Pemkab Samosir Dorong Pariwisata Berkelanjutan Lewat Sinergi Investasi, CSR dan UMKMPemkab Samosir Dorong Pariwisata Berkelanjutan Lewat Sinergi Investasi, CSR dan UMKMPemkabSamosirDorongPariwisataBerkelanjutanLewatSinergiInvestasi,CSRdanUMKM

SAMOSIR (beritasore.co.id): Pariwisata Samosir kini tak sekadar soal keindahan Danau Toba, budaya Batak, dan bentang alam. Di balik peningkatan kunjungan wisatawan, terbuka ruang ekonomi yang luas, mulai dari investasi, tumbuhnya UMKM, hingga peluang kolaborasi pelaku usaha dengan masyarakat lokal.

Potensi itu yang coba diperkuat Pemerintah Kabupaten Samosir. Melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Pemkab menggelar Forum Investasi bertema “Penguatan Sinergi Investasi, Corporate Social Responsibility (CSR), dan Ekonomi Lokal untuk Pariwisata Berkelanjutan” di Hotel Labersa, Kamis (15/10/2026).

Forum yang dibuka Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk ini mempertemukan pemerintah pusat dan daerah, pengelola kawasan pariwisata, perbankan, dunia usaha, investor, hingga pelaku ekonomi lokal. Tujuannya membangun kesepahaman dan langkah konkret menjadikan Samosir sebagai destinasi internasional.

Wakil Bupati Ariston mengapresiasi dukungan pemerintah pusat yang membuat pariwisata Samosir terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Momentum ini, kata dia, harus menjadi modal untuk memperkuat posisi Samosir sebagai destinasi internasional sekaligus menciptakan iklim investasi yang kondusif.

“Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu faktor utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kegiatan penanaman modal harus terus didorong dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif,” ujar Ariston.

Sebagai bagian dari Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba dan jantung kawasan Toba Caldera UNESCO Global Geopark, Samosir memiliki daya tarik kuat bagi wisatawan domestik dan mancanegara. Peningkatan kunjungan juga membuka peluang investasi beragam, dari usaha mikro hingga skala besar.

Menurut Ariston, pariwisata merupakan pilar penting penggerak ekonomi daerah. Kekayaan alam, budaya, dan kearifan lokal menjadi modal besar yang harus dikelola berkelanjutan agar berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

“Melalui forum ini, kami mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif dan menarik bagi investor untuk menanamkan modal serta menjalankan usahanya di Samosir,” katanya.

Hingga 2025, realisasi investasi di Kabupaten Samosir tercatat mencapai Rp1,771 triliun. Capaian tersebut dinilai menunjukkan iklim investasi yang semakin positif dan prospektif.

Untuk memberi kepastian dan kemudahan berusaha, Pemkab Samosir telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

Insentif itu meliputi pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak dan retribusi daerah, serta pemberian modal kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi. Sedangkan kemudahan investasi diberikan melalui penyediaan data peluang investasi, fasilitasi penyediaan lahan, serta penyederhanaan dan percepatan perizinan melalui PTSP.

Ariston menegaskan, kemudahan tersebut harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab sosial pelaku usaha.

“Setiap pelaku usaha berhak mendapat insentif dan kemudahan sesuai undang-undang, namun wajib melaksanakan tanggung jawab sosial atau CSR sebagai komitmen moral dan etis perusahaan untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan yang bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

Ia menekankan CSR bukan sekadar kewajiban, melainkan instrumen kolaborasi pembangunan daerah. Karena itu, pelaku usaha diajak menyelaraskan program CSR dengan program prioritas pemerintah agar manfaatnya lebih tepat sasaran.

Ariston juga menegaskan masyarakat lokal tidak boleh hanya menjadi penonton di tengah derasnya investasi.

“Investor kami harapkan dapat berkolaborasi dengan pelaku UMKM, sehingga produk masyarakat, baik kerajinan tangan maupun kuliner, dapat terserap dengan baik,” ujarnya.

Dukungan terhadap ekonomi lokal sendiri telah diwujudkan Pemkab melalui program subsidi bunga nol persen bagi UMKM sebagai upaya membuka akses pembiayaan dan mendorong pertumbuhan usaha.

“Membangun pariwisata berkelanjutan tidak dapat dilakukan pemerintah seorang diri. Pemerintah, investor, pelaku usaha, masyarakat, perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan harus berada dalam satu ekosistem pembangunan,” ajaknya.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Samosir Pilippi Simarmata menambahkan, forum ini menjadi ruang dialog interaktif untuk menjaring informasi terkait kemudahan dan kendala perizinan, mempromosikan peluang investasi, serta menyosialisasikan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan pelaku usaha.

“Forum ini diharapkan dapat memperkuat komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha, sekaligus membuka peluang kolaborasi yang memberikan manfaat bagi pembangunan daerah dan masyarakat,” jelasnya.

Forum yang diikuti PHRI, KADIN, Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT), pelaku usaha dan investor ini dibagi dalam dua sesi, yakni pembahasan profil investasi dan pariwisata DPSP Danau Toba-Samosir serta sosialisasi kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Turut hadir Asisten Deputi Manajemen Investasi Kementerian Pariwisata Ari Prasetyo mewakili Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Haryo Yudho Sedewo, Direktur Destinasi Pariwisata BPODT Mosanda Tampubolon, Asisten Direktur Kantor Perwakilan BI Provinsi Sumut Hasudungan P. Siburian, Sekretaris DPMPTSP Provinsi Sumut Bisman Ritonga, Ketua Kadin Taput Maya Situmorang, perwakilan Bapperida Sumut Ronny Iswandi, Forkopimda Kabupaten Samosir, Staf Ahli Bupati, para Asisten, Kadis Kominfo Immanuel Sitanggang, dan pimpinan OPD lainnya.

Melalui forum tersebut, Pemkab Samosir menegaskan investasi tidak berhenti pada angka pertumbuhan ekonomi, tetapi harus mampu menghidupkan ekonomi lokal, memperkuat masyarakat, dan menjaga keberlanjutan pariwisata Samosir.(Hfs).