Pemko Gunungsitoli Gandeng Pengadilan Agama, Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak PascaceraiPemko Gunungsitoli Gandeng Pengadilan Agama, Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak Pascacerai

GUNUNGSITOLI (beritasore.co.id): Pemerintah Kota Gunungsitoli memperkuat perlindungan perempuan dan anak pascaperceraian melalui penandatanganan Nota Kesepakatan dengan Pengadilan Agama Gunungsitoli Kelas II.
Penandatanganan berlangsung di Ruang Rapat Center Kantor Wali Kota Gunungsitoli, Senin (16/11/2026).
Hadir dalam kegiatan tersebut Wali Kota Gunungsitoli Sowa'a Laoli, Ketua Pengadilan Agama Gunungsitoli A. Wafi, Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli Firman Halawa, Sekda Kota Gunungsitoli Andhika Perdana Laoly, Asisten Pemerintahan dan Kesra Arham Dusky Hia, perwakilan Kodim 0213/Nias, sejumlah kepala perangkat daerah, serta undangan lainnya.
Wali Kota Sowa'a Laoli menegaskan, persoalan perkawinan dan perceraian bukan sekadar persoalan hukum. Perceraian kerap menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan psikologis bagi keluarga, terutama perempuan dan anak.
"Diperlukan sinergi lintas lembaga agar hak-hak perempuan dan anak tetap terpenuhi dan terlindungi," ujarnya.
Ia pun mengapresiasi inisiatif Pengadilan Agama Gunungsitoli membangun kerja sama tersebut. Menurutnya, nota kesepakatan ini menjadi landasan memperkuat koordinasi antarlembaga, khususnya dalam penanganan perkara perkawinan, pemenuhan hak asuh anak, serta perlindungan hak perempuan dan anak setelah perceraian.
Sowa'a juga menyoroti risiko yang muncul akibat perceraian, mulai dari terabaikannya hak anak atas pengasuhan dan pendidikan, tidak terpenuhinya kebutuhan hidup, hingga munculnya kerentanan sosial dan ekonomi dalam keluarga. Melalui koordinasi yang lebih baik, persoalan tersebut diharapkan dapat ditangani secara lebih terarah dan komprehensif.
Acara dilanjutkan dengan penandatanganan dan serah terima Nota Kesepakatan serta plakat. Pada kesempatan yang sama, Pengadilan Agama Gunungsitoli juga menandatangani Nota Kesepakatan dengan Kejaksaan Negeri Gunungsitoli dan Kodim 0213/Nias.
Melalui kerja sama ini, masyarakat diharapkan memperoleh pelayanan yang lebih mudah dan terarah, khususnya bagi perempuan dan anak yang menghadapi persoalan hukum akibat perceraian. Masyarakat juga akan lebih mudah mengakses informasi mengenai hak dan kewajiban pascaperceraian, termasuk hak asuh anak, nafkah anak, dan hak-hak perempuan sesuai peraturan perundang-undangan.
Sinergi antarlembaga ini juga diharapkan dapat mencegah terabaikannya hak anak, menjaga keberlanjutan pendidikan, serta menekan risiko kerentanan sosial dan ekonomi keluarga. Dengan demikian, penyelesaian perkara perkawinan dan perceraian tidak hanya berorientasi pada aspek hukum, tetapi juga pada keberlanjutan kehidupan dan kesejahteraan pihak yang terdampak.
Pemerintah Kota Gunungsitoli berkomitmen terus memperkuat kolaborasi lintas sektor demi mewujudkan perlindungan perempuan dan anak, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta membangun ketahanan keluarga. (KZ)






Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda