Breaking News
Memuat breaking news...

Perkara Tender Pipa Gas Cisem, KPPU Putuskan Para Terlapor Tak Melanggar Persaingan Usaha

Redaksi
Redaksi
Rabu, 20 Mei 2026 - 12.26 PM WIB
Perkara Tender Pipa Gas Cisem, KPPU Putuskan Para Terlapor Tak Melanggar Persaingan Usaha
Reading Comfort
adjust the font size

JAKARTA (beritasore.co.id): Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Perkara Nomor 06/KPPU-L/2025 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon–Semarang (Cisem) Tahap 2 Ruas Batang–Cirebon–Kandang Haur Timur (Multi Years Contract), yang dilaksanakan Selasa (19/5/2026) di Jakarta.


Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Deswin Nur menyebut dalam siaran persnya diterima melalui Kepala Kanwil I KPPU Ridho Pamungkas Rabu (20/5/2026).

Majelis Komisi memutus para Terlapor yang terdiri dari PT Timas Suplindo (Terlapor I), PT Pratiwi Putri Sulung (Terlapor II), PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (Terlapor III), PT Nindya Karya (Persero) (Terlapor IV), serta Kelompok Kerja Pemilihan KESDM 7 (Terlapor V) tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Putusan dibacakan dalam Sidang Majelis Komisi yang dipimpin Ketua Majelis Komisi Moh. Noor Rofieq, dengan Anggota Majelis Rhido Jusmadi dan Gopprera Panggabean, pada Selasa (19/5) di Kantor Pusat KPPU, Jakarta.

Perkara ini mulai disidangkan pada 2 Oktober 2025. Dalam proses persidangan, Investigator melalui Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) menyampaikan adanya indikasi persekongkolan tender yang diduga berpotensi melanggar Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999.

Indikasi tersebut antara lain berkaitan dengan adendum berulang dalam dokumen tender, gangguan dan kegagalan sistem pengadaan, penerimaan dokumen penawaran harga di luar sistem elektronik (SPSE), serta adanya kesamaan dalam dokumen teknis peserta.

Selanjutnya, Majelis Komisi melakukan penilaian terhadap seluruh alat bukti, keterangan para pihak, serta fakta yang terungkap selama persidangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Majelis Komisi menyatakan unsur persekongkolan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tidak terpenuhi. (wie)


Topik
No topics for this article yet.

Discussion

Bagikan pemikiran dan pendapat Anda

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berdiskusi.
Berita Terkait