Pemkab Nias Ikuti Rakor Inflasi 2026, Bahas Dampak Kenaikan BBM dan Tarif PenerbanganPemkab Nias Ikuti Rakor Inflasi 2026, Bahas Dampak Kenaikan BBM dan Tarif PenerbanganPemkabNiasIkutiRakorInflasi2026,BahasDampakKenaikanBBMdanTarifPenerbangan

NIAS (beritasore.co.id): Pemerintah Kabupaten Nias mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 secara daring. Rakor yang membahas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan tarif angkutan udara ini digelar dari Ruang Rapat Idano Gawo Lantai I Kantor Bupati Nias, Senin (05/10/2026).

Rakor dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI, Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si., dan diikuti oleh jajaran kementerian/lembaga terkait, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota se-Indonesia.

Dalam arahannya, dibahas isu strategis terkait perkembangan harga dan dampak kenaikan BBM serta tarif angkutan udara terhadap perekonomian daerah. Pemerintah daerah diminta untuk terus melakukan pemantauan, pengawasan harga, serta mengambil langkah antisipatif guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Selain pengendalian inflasi, rakor juga membahas permohonan bantuan pelaksanaan inspeksi dan penilaian kesesuaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) kabupaten/kota. Hal ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Dari Pemerintah Kabupaten Nias, turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Nias, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Nias, Plt. Inspektur Daerah, Kepala Bagian Perekonomian Setda, serta perwakilan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Nias.

Keikutsertaan Pemkab Nias dalam rakor ini merupakan bentuk komitmen untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pengendalian inflasi dan mendukung program prioritas nasional.

Pemkab Nias akan menindaklanjuti arahan pemerintah pusat melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait, disesuaikan dengan kondisi daerah, agar upaya pengendalian inflasi dan pelaksanaan program pemerintah dapat berjalan efektif dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

(KZ)