Plt Bupati Langkat Kawal Langsung Percepatan Bantuan Korban Banjir Dari Jakarta, Dari 73.721 Usulan, 62.593 NIK Dinyatakan Valid BPSPlt Bupati Langkat Kawal Langsung Percepatan Bantuan Korban Banjir Dari Jakarta, Dari 73.721 Usulan, 62.593 NIK Dinyatakan Valid BPS
LANGKAT (beritasore.co.id): Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti mengawal langsung percepatan penyaluran bantuan bagi korban banjir ke pemerintah pusat. Pengawalan dilakukan melalui audiensi ke Badan Pusat Statistik (BPS) RI dan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRR) di Jakarta, Selasa (4/8/2026).
Tiorita hadir didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat H. Amril, perwakilan korban banjir yang tergabung dalam Aliansi Menjemput Keadilan pimpinan Sauli Lubis, dan Forum Masyarakat Korban Bencana Banjir (FMKBB) Kabupaten Langkat pimpinan Said Abdullah.
"Kami berterima kasih atas perhatian dan dukungan Satgas PRR serta seluruh kementerian dan lembaga terkait. Kami berharap penyaluran bantuan, baik jaminan hidup (jadup), bantuan stimulan, maupun bantuan isi hunian, dapat segera terealisasi," ujar Tiorita.
Ia menegaskan Pemkab Langkat akan mengawal seluruh tahapan administrasi hingga bantuan diterima masyarakat.
"Jangan sampai ada warga yang berhak justru tertinggal karena kendala administrasi dan validasi data. Sinergi semua pihak sangat penting," tegasnya.
Hasil Validasi BPS
Audiensi pertama digelar di Kantor BPS RI. Rombongan diterima Plt Direktur Statistik Ketahanan Sosial Budi Santoso dan Direktur Sistem Informasi Statistik Joko Parmiyanto.
Dalam pertemuan itu, BPS memaparkan hasil verifikasi dan validasi terhadap 73.721 warga terdampak banjir Kabupaten Langkat yang diusulkan menerima bantuan. Hasilnya, 62.593 Nomor Induk Kependudukan (NIK) dinyatakan valid, sementara 11.128 NIK belum valid karena NIK kosong, data ganda, dan format tidak sesuai.
Data yang dinyatakan valid akan diteruskan kepada lima kementerian/lembaga sebagai dasar penyaluran bantuan.
Menindaklanjuti data yang belum valid, Tiorita memastikan Pemkab Langkat akan segera melakukan penyempurnaan data untuk kembali diajukan verifikasi ke BPS RI.
Tahap 11, Cair Dua Bulan Lagi
Usai dari BPS RI, rombongan melanjutkan audiensi dengan Satgas PRR di Kantor Kementerian Dalam Negeri. Mereka diterima Kepala Posko Nasional Satgas PRR Irjen Pol Wahyu Bintono, Koordinator Wilayah Sumut Satgas PRR Brigjen TNI Fadjar Tjahyono, Kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah Fernando H. Siagian, serta perwakilan Kementerian Sosial.
Satgas PRR menyampaikan usulan bantuan korban banjir Langkat telah memasuki tahapan ke-11. Penyaluran bantuan diperkirakan terealisasi dalam dua bulan ke depan setelah seluruh tahapan administrasi dan validasi rampung.
Sementara itu, perwakilan korban banjir Siska Novianti mengapresiasi langkah Pemkab Langkat yang memfasilitasi pertemuan langsung dengan BPS RI dan Satgas PRR.
"Masyarakat jadi lebih tenang setelah mendapat penjelasan langsung tentang perkembangan usulan bantuan yang selama ini kami nantikan," katanya.
Turut hadir Anggota DPRD Langkat Komisi II Juriah, Jhon Binsar Ketaren, Meja Sembiring, Eddy Wijaya, Samsul Rizal, dan Martono.
Hadir mendampingi Plt Bupati, Kepala Bappedalitbang Rina Wahyuni Marpaung, Sekretaris DPRD Basrah Pardomuan, Kalaksa BPBD Langkat H.M. Ansyari, Kadis Sosial Taufik Rieza, Kadis Perkim Robbi Rezeki, Kabag Prokopim Winanda Akbar, dan Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Cici Indah Sari.(bap).
Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda