Pemkab Nias Ikuti Rakor Inflasi Nasional dan Sosialisasi Aturan Baru BSPSPemkab Nias Ikuti Rakor Inflasi Nasional dan Sosialisasi Aturan Baru BSPSPemkabNiasIkutiRakorInflasiNasionaldanSosialisasiAturanBaruBSPS

NIAS (beritasore.co.id): Pemerintah Kabupaten Nias mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Perubahan Regulasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Kegiatan digelar secara daring melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Idanogawo Lantai I Kantor Bupati Nias, Selasa (4/8/2026).

Rakor dipimpin langsung oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd. Rapat ini diikuti Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian/Lembaga, para gubernur, serta bupati dan wali kota se-Indonesia.

Dari Pemkab Nias, hadir Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Nias, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan, perwakilan BPS Kabupaten Nias, Kabag Perekonomian Setda, Kabid Perkim PSU Dinas Perkimhubling, serta perwakilan Inspektorat Daerah.

Dalam arahannya, pemerintah pusat memaparkan perkembangan inflasi nasional dan daerah. Pemerintah daerah diminta terus memperkuat langkah pengendalian inflasi secara terkoordinasi melalui pemantauan harga dan ketersediaan komoditas, menjaga kelancaran distribusi, serta memperkuat sinergi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan.

Pemda juga diharapkan mengoptimalkan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam memantau harga barang kebutuhan pokok dan mengambil langkah antisipatif jika terjadi potensi gejolak harga di masyarakat.

Selain pengendalian inflasi, dalam rakor tersebut juga disosialisasikan perubahan regulasi BSPS. Sosialisasi bertujuan memberikan pemahaman kepada pemerintah daerah terkait ketentuan dan mekanisme baru pelaksanaan program BSPS agar berjalan tepat sasaran, efektif, transparan, dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Program BSPS merupakan dukungan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang menempati Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Melalui program ini, penerima bantuan didorong meningkatkan kualitas rumah secara swadaya dengan stimulan dari pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Nias menyatakan komitmennya untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat, baik dalam menjaga stabilitas ekonomi dan pengendalian inflasi, maupun dalam pelaksanaan program peningkatan kualitas perumahan masyarakat.

Melalui rakor ini, koordinasi lintas sektor diharapkan semakin kuat sebagai dasar pengambilan langkah strategis sesuai kondisi daerah, sehingga pengendalian inflasi dan program perumahan dapat berjalan efektif dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nias. (KZ)