Pemko Medan Gandeng Kejati Sumut Selamatkan Aset Wakaf, 17 Sertifikat Diserahkan ke NazirPemko Medan Gandeng Kejati Sumut Selamatkan Aset Wakaf, 17 Sertifikat Diserahkan ke NazirPemkoMedanGandengKejatiSumutSelamatkanAsetWakaf,17SertifikatDiserahkankeNazir

MEDAN (beritasore.co.id): Pemerintah Kota Medan menyerahkan 17 sertifikat tanah wakaf kepada nazir dalam kegiatan penyerahan sertifikat dan pembinaan hukum pengelolaan wakaf di Gedung PKK Kota Medan, Kamis (12/11/2026).

Penyerahan dilakukan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dan disaksikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut) Muhibuddin.

Hadir dalam kegiatan itu Kepala Kejaksaan Negeri Medan Ridwan Sujana Angsar, Kepala Kejaksaan Negeri Belawan Yusup Dharmaputra, Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Hanif, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan Impun Siregar, Ketua MUI Kota Medan Hasan Matsum, dan Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Medan Sahrul.

Wali Kota Medan Rico Waas mengatakan, persoalan tanah wakaf telah menjadi salah satu aduan yang diterimanya bahkan sebelum menjabat. Ia menilai penataan wakaf tidak boleh terus ditunda karena menyangkut amanah umat, bukan sekadar administrasi pertanahan.

"Persoalannya tidak sederhana. Ada dokumen yang tidak ditemukan, ada sertifikat yang berubah menjadi milik orang lain, bahkan ada yang hanya berdasarkan perjanjian di atas kertas biasa. Karena itu, perlu keseriusan, iktikad baik, dan ikhtiar bersama untuk menyelesaikannya," kata Rico.

Menurut Rico, berbagai persoalan itu ditemukan di lapangan, mulai dari hilangnya dokumen, perubahan kepemilikan sertifikat, hingga penyerahan wakaf yang hanya bermodal surat perjanjian sederhana tanpa kelengkapan administrasi.

Ia berharap Kejati Sumut, Kejari Medan, dan Kejari Belawan memperkuat pendampingan hukum agar penataan dan pengamanan aset wakaf berjalan sesuai ketentuan. Ia juga mendorong penguatan peran BWI agar pengelolaan wakaf di Medan lebih terarah dan berkepastian hukum.

"Jangan sampai persoalan tanah wakaf ini terus berlarut-larut. Kita harus memastikan aset yang sudah diwakafkan benar-benar terlindungi dan manfaatnya bisa dirasakan umat," ujarnya.

Sementara itu, Kajati Sumut Muhibuddin menegaskan pentingnya perlindungan dan kepastian hukum terhadap tanah wakaf agar tidak dikuasai, disalahgunakan, maupun berpindah tangan ke pihak yang tidak berhak.

Untuk mempercepat penyelesaian, Muhibuddin mendorong Pemko Medan membentuk satuan tugas (satgas) percepatan pengurusan dan sertifikasi tanah wakaf serta tanah rumah ibadah lintas agama.

Menurut dia, pembentukan satgas penting karena masih terdapat perbedaan data mengenai jumlah tanah wakaf yang belum bersertifikat maupun yang bermasalah. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menginventarisasi dan menyinkronkan seluruh data.

"Data ini yang paling penting kita benahi terlebih dahulu. Harus disinkronkan dan diharmonisasikan supaya kita bisa memetakan bagaimana cara mempercepat penyelesaiannya," kata Muhibuddin.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan itu, terdapat sekitar 1.300 bidang tanah wakaf di Kota Medan. Sebanyak sekitar 1.100 bidang telah bersertifikat, sementara sekitar 200 bidang masih memerlukan penyelesaian, termasuk sekitar 100 bidang yang bermasalah atau bersengketa.

Muhibuddin berharap satgas segera menyusun strategi dan jadwal kerja sehingga seluruh persoalan sertifikasi dapat dituntaskan dalam waktu satu tahun.

"Milestone kita saat ini adalah percepatan sertifikasi. Itu yang pertama harus diselesaikan. Tetapi ke depan, tanah wakaf juga harus bisa dioptimalkan sehingga mampu menghidupi operasionalnya sendiri dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar," ujarnya.

Ia menekankan, persoalan tanah wakaf tidak boleh hanya dibebankan kepada nazir. Pemerintah daerah dan seluruh instansi terkait juga bertanggung jawab memberikan perlindungan dan membantu menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapi pengelola wakaf.

"Jangan biarkan nazir menanggung sendiri persoalannya. Mereka mempertahankan tanah itu bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk menjaga harta wakaf agar tetap bisa dimanfaatkan," katanya.

Selain percepatan sertifikasi, Muhibuddin mendorong pengelolaan tanah wakaf secara produktif. Tanah wakaf, kata dia, tidak seharusnya menjadi aset yang tidak berkembang.

Ia mencontohkan lahan di sekitar masjid dapat dikembangkan menjadi tempat usaha atau tenant bagi UMKM, seperti penjualan makanan, buku, dan perlengkapan salat. Hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk membiayai operasional dan pemeliharaan masjid.

Hal yang sama berlaku untuk tanah wakaf pemakaman yang dapat dikelola secara profesional dan tertata, sepanjang sesuai ketentuan dan peruntukan wakaf.

Ia juga mendorong pengembangan wakaf produktif untuk membangun sumber pendanaan berkelanjutan yang dapat membantu pendidikan anak yatim piatu, kesejahteraan lanjut usia, serta mendukung lembaga pendidikan dan pesantren.

"Tanah wakaf jangan menjadi tanah yang mati atau bangunan yang tidak memberikan manfaat. Wakaf harus terus berkembang dan hasilnya dapat dirasakan oleh umat serta masyarakat di sekitarnya," ujarnya.

Muhibuddin mengingatkan para nazir agar menjalankan amanah dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tertib administrasi, termasuk menyampaikan laporan pengelolaan setiap tahun. Pengawasan juga harus diperkuat agar tidak terjadi penyalahgunaan peruntukan maupun konflik pengelolaan.

Di akhir arahannya, ia meminta Kejari Medan dan Kejari Belawan bersama seluruh instansi terkait mengambil peran sesuai kewenangannya. Jika ditemukan tindakan yang merugikan masyarakat dan melanggar hukum, penanganannya harus dilakukan secara tegas. (MZ)