyali besar dalam melakukan advokasi sosial, serta memiliki pemahaman mendalam terkait problem krusial di daerah pemilihan pesisir.

b. Kekurangan Samsul Rizal: Sebagaimana figur dinamika politik pada umumnya, tantangan terbesar beliau adalah memperluas, merangkul, serta menyolidkan basis dukungan lintas sektoral di luar wilayah pesisir Teluk Aru agar dapat diterima secara merata oleh seluruh masyarakat di 23 kecamatan di Kabupaten Langkat.

c. Kontribusi Nyata untuk Teluk Aru: Aktif memperjuangkan nasib nelayan tradisional, menginisiasi berbagai kegiatan sosial-kemasyarakatan, serta konsisten menjadi corong terdepan dalam menyuarakan pembangunan infrastruktur, memperjuangkan bantuan banjir untuk masyarakat Teluk Aru dan pengentasan masalah ekonomi di kawasan pesisir Teluk Aru.

d. Kontribusi untuk Kabupaten Langkat secara Luas: Menjadi motor penggerak solidaritas sosial, mengawal isu-isu kerakyatan, serta aktif membangun kesadaran kritis masyarakat agar tidak mudah diintervensi oleh kepentingan politik elite luar daerah.

5. Komitmen Perubahan untuk Wajah Langkat

Menyadari berbagai tantangan dan kompleksitas permasalahan di Bumi Langkat, Samsul Rizal menyatakan kesiapan penuh untuk berbenah, berjuang, dan berpasrah pada komitmen moral yang tinggi. Beliau berjanji akan melakukan transformasi total dalam tata kelola pemerintahan, merangkul semua golongan, serta mendedikasikan seluruh energinya untuk membawa perubahan nyata: membangun wajah Kabupaten Langkat agar menjadi lebih baik, adil, transparan, dan bermartabat.

6. Menjaga Marwah Tanah Bertuah Langkat

Masyarakat Kabupaten Langkat kini berada di persimpangan jalan. Apakah kursi kepemimpinan daerah akan diserahkan kepada mereka yang tidak memiliki akar kultural yang kuat di Langkat, ataukah para wakil rakyat di DPRD berani mengambil sikap tegas demi menjaga kehormatan dan marwah bumi bertuah Langkat?

Pertanyaan besar kini tertuju kepada 50 legislator Langkat: akankah mereka menjadi pembela kepentingan rakyat lokal, atau justru membiarkan tradisi "mutasi tokoh luar" merusak tatanan politik lokal yang sehat? Waktu dan sejarah yang akan membuktikan integritas mereka.

Penulis adalah koordinator Forum Masyarakat Sadar Politik (FMSP).