Pemko Gunungsitoli Pangkas Belanja Seremonial di APBD 2027, Fokus ke Layanan PublikPemko Gunungsitoli Pangkas Belanja Seremonial di APBD 2027, Fokus ke Layanan Publik

GUNUNGSITOLI (beritasore.co.id): Pemerintah Kota Gunungsitoli menegaskan komitmen efisiensi anggaran dan keberlanjutan pelayanan publik dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Penegasan itu disampaikan Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli, Andhika Perdana Laoly, saat membacakan jawaban Wali Kota atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda APBD 2027, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Gunungsitoli, Selasa (17/11/2026).
Rapat yang digelar di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Kota Gunungsitoli itu dipimpin Ketua DPRD, Adrianus Zega. Agenda rapat meliputi penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Ranperda APBD 2027 serta laporan reses pimpinan dan anggota DPRD Masa Sidang III Tahun 2026.
Turut hadir staf ahli, asisten, sejumlah kepala perangkat daerah, para camat, dan undangan lainnya.
Sebanyak enam fraksi menyampaikan pandangan, pertanyaan, saran, dan masukan, yakni Fraksi Golkar-Perindo, Fraksi Amanat Demokrat, Fraksi Hanura, Fraksi NasDem, Fraksi Gerindra, dan Fraksi PDI Perjuangan. Masukan tersebut dinilai penting untuk memastikan kebijakan anggaran disusun terarah, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Dalam jawabannya, Pemko Gunungsitoli mengapresiasi masukan konstruktif seluruh fraksi, khususnya terkait kemampuan keuangan daerah dan penurunan pendapatan transfer yang berpotensi menekan kapasitas fiskal daerah.
Pemko menegaskan, keterbatasan fiskal harus disikapi dengan pengelolaan anggaran yang cermat, efektif, dan bertanggung jawab. Namun, kondisi itu tidak boleh menjadi alasan menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sebagai langkah strategis, pemerintah akan mempertajam prioritas belanja, terutama mengefisienkan belanja operasional, perjalanan dinas, kegiatan seremonial, dan belanja lain yang belum berdampak langsung bagi masyarakat.
Kebijakan efisiensi tersebut tetap memperhatikan keberlanjutan pelayanan dasar, pemenuhan belanja wajib dan mengikat, kewajiban kepada pemerintah desa, serta kebutuhan mendesak masyarakat.
Di sisi lain, Pemko juga mendorong penguatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan mengelola potensi pajak dan retribusi daerah secara lebih optimal. Target penerimaan ditetapkan secara realistis dengan mempertimbangkan potensi daerah, tren realisasi, basis data, serta kondisi ekonomi masyarakat dan pelaku usaha.
Pemko memastikan seluruh pandangan, pertanyaan, saran, dan koreksi dari fraksi-fraksi DPRD akan menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan Ranperda APBD 2027, agar kebijakan anggaran yang ditetapkan benar-benar mencerminkan kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat.
Melalui pembahasan yang mengedepankan kemitraan, keterbukaan, dan tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan DPRD, APBD Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2027 diharapkan dapat ditetapkan tepat waktu, dikelola secara sehat dan berkelanjutan, serta diarahkan pada program prioritas yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat.(KZ)






Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda